25 Rabiul-Akhir 1443  |  Selasa 30 Nopember 2021

basmalah.png

Meratapi Kematian Revolusi Mesir

Meratapi Kematian Revolusi MesirFiqhislam.com - Mesir menandai ulang tahun kelima revolusi 2011 yang menggulingkan Husni Mubarak. Presiden Abdel Fattah El-Sisi memuji Arab Spring pada 25 Januari, di tengah pengamanan tinggi di Kairo, Mesir.

"Mesir saat ini bukanlah Mesir kemarin, kami sedang membangun negara modern bersama-sama, dan sipil yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan," katanya, dilansir Aljazirah, Senin (25/1).

Sisi menyampaikan pidatonya tersebut hanya sehari setelah pujiannya terhadap para polisi negara dan sumpahnya untuk merespons tegas setiap ancaman terhadap stabilitas negara. Pujiannya terhadap polisi membuat banyak aktivis hak mengatakan praktik-praktik pada era Mubarak, seperti penyiksaan, penangkapan acak, dan penghilangan  paksa, kembali terjadi.

Lima tahun lalu, penindasan mengundang sekitar dua juta warga Mesir turun ke jalan-jalan ibu kota. Mereka menuntut diakhirinya pemerintahan Husni Mubarak yang otoriter. Menurut pejabat Kementerian Kesehatan, lebih dari 840 orang tewas, dan hampir 6.500 orang lainnya terluka, tapi mereka tetap melangsungkan protes.

Seperti dilansir Middle East Eye, Ahad (24/1), kini pada peringatan lima tahun Arab Spring, banyak anak muda Mesir justru mengatakan akan tetap tinggal di rumah. Mereka menyatakan akan meratapi kematian revolusi, yang mereka sebut telah dirusak oleh pelanggaran hak asasi manusia serta berkembangnya penindasan oleh negara.

"Kami tak memprotes sekarang karena tak ada gunanya melakukan itu, akan lebih banyak orang mati dan dimasukkan ke dalam penjara," ujar juru bicara gerakan 6 April, Amal Sharaf.

Sementara tidak ada yang bisa diharapkan dari lancarnya transisi menuju demokrasi, banyak aktivis mengatakan, saat ini lebih berbahaya daripada di bawah pemerintahan Mubarak. Kini, banyak veteran revolusi 25 Januari mengatakan, mereka telah kehilangan semangat revolusioner. Menurut mereka, selama era Mubarak, yang terburuk bisa terjadi adalah disiksa selama beberapa hari, sementara mereka melakukan investigasi keamanan nasional.

"Penindasan yang kita lihat sekarang lebih buruk dari apa yang kita lihat sebelumnya," ujar Sharaf.

Aliansi Anti-Kudeta yang terdiri dari Ikhwanul Muslimin dan beberapa partai Islam mencoba menghidupkan kembali gerakan revolusi. Tapi, hanya sedikit yang menanggapi seruan tersebut seperti demonstrasi kecil menentang pelanggaran polisi oleh kelompok Students Against the Coup (SAC) di Sharqeya, Qalubiya, Beheira, dan Gharbia.

Ikhwanul Muslimin merupakan yang paling terpukul. Namun, kelompok liberal, sayap kiri, dan pemuda juga ditargetkan oleh negara. Ikhwanul Muslimin dilarang dan dimasukkan sebagai kelompok teroris pada 2013, gerakan 6 April juga dilarang pada 2014.

Menurut Ahram dari perhitungan daring inventaris resmi yang disita pemerintah pada Ahad (24/1), negara telah menyita aset milik organisasi Ikhwanul Muslimin senilai 1,1 juta dolar AS. Jumlah tersebut didapat dari total aset, kas, dan rekening bank pribadi milik para anggota.

Dilanisr Al Bawaba, Senin (25/1), aset yang disita termasuk 105 sekolah senilai 283,8 juta pound Mesir, dan 43 rumah sakit senilai 111 juta pound Mesir. Komite Negara yang bertugas menyelidiki dan membekukan dana Ikhwanul Muslimin mengatakan pada konferensi pers di Kairo, dana yang disita, antara lain, kredit perbankan dari 1.370 anggota senilai 154,7 juta pound Mesir, 2 juta dolar AS, 1,3 juta riyal Saudi, 9.000 poundsterling, dan 16.480 franc Swiss.

Kepala Komite Hakim Ezzat Khamis mengatakan, daftar penyitaan juga terdiri dari kredit bank 1125 organisasi non-pemerintah senilai 64 ribu dolar AS, kredit perbankan dari 62 perusahaan senilai 17,4 juta pound Mesir, 117 ribu dolar AS, dan 7.000 euro. Komite juga mengungkapkan 19 tempat penukaran uang dengan kredit beku 82 juta pound Mesir. [yy/republika]