fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


1 Ramadhan 1442  |  Selasa 13 April 2021

Digempur ISIS, Libya Tetap Tak Sudi Terima Bantuan Barat

/images/artikel2/Libya-and-khadafy.jpgFiqhislam.com - Pemerintah Libya secara resmi membantah laporan mengenai pasukan Prancis yang masuk kewilayahnya untuk memerangi Organisasi Negara Islam (IS). Libya sejak awal memang memiliki komitmen untuk menolak segala pasukan internasioanl untuk memasuki negaranya dengan misi keamanan.

“Tidak memungkinkan dan tidak akan mengizinkan pasukan asing untuk masuk wilayah Libya”, kata juru bicara Hatem el-Ouraybi mengatakan kepada LANA, Jumat (26/2)

Lebih lanjut el-Ouraybi menegaskan sampai saat ini pihaknya ‘belum butuh’ dengan bantuan internasional untuk menjaga keamanan Libya. Ia menuturkan bahwa prajurit dan pejuang di negaranya akan mampu melawan para organisasi yang ia sebut sebagai kelompok teror.

“Prajurit gagah berani kami di Angkatan Bersenjata Libya adalah orang-orang yang membebaskan masyarakat dari tangan teror tanpa dukungan dari masyarakat internasional,” katanya.

Koran Le Monde Perancis, Rabu lalu mengatakan pasukan khusus dan anggota dinas keamanan eksternal DGSE hadir di Libya sebagai “operasi rahasia” terhadap  Organisasi Negara Islam (IS), diperkirakan mereka berjumlah beberapa ribu anggota.

Le Monde juga mengklaim bahwa serangan udara pada bulan November yang menewaskan atas pemimpin IS, dilakukan oleh militer Prancis. Sontak saja membuat Libya kaget dan menangkal pernyataan itu.

“Ini tidak benar. Kita menyangkal laporan-laporan ini, ” ujar El-Ouraybi kepada AFP, saat dimintai komentar mengenai artikel Le Monde.

Pemerintah Libya diketahui telah memiliki pemerintahan saingan sejak musim panas 2014, saat banyak dari milisi menyerbu ibu kota demi ambisi mereka menguasai kursi tertinggi. Sebuah kekosongan kekuasaan sejak 2011 saat jatuhnya Muammar Qaddafi  juga diyakini sebagai pendorong munculnya IS diwilayah Negara Afrika bagian utara itu.

Sebelumnya, Perancis dan negara-negara Barat lainnya telah sepakat untuk melalui aksi militer jika diperlukan untuk mengusir IS di Libya, tetapi menginginkan pemerintah persatuan nasional di Negara itu tak menerima bantuan itu, akhirnya Negara-negara itu mengurungkan diri. [yy/muslimdaily]

PBB: Semua Pihak di Libya Terlibat Kejahatan Perang

Sebuah Laporan yang dirilis PBB pada hari Kamis pekan ini, mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan di Libya antara tahun 2014 hingga 2015. Dimana situasi semakin memburuk selama periode itu. Lansir World Bulletin Kamis (25/2/2016).

“Banyak aktor terlibat baik dari pihak negara maupun warga, sejumlah kejahatan perang mereka lakukan. Dengan tingkat pelanggaran yang sangat serius, dalam jumlah yang tak terhitung,” kata Kepala HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein.

Rincian laporan tersebut menjelaskan bagaimana kelompok-kelompok bersenjata paling berkuasa di negeri itu, telah melakukan pembunuhan di luar aturan hukum yang berlaku. Terutama mengeksekusi orang yang mereka tawan dan membunuh orang-orang yang menyuarakan perbedaan pendapat dengan mereka.

Tim investigasi ke Libya berjumlah enam anggota. Tim itu hanya mampu untuk melakukan penyelidikan selama setahun, karena situasi keamanan yang kritis di Libya. Namun mereka berhasil melakukan wawancara dengan lebih dari 200 korban dan saksi.

Libya memiliki pemerintahan saingan sejak musim panas 2014, ketika pemerintah yang sah melarikan diri ke Tripoli setelah aliansi bersenjata Fajr Libya menyerbu ibukota.

Laporan tersebut menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk membuat daftar orang yang bertanggung jawab atas kejahatan perang di Libya dan segera menghukum mereka. Tim Investigasi juga mengeluhkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional yang bertugas menyelidiki pelanggaran tidak memiliki sumber daya yang mencukupi. [yy/islampos]