26 Rabiul-Akhir 1443  |  Rabu 01 Desember 2021

basmalah.png

Simposium Anti-PKI Lahirkan Sembilan Rekomendasi

Simposium Anti-PKI Lahirkan Sembilan RekomendasiFiqhislam.com - Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Ancaman PKI dan Ideologi Lain, segera berakhir. Jelang penutupan, politikus senior Golkar, Indra Bambang Utoyo membacakan sembilan poin rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah.

Adapun rekomendasi tersebut ialah:

1. Sejarah mencatat bahwa telah terjadi pemberontakan PKI 1948 di Madiun dan sekitarnya. Pemberontakan itu terjadi justru saat menghadapi agresi militer Belanda. Lalu, terjadi lagi 1965 pada saat Bung Karno melakukan Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Tujuannya sangat jelas, untuk merebut kekuasaan, jika berasil akan mengganti Pancasila dengan Komunisme.

2. Menilik sejarah perjalanan bangsa, maka sepantasnya, PKI yang meminta maaf. Namun, pada kenyataannya mereka berupaya eksis, dan setelah reformasi tiga kali melakukan kongres. Demi masa depan bersama, kami atas nama masyarakat menuntut agar PKI membubarkan diri dan menghentikan kegiatannya dalam bentuk apa pun.

3. Bersyukur kepada Tuhan YME, bahwa dua kali upaya pemberontakan bisa digagalkan. Tapi kami menyesalkan adanya korban dari TNI, rakyat dan PKi sendiri. Banyaknya korban tersebut telah menjadi luka sejarah cukup panjang.

4. Rekonsiliasi telah terjadi alamiah, sehingga saat ini, tidak ada lagi stigma. Khususnya terhadap keturunan eks PKI, hak sipil mereka kembali tanpa ada yang mempermasalahkan. Untuk itu, tidak perlu ada lagi upaya rekonsiliasi.

5. Diminta dengan sangat kepada pemerintah, LSM, agar tidak mengotak-atik kasus masa lalu, karena bisa memicu konflik dan mengganggu kestabilan negara. Akan lebih bijak apabila kita lebih melihat ke depan serta mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dibanding kepentingan kelompok atau golongan. Dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

6. Konsisten terhadap Tap MPRS XXV 1966 dan UU 27 Tahun 1999 jo Pasal 169 KUHP tentang pelarangan PKI dan semua kegiatannya. Ke depan, seyogyanya dimasukkan ke dalam adendum UUD 1945.

7. Fenomenan kebangkitan PKI tidak lepas dari empat kali amandemen UUD. Sehingga tidak lagi dijiwai Pancasila, tapi idealisme, liberalisme dan individualisme. Untuk itu, kami mendesak pemerintah dan MPR untuk segera melakukan kaji ulang.

8. Dalam rangka mengamankan Pancasila, serta mengimplementasikan dan menerapkannya ke kurikulum dalam pendidikan formal dan informal. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi peraturan atau membuat peraturan baru untuk itu.

9. Mengajak segenap komponen bangsa untuk melakukan integrasi agar memperkuat diri dari ancaman.

[yy/okezone]

 

Tags: pki | komunis