24 Syawal 1443  |  Kamis 26 Mei 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Dalam negara demokratis, warga pergi ke kotak suara selayaknya pergi makan di restoran bersama keluarga atau teman. Namanya juga pesta demokrasi, tak perlu marah-marah bila hasil perhitungan suara tak sesuai pilihan.

Juga tidak meluapkan kegembiraan berlebihan jika pilihannya menang. Toh, kemenangan dan kekalahan tak abadi. Yang menang tetap dikenai sanksi pada pemilu berikutnya jika tak becus menjalankan kekuasaan.

Itulah tampaknya yang menjadi harapan Elias Harfoush, jurnalis senior dan kolomnis di media al Sharq al Awsat, mengenai demokrasi di negaranya, Lebanon juga di negara Arab pada umumnya.

Demokrasi yang antara lain, diterjemahkan dalam bilik suara, diharapkan bisa membawa perubahan politik dan pemerintahan lebih baik, alih kekuasaan aman nan damai. Sayangnya, harapan tinggal harapan.

Faktanya, Lebanon yang dianggap salah satu negara Arab paling demokratis, terjerumus konflik berkepanjangan. Krisis politik terus berlangsung. Ekonomi ambruk dan rakyat menderita.

Banyak pihak pesimistis pemilu di Lebanon pada musim semi tahun ini (Mei-Juni) menghasilkan pemerintahan kuat. Di sisi lain, Irak, negara Arab yang diundang Presiden AS Joe Biden pada KTT demokrasi pada 9-10 Desember lalu, justru memprihatinkan.

Irak yang setiap pemilihan umum diwarnai kekerasan, bersengketa soal hasil pemilu 10 Oktober lalu. Banyak pihak menilai demokrasi Irak ciptaan AS justru menghadirkan malapetaka. Intinya, pihak yang kalah tak legawa.

Selain proses dan hasil penghitungan suara dipersoalkan, ada persoalan lainnya. Antara lain, ketimpangan kekuatan peserta pemilu.

Contohnya, ada kekuatan politik mempunyai milisi bersenjata dan dana tak terbatas, sementara pesaingnya hanya bersenjatakan agenda dan program kerja ketika kampanye. Di Libya, banyak kekuatan politik memelihara milisi bersenjata dan tentara bayaran.

Pemilu yang seharusnya digelar 24 Desember lalu, terpaksa ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan, bila pemilu dipaksakan justru bisa berubah menjadi masalah.

Menteri Dalam Negeri Libya Khaled Mazen memperingatkan, masalah keamanan membuat pemilu tertunda. Ditambah, persoalan calon presiden yang tak memenuhi syarat, baik karena tersangkut masalah hukum maupun catatan tindak kriminal.

Pertanyaannya, bisakah proses demokrasi menjadi solusi atau minimal menyelesaikan krisis politik di dunia Arab? Apakah proses demokrasi bisa menciptakan stabilitas politik, keamanan, sosial, dan ekonomi? Dapatkah demokrasi menghasilkan suksesi yang aman?

Mari kita telisik data berikut. Yang disebut negara Arab kini 22 negara, 10 negara di Benua Afrika dan 12 negara di Benua Asia. Semuanya anggota Liga Arab, berpenduduk sekitar 400 juta jiwa.

Dari jumlah itu, delapan negara berbentuk monarki. Para penguasanya dipilih keluarga dalam lingkungan istana. Mereka Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Yordania, dan Maroko.

Sedangkan 14 negara Arab lainnya berbentuk republik, yang menerapkan sistem demokrasi untuk memilih pemimpinnya, yakni Mesir, Irak, Lebanon, Suriah, Yaman, Libya, Sudan, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Somalia, Palestina, Jibuti, dan Komoro.

Yang hebat, sejumlah penguasa Arab di negara republik, justru berkuasa lebih lama daripada para raja, sultan, atau amir di negara monarki. Sebut saja Zainal Abidin bin Ali yang berkuasa di Tunisia hingga 22 tahun.

Husni Mubarak di Mesir berkuasa 30 tahun, Ali Abdullah Saleh berkuasa di Yaman 33 tahun, Omar Bashir berkuasa di Sudan 30 tahun, dan Muammar Khadafi berkuasa di Libya hingga 42 tahun. Bashar al Assad, presiden Suriah sejak 2000, kini masih berkuasa.

Mereka menyiapkan anaknya sebagai pengganti. Ada Jamal Mubarak di Mesir, Seiful Islam di Libya, Bashar al Assad di Suriah. Namun, rencana suksesi itu itu gagal tersapu revolusi Arab, The Arab Spring.

Hanya Hafid al Assad yang berhasil menurunkan kekuasaan kepada putranya, Bashar al Assad. Itu pun jauh sebelum revolusi Arab.

Kini setelah 11 atau 12 tahun revolusi Arab, demokrasi di negara Arab republik belum tegak. Hanya ada beberapa yang relatif stabil. Di Mesir muncul jenderal kuat Abdul Fattah Sisi, berkuasa sejak 2014.

Selebihnya masih kacau balau, seperti Yaman, Libya, Tunisia, Irak, Lebanon, Suriah, dan lainnya. Intinya, sistem demokrasi tampaknya kurang atau bahkan tidak cocok di negara Arab. Demokrasi justru sering mendatangkan malapetaka.

Di lain pihak, negara Arab monarki lebih stabil. Bahkan tsunami revolusit Arab tak ada yang sampai menggulingkan kekuasaan raja, sultan, atau amir. Suksesi kepemimpinan mulus seperti di Qatar, Oman, Kuwait.

Ekonomi di negara Arab monarki lebih baik daripada negara Arab republik. Pada akhirnya sistem pemerintahan apa pun, hanyalah alat. Ia bukan tujuan. Yang menjadi tujuan, menjamin keadilan, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi tampaknya tak sesuai kultur bangsa Arab, yang dibutuhkan negara Arab mungkin orang-orang kuat. Tak penting apakah mereka presiden, raja, sultan, atau amir. [yy/republika]

Oleh Ikhwanul Kiram Mashuri