17 Jumadil-Akhir 1443  |  Kamis 20 Januari 2022

basmalah.png
BERITA INTERNASIONAL

Wanita tak Boleh Dipaksa Menikah, Taliban Rilis Dekrit Terbaru

Wanita tak Boleh Dipaksa Menikah, Taliban Rilis Dekrit Terbaru

Fiqhislam.com - Dekrit terbaru ini menetapkan aturan yang mengatur pernikahan dan properti untuk wanita. Dekrit menyatakan wanita tidak boleh dipaksa menikah dan janda harus memiliki bagian dalam properti mendiang suaminya. "Pengadilan harus mempertimbangkan aturan ketika membuat keputusan, dan kementerian agama dan informasi harus mempromosikan hak-hak ini," kata keputusan itu.

Pada dekrit terbaru dirilis Jumat (3/12), perempuan diminta persetujuannya saat menikah dan tidak boleh menganggap mereka sebagai properti semata.

"Seorang wanita bukanlah properti, tetapi manusia yang mulia dan bebas: tidak ada yang bisa memberikannya kepada siapa pun dengan imbalan perdamaian atau untuk mengakhiri permusuhan," tulis dekrit terbaru tersebut yang dirilis oleh juru bicara Taliban Zabihillah Muhajid, dikutip laman Al Arabiya, Jumat.

Namun, tidak disebutkan bahwa perempuan dapat bekerja atau mengakses fasilitas di luar rumah atau pendidikan. Padahal hal itu yang telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional.

Taliban telah berada di bawah tekanan dari masyarakat internasional untuk berkomitmen menegakkan hak-hak perempuan sejak kelompok Islam garis keras mengambil alih negara pada 15 Agustus. Selama pemerintahan sebelumnya dari 1996 hingga 2001, Taliban melarang perempuan meninggalkan rumah tanpa kerabat laki-laki dan menutup wajah dan kepala. Anak perempuan dilarang menerima pendidikan.

Namun kini Taliban meyakinkan dunia kelompoknya telah berubah dan sekolah menengah untuk anak perempuan di beberapa provinsi telah diizinkan untuk dibuka. Tetapi banyak perempuan dan pembela hak tetap skeptis.

Komunitas internasional, yang telah membekukan miliaran dana bank sentral dan pengeluaran pembangunan, telah menjadikan hak-hak perempuan sebagai elemen kunci dari setiap keterlibatan masa depan dengan Afghanistan.

Negara yang juga menderita krisis likuiditas perbankan karena arus kas mengering karena sanksi, menghadapi risiko keruntuhan ekonomi sejak Taliban mengambil alih.

Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) masih menyatakan keprihatinan mendalam atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan dan meminta Taliban untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak warga di negara itu.

Pernyataan tersebut datang setelah Perwakilan Khusus AS untuk Afghanistan, Thomas West memimpin delegasi senior antar lembaga untuk membahas situasi di negara Asia Selatan tersebut di Ibu Kota Doha, Qatar. Para pejabat menyatakan keprihatinan mendalam mengenai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

“AS mendesak Taliban untuk melindungi hak-hak semua warga Afghanistan,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price dalam sebuah pernyataan, dilansir Ani News, Rabu (1/12).

AS juga mendesak Taliban untuk menegakkan dan menegakkan kebijakan amnesti umum, dan mengambil langkah-langkah tambahan untuk membentuk pemerintahan yang inklusif dan representatif.

Price menegaskan bahwa Washington tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa sanksi Amerika tidak membatasi kemampuan warga sipil Afghanistan untuk menerima dukungan kemanusiaan dari pemerintah negara itu.

Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan izin umum untuk mendukung kelanjutan aliran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan. Price mengatakan bahwa ini termasuk dalam kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia.

Delegasi AS termasuk perwakilan dari Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Badan Pembangunan Internasional AS dan komunitas intelijen. Pertemuan itu terjadi pada saat krisis kemanusiaan membayangi di Afghanistan dan ekonomi negara yang dipimpin Taliban berada di ambang kehancuran.

Delegasi AS juga menekankan pentingnya Taliban memenuhi komitmen publik untuk tidak membiarkan siapapun menimbulkan ancaman bagi negara manapun dari tanah Afghanistan. Hal ini termasuk tentang perjalanan yang aman bagi warga Amerika dan Afghanistan. “Kami memiliki komitmen khusus, perlindungan Afghanistan, hak semua warga, termasuk perempuan, anak perempuan, dan minoritas,” jelas Price. [yy/republika]