16 Jumadil-Akhir 1443  |  Rabu 19 Januari 2022

basmalah.png

BERITA NASIONAL

Ciri PNS yang akan Dipensiunkan Pemerintah

Ciri PNS yang akan Dipensiunkan PemerintahFiqhislam.com - Rencana pengurangan satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih dalam pembahasan secara internal pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) saat ini tengah menyiapkan payung hukum yang akan berbentuk Permenpan tentang percepatan penataan PNS.

“Pembahasan ini diawali dengan pemetaan berdasarkan kriteria kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,” kata Juru Bicara Kemen-PANRB, Herman Suryatman kepada Republika.co.id, Kamis (2/6). Pemetaan ini nantinya akan menghasilkan empat kuadran jenis PNS.

Kuadran satu dengan kriteria kompetensi dan kualifikasi baik, serta kinerja baik. Untuk kriteria ini, pemerintah akan mempertahankan, mengembangkan, dan mempromosikan PNS tersebut untuk naik jabatan.

Selanjutnya, PNS yang kompetensi dan kualifikasi baik tapi kinerjanya kurang. PNS seperti ini akan dimutasi dan diberikan pembinaan agar lebih baik. Kemudian kuadran tiga, yakni PNS dengan kompetensi dan kualifikasi rendah tapi kinerja baik. Pada PNS berkualifikasi seperti ini, pemerintah akan memberikan diklat dan pelatihan agar bisa diperbaiki.

Sementara kuadran empat, kata Herman,  PNS yang kompetensi dan kualifikasi rendah, serta kinerjanya buruk. “Jangan lupa yang didorong untuk dirasionalisasi itu yang masuk kuadran empat,” kata Herman.

Setelah Permenpan tersebut berlaku, Herman menerangkan, pemerintah pun akan membentuk tim percepatan penataan PNS. Tim ini berasal dari pusat maupun daerah seperti pejabat pembinaan di masing-masing kementerian maupun lembaga di daerah. “Dari penilaian tim ini akan dihasilkan pemetaan PNS yang dipetakan dalam empat kuadran tersebut,” ungkap Herman. Penilaian ini tentu harus dilakukan secara hati-hati agar tepat sasaran.

Herman menjelaskan, rasionalisasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan matang. Pertama, karena keadaan fiskal, baik di pusat maupun daerah. Saat ini posisi fiskal berada di posisi 33,8 persen untuk belanja pegawai. Besaran ini dianggap cukup besar sehingga harus ditekan agar belanja infrastruktur terpenuhi.

Di samping itu, komposisi jumlah pegawai dan penduduk di Indonesia masih kurang ideal. Jumlah pegawai sebanyak 4,5 juta sedangkan penduduk Indonesia sebesar 250 juta orang. Dengan kata lain, rasionya masih 1,77 persen. Sementara rasio idealnya secara akademik yang baik, yakni 1,5 persen. “Dari angka itu berarti kita harus merasionalisasikan satu juta PNS,” ujarnya.

Herman mengatakan, sasaran rasionalisasi ini hanya PNS yang jabatannya fungsional umum seperti administrasi dan sebagainya. Sebab, 4,2 persen dari total pegawai di Indonesia, yakni 1,3 juta memiliki jabatan tersebut.

Meski terdapat rencana ini, Herman menyarankan, PNS untuk tidak khawatir dan takut. Para PNS hanya perlu meningkatkan kinerja dan kompetensinya lebih baik lagi. Hal ini karena pemerintah tidak mungkin mempensiunkan pegawai yang kinerja, produktivitas dan kompetensinya baik. “Kenapa kita harus seperti itu? Ini karena kita harus bisa bersaing dengan era global,” kata dia. [yy/republika]

Ciri PNS yang akan Dipensiunkan PemerintahFiqhislam.com - Rencana pengurangan satu juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih dalam pembahasan secara internal pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) saat ini tengah menyiapkan payung hukum yang akan berbentuk Permenpan tentang percepatan penataan PNS.

“Pembahasan ini diawali dengan pemetaan berdasarkan kriteria kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,” kata Juru Bicara Kemen-PANRB, Herman Suryatman kepada Republika.co.id, Kamis (2/6). Pemetaan ini nantinya akan menghasilkan empat kuadran jenis PNS.

Kuadran satu dengan kriteria kompetensi dan kualifikasi baik, serta kinerja baik. Untuk kriteria ini, pemerintah akan mempertahankan, mengembangkan, dan mempromosikan PNS tersebut untuk naik jabatan.

Selanjutnya, PNS yang kompetensi dan kualifikasi baik tapi kinerjanya kurang. PNS seperti ini akan dimutasi dan diberikan pembinaan agar lebih baik. Kemudian kuadran tiga, yakni PNS dengan kompetensi dan kualifikasi rendah tapi kinerja baik. Pada PNS berkualifikasi seperti ini, pemerintah akan memberikan diklat dan pelatihan agar bisa diperbaiki.

Sementara kuadran empat, kata Herman,  PNS yang kompetensi dan kualifikasi rendah, serta kinerjanya buruk. “Jangan lupa yang didorong untuk dirasionalisasi itu yang masuk kuadran empat,” kata Herman.

Setelah Permenpan tersebut berlaku, Herman menerangkan, pemerintah pun akan membentuk tim percepatan penataan PNS. Tim ini berasal dari pusat maupun daerah seperti pejabat pembinaan di masing-masing kementerian maupun lembaga di daerah. “Dari penilaian tim ini akan dihasilkan pemetaan PNS yang dipetakan dalam empat kuadran tersebut,” ungkap Herman. Penilaian ini tentu harus dilakukan secara hati-hati agar tepat sasaran.

Herman menjelaskan, rasionalisasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan matang. Pertama, karena keadaan fiskal, baik di pusat maupun daerah. Saat ini posisi fiskal berada di posisi 33,8 persen untuk belanja pegawai. Besaran ini dianggap cukup besar sehingga harus ditekan agar belanja infrastruktur terpenuhi.

Di samping itu, komposisi jumlah pegawai dan penduduk di Indonesia masih kurang ideal. Jumlah pegawai sebanyak 4,5 juta sedangkan penduduk Indonesia sebesar 250 juta orang. Dengan kata lain, rasionya masih 1,77 persen. Sementara rasio idealnya secara akademik yang baik, yakni 1,5 persen. “Dari angka itu berarti kita harus merasionalisasikan satu juta PNS,” ujarnya.

Herman mengatakan, sasaran rasionalisasi ini hanya PNS yang jabatannya fungsional umum seperti administrasi dan sebagainya. Sebab, 4,2 persen dari total pegawai di Indonesia, yakni 1,3 juta memiliki jabatan tersebut.

Meski terdapat rencana ini, Herman menyarankan, PNS untuk tidak khawatir dan takut. Para PNS hanya perlu meningkatkan kinerja dan kompetensinya lebih baik lagi. Hal ini karena pemerintah tidak mungkin mempensiunkan pegawai yang kinerja, produktivitas dan kompetensinya baik. “Kenapa kita harus seperti itu? Ini karena kita harus bisa bersaing dengan era global,” kata dia. [yy/republika]

Rasionalisasi PNS, Pengamat: Harus Jelas Sistem dan Kompensasinya

Rasionalisasi PNS, Pengamat: Harus Jelas Sistem dan Kompensasinya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi akan melakukan rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS) hingga satu juta pegawai. Alasannya untuk menghemat anggaran dan belanja pegawai negara.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo, mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Namun, kata dia, pemerintah harus memperhatikan dan memastikan sistem pemecatan tersebut tak menyalahi aturan. Misalnya dengan memberikan kompensasi yang tepat sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan

"Dipastikan sistem yang baik, persyaratannya, siapa yang harus dipensiunkan dini," kata Agus, Kamis (2/6).

Agus menilai, jumlah PNS Indonesia saat ini memang tergolong cukup banyak. Pemerintah, lanjut dia, juga perlu meratakan jumlah pegawai ke berbagai daerah lainnya yang masih kekurangan.

"Prosesnya begitu memang karena tujuannya untuk mengurangi beban negara. Sementara PNS sudah berumur tua dianggap sudah tidak produktif. Biasa dalam suatu organisasi. Yang harus hati-hati soal kompensasi dan persyaratan," jelas dia.

Ia pun menilai sistem rekruitmen PNS ke depan harus benar-benar diperhatikan. Menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan jumlah PNS dalam waktu lima tahun ke depan agar tak tidak berdampak pada pelayanan masyarakat.

Sebelumnya, Menpan RB, Yuddy Chrisnandi, menyampaikan pemerintah akan merasionalisasi satu juta PNS yang dinilai kurang produktif dan kompeten.

Saat ini, tercatat terdapat 4,5 juta PNS dan sebanyak 500 ribu orang di antaranya diperkirakan akan pensiun hingga 2019 nanti. Rasio ideal pegawai yang dibutuhkan oleh pemerintah pun hanya 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 3,5 juta PNS.

"Jadi, dari 4,5 juta itu, 500.000 pensiun, 1 juta rasionalisasi, rekrut baru 500.000 SDM lagi yang handal melalui prasyarat proses seleksi yang diharapkan ke depan SDM aparatur Indonesia lebih mampu bersaing dengan pemerintahan-pemerintahan lainnya," jelas Yuddy di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/5). [yy/republika]

Wacana Utamakan Calon PNS dari Universitas Ternama Dikritik

Wacana Utamakan Calon PNS dari Universitas Ternama Dikritik

Wacana kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, yang berencana mengutamakan lulusan universitas ternama dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS) mengundang kritik. Wacana tersebut dianggap diskriminatif.

"Emang sekarang ada data yang menunjukkan kalau dari perguruan tinggi yang tidak terkenal itu tidak bagus," kata Anggota Komisi X DPR dan Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawarti saat dihubungi, Kamis 2 Juni 2016.

Reni mengingatkan Menteri Yuddy agar cermat dalam membuat kebijakan. Hal tersebut menurutnya harus dilalui kajian yang matang.

"Jangan diskriminatif. Semua lulusan perguruan tinggi berhak menjadi PNS. Masalahnya tinggal pada seleksi PNS saja," ujar Reni.

Sementara Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjafudian mengatakan hal senada. Hetifah mengingatkan bahwa integritas dan rekam jejak harusnya menjadi hal utama dalam proses perekrutan calon aparatur sipil negara (ASN).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, integritas dan rekam jejak yang dimaksud meliputi keahlian, kualifikasi, kompetensi serta keterampilan yang dimiliki masing-masing calon PNS. Oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa calon PNS yang berasal dari universitas ternama memiliki integritas yang lebih baik dibandingkan calon PNS dari universitas lainnya.

"Walau saya lulusan ITB (Institut Teknologi Bandung), saya rasa tidak pada tempatnya Menpan membuat pernyataan yang mengecilkan hati banyak angkatan muda potensial yang berdedikasi di berbagai pelosok Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Menpan RB Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa yang layak lulus PNS adalah calon dari universitas ternama. Bahkan yang lulus dengan predikat cumlaude akan langsung bisa lolos. Hal tersebut menurut Politikus Hanura itu sebagai upaya mendapatkan figur-figur yang memiliki kemampuan terbaik. [yy/viva]

 

 

Tags: pns | cpns | pegawai | korpri