30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Kuasai NKRI, Malaysia Diam-Diam Buatkan Warga Nunukan KTP

Kuasai NKRI, Malaysia Diam-Diam Buatkan Warga Nunukan KTPFiqhislam.com - Masyarakat Indonesia di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara terus diberikan identitas kependudukan (identity card/KTP) oleh pemerintah Malaysia.

Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Kabupaten Nunukan, Lumbis di Nunukan, Senin (18/7/2016) malam, mengatakan penerbitan identity card Malaysia masih terus berlangsung dengan memobilisasi masyarakat di kecamatan itu untuk mendaftarkan diri di wilayah Tenom dan Keningau Negeri Sabah.

"Penerbitan IC Malaysia bagi masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong masih terus berlangsung sampai sekarang dengan memobilisasi menggunakan perahu masuk wilayah Tenom dan Keningau," katanya.

Ia menceritakan pada 13 Juli 2016 menemukan empat perahu yang diperkirakan mencapai puluhan orang diangkut menuju wilayah Negeri Sabah untuk mendaftarkan diri mendapatkan IC Malaysia.

Sesuai keterangan warga setempat, kata dia, mereka sengaja dimobilisasi dengan berbagai iming-iming yang sangat menjanjikan apabila memiliki identitas kependudukan (Malaysia) tersebut di antaranya kemudahan mendapatkan pekerjaan tetap, bantuan keuangan hingga pembagian kebutuhan pokok.

Lumbis mengatakan, informasi yang diperoleh ratusan warga yang diangkut menggunakan perahu itu akan melakukan perekaman (gambar diri) pada 23 Agustus 2016 maka dipastikan menjadi warga negara Malaysia.

Menurut dia, setelah mendapatkan IC Malaysia tersebut maka masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong akan semakin bertambah menjadi warga negara itu pada akhirnya bantuan-bantuan dari pemerintah Malaysia masuk ke daerah itu akan semakin mudah.

Ia memprediksi langkah yang dilakukan pemerintah Malaysia sangat jitu untuk menarik simpati dari masyarakat setempat yang mana pada suatu waktu dimanfaatkan untuk menguasai wilayah NKRI.

"Upaya yang dilakukan pemerintah Malaysia dengan memberikan identitas kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong menjadi salah satu kiat untuk menarik simpati supaya suatu waktu dijadikan senjata untuk menguasai wilayah NKRI," katanya.

Selain itu, penerbitan atau pemberian identitas kependudukan (Malaysia) terkait dengan kepentingan politik salah satu partai politik yang tergabung dalam Barisan Nasional (BN) Malaysia untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan. [yy/rimanews]

Kuasai NKRI, Malaysia Diam-Diam Buatkan Warga Nunukan KTPFiqhislam.com - Masyarakat Indonesia di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara terus diberikan identitas kependudukan (identity card/KTP) oleh pemerintah Malaysia.

Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Kabupaten Nunukan, Lumbis di Nunukan, Senin (18/7/2016) malam, mengatakan penerbitan identity card Malaysia masih terus berlangsung dengan memobilisasi masyarakat di kecamatan itu untuk mendaftarkan diri di wilayah Tenom dan Keningau Negeri Sabah.

"Penerbitan IC Malaysia bagi masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong masih terus berlangsung sampai sekarang dengan memobilisasi menggunakan perahu masuk wilayah Tenom dan Keningau," katanya.

Ia menceritakan pada 13 Juli 2016 menemukan empat perahu yang diperkirakan mencapai puluhan orang diangkut menuju wilayah Negeri Sabah untuk mendaftarkan diri mendapatkan IC Malaysia.

Sesuai keterangan warga setempat, kata dia, mereka sengaja dimobilisasi dengan berbagai iming-iming yang sangat menjanjikan apabila memiliki identitas kependudukan (Malaysia) tersebut di antaranya kemudahan mendapatkan pekerjaan tetap, bantuan keuangan hingga pembagian kebutuhan pokok.

Lumbis mengatakan, informasi yang diperoleh ratusan warga yang diangkut menggunakan perahu itu akan melakukan perekaman (gambar diri) pada 23 Agustus 2016 maka dipastikan menjadi warga negara Malaysia.

Menurut dia, setelah mendapatkan IC Malaysia tersebut maka masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong akan semakin bertambah menjadi warga negara itu pada akhirnya bantuan-bantuan dari pemerintah Malaysia masuk ke daerah itu akan semakin mudah.

Ia memprediksi langkah yang dilakukan pemerintah Malaysia sangat jitu untuk menarik simpati dari masyarakat setempat yang mana pada suatu waktu dimanfaatkan untuk menguasai wilayah NKRI.

"Upaya yang dilakukan pemerintah Malaysia dengan memberikan identitas kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong menjadi salah satu kiat untuk menarik simpati supaya suatu waktu dijadikan senjata untuk menguasai wilayah NKRI," katanya.

Selain itu, penerbitan atau pemberian identitas kependudukan (Malaysia) terkait dengan kepentingan politik salah satu partai politik yang tergabung dalam Barisan Nasional (BN) Malaysia untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan. [yy/rimanews]

85 Persen Warga di Lumbis Ogong Berkewarganegaraan Malaysia

85 Persen Warga di Lumbis Ogong Berkewarganegaraan Malaysia

Organisasi Pemuda Perbatasan mencatat sekitar 85 persen warga di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupatern Nunukan, Kalimantan Utara telah menjadi warga negara Malaysia.

Ketua Organisasi Pemuda Perbatasan Kabupaten Nunukan, Lumbis, pada Minggu mengungkapkan, kewargenagaraan ganda yang dimiliki masyarakat di kecamatan itu berpotensi mengancam nasionalisme dan eksodus besar-besaran.

"IC (identity card) Malaysia diberikan secara gratis dengan mengajak masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong untuk mengurus melalui tokoh adat," kata dia seraya menambahkan, meskipun demikian warga di wilayah itu masih tetap mengaku WNI.

Ia memperhatikan, dengan memiliki identitas penduduk Malaysia maka warga setempat bisa dengan mudah memasuki negara tetangga itu untuk mendapatkan pekerjaan.

Untuk mendapatkan IC Malaysia, warga di wilayah itu dipanggil secara berkelompok hingga puluhan orang oleh tokoh adat yang menjadi fasilitator pemerintah Malaysia dan itu terjadi secara terus menerus, kata dia.

Kewarganegaraan ganda ini dikhawatirkan akan terus berkembang mengingat untuk mendapatkan kartu identitas penduduk Malaysia jauh lebih mudah dibanding ketika mereka mengurus Kartu Identitas Penduduk (KTP) Indonesia. [yy/antaranews]

Malaysia Bakal Caplok 28 Desa di Nunukan

Malaysia Bakal Caplok 28 Desa di Nunukan

Sebanyak 28 desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terancam dikuasai Malaysia karena statusnya masih Outstanding Boundry Problem (OBP).

Legislator Provinsi Kalimantan Utara, Hermanus di Nunukan, Senin, mengakui memang ke-26 desa tersebut saat ini masih dalam penguasaan Negara Kesatuan RI (NKRI) namun tidak tertutup kemungkinan situasi berubah apabila tidak mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah.

"Walaupun 28 desa di Kecamatan Lumbis Ogong saat ini masih dalam penguasaan Indonesia tetapi situasinya dapat berubah menjadi milik Malaysia apabila tidak secepatnya diselesaikan secara politik," ujar dia.

Legislator Partai Nasdem ini mengaku telah beberapa kali dilakukan perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan status 28 desa di kecamatan itu namun belum ada kesepakatan yang dicapai sehingga berpotensi diajukan pengadilan arbitrasi Den Haag Belanda.

Jika itu terjadi, maka peluang Indonesia sangat kecil untuk memiliki wilayah yang berada di Sungai Simantipal dan Sungai Sinapad seluas 154.000 hektare itu karena patok-patok perbatasan yang ada sekarang hanya berdasarkan batas adat.

Sementara masalah tapal batas antara Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Lumbis Ogong tersebut mengacu pada perjanjian penjajah Belanda dengan Inggris sebagaimana yang dimiliki Malaysia.

Hal yang sama dikemukakan, Lumbis, Ketua Pemuda Perbatasan Kabupaten Nunukan, bahwa potensi lepasnya 154.000 hektare wilayah Indonesia kepada Malaysia bisa saja terjadi karena berbagai upaya mulai dilakukan pemerintah Malaysia kepada warga setempat seperti pemberian identitas kependudukan, pengobatan gratis, bantuan lampu listrik, mesin perahu, pembagian buku tabungan dan pendekatan budaya.

Bahkan lebih menggiurkan lagi adalah memberikan kesempatan kepada warga Kecamatan Lumbis Ogong mendapatkan lapangan kerja yang sangat menjanjikan yang membuat masyarakat senang.

Kemudian, saat ini pemerintah Malaysia akan membangun infrastruktur sepanjang tapal batas dengan nilai anggaran mencapai 300 juta ringgit atau setara Rp960 miliar dengan kurs Rp3.200. [yy/rimanews]