14 Rabiul-Awal 1443  |  Kamis 21 Oktober 2021

basmalah.png

Hamas: Penculikan Pemimpin Tepi Barat Tak Akan Hentikan Intifada

Hamas: Penculikan Pemimpin Tepi Barat Tak Akan Hentikan IntifadaFiqhislam.com - Kelompok Gerakan Perlawanan Islam (Harakah al-Muqawamah al-Islamiyah (Hamas) mengutuk keras penculikan yang dilakukan Israel kepada anggota parlemen Palestina Hatem Qufeishah dan mantan menteri Issa al-Ja’bari dari rumah mereka di Hebron.

Dalam pernyataan pers, juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri menegaskan bahwa penculikan itu tidak akan menghentikan partisipasi dan dukungan terhadap Intifada Jerussalem.

Abu Zuhri juga mengecam pembakaran kendaraan anggota parlemen Hatem Qufeishah yang dilakukan oleh orang bertopeng, dia menambahkan bahwa insiden terjadi kurang dari dua jam sebelum tentara kependudukan Israel IOF menculik anggota parlemen itu.

“Polisi otoritas Palestina menolak untuk menjawab panggilan darurat Qufeishah dan menolak untuk ikut campur,” ujar pernyataan tersebut sebagaimana dikutip laman Hamas.ps, Senin (25/01/2016).

Dia mengatakan bahwa dua penyerangan itu menimbulkan beberapa pertanyaan, sejak mereka diperingatkan hanya beberapa jam setelah serangkaian ancaman penyerangan pemimpin Hamas oleh pejabat Fatah di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Pada Ahad fajar, pasukan penjajah Israel menculik seorang anggota parlemen Palestina Hatem Qufeishah dan mantan menteri Palestina Issa al-Ja’bari, dari rumah keluarga mereka di Kota Hebron.

Dua tokoh itu diculik hanya beberapa jam setelah pendukung Majed Faraj, Kepala Badan Intelejen Otoritas Palestina, mengancam akan membunuh para pemimpin Hamas di Tepi Barat. [yy/hidayatullah]

Ban Ki-moon: Anak-Anak Palestina Sudah Kehilangan Harapan

Ditengah perhatian negara-negara Timur Tengah dengan konflik kekerasan yang terus berlangsung di kawasan, perhatian ke Palestina semakin minim dan terus terjepit di bawah pendudukan Israel. Sekjen PBB Ban Ki-moon menegaskan hal ini saat pembukaan sidang Komite PBB 2016 tentang Hak Mutlak Palestina.

Ban mengatakan, ia dapat memahami mengapa warga Palestina kehilangan harapan dalam menghadapi 50 tahun masa pencaplokan Israel. "Anak-anak muda khususnya telah kehilangan harapan," katanya dilansir dari UN.Org, Rabu (27/1).

Pernyataan Ban yang menjadi kecaman Israel ini disampaikan sehari setelah Dewan Keamanan PBB mengutuk serangan warga Palestina ke warga sipil Israel, bentuk dari kefrustrasian mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Ban pun mengimbau Israel mengubah pola kebijakannya, terutama soal pemukiman dan lain sebagainya.

"Mereka marah dengan kebijakan menyesakkan dari pendudukan Israel. Frustrasi menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka menyaksikan permukiman Israel terus meluas di Tepi Barat, Yerusalem. Mereka kehilangan kepercayaan, termasuk kepada pemimpin sendiri, memberikan rekonsiliasi nasional, dalam impian Palestina berdaulat," kata Ban.

Ban melanjutkan pidatonya, "Orang-orang Palestina telah melalui lebih dari setengah abad hidupnya dalam pendudukan Israel. Mereka mendengar berbagai dukungan dan kutukan dari berbagai dunia atas pendudukan selama setengah abad tersebut. Tapi, itu semua tidak bisa mengubah apa pun. Anak-anak kini telah menjadi kakek-nenek, tapi hidup tak berubah. Kami mengeluarkan pernyataan ini, juga sangat prihatin dan hanya bisa menyuarakan solidaritas."

Setelah pidato Ban tersebut, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengutuk pernyataan Ban Ki-moon tersebut. Netanyahu mengatakan, Israel tidak bisa menerima kata-kata Ban tersebut, yang ia nilai bisa memancing teror dan kekerasan baru terhadap warga Israel. [yy/republika]

Abbas Serukan DK PBB Keluarkan Resolusi

Presiden Mahmoud Abbas menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi pemukiman Israel di Palestina. Abbas mengatakan bahwa resolusi tersebut juga harus memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina.

"Kondisi dasar untuk mencapai perdamaian terletak pada prinsip bahwa tanah di perbatasan dikembali kepada orang Palestina seperti pada tahun 1967."kata Abbas dalam sebuah wawancara radio seperti yang dilansir dari The Jerusalem Post, Kamis (28/1).

Palestina, Abbas menambahkan, ingin melanjutkan proses perdamaian dan mencapai solusi dengan Israel. Dengan syarat Israel harus menerapkan 20 perjanjian yang telah ditandatangani sejak Persetujuan Oslo." tambahnya.

Abbas mengatakan syarat lainnya adalah membebaskan empat kelompok tahanan yang sebelumnya di penjara sebelum Persetujuan Oslo pada 1993.  Para tahanan itu seharusnya dibebaskan pada 2014 sesuai dengan kesepakatan antara Palestina dan Israel di bawah naungan Menteri Luarnegeri Amerika Serikat John Kerry.

Abbas mengatakan Pemerintah Israel saat ini yaitu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan para pemukim Israel yang menduduki tujuh wilayah Palestina, tidak menginginkan perdamaian atau melaksanaan perjanjian dengan Palestina. [yy/republika]