25 Rabiul-Akhir 1443  |  Selasa 30 Nopember 2021

basmalah.png

Milisi Pro Iran di Balik Serangan PM Irak atau Adu Domba?

Milisi Pro Iran di Balik Serangan PM Irak atau Adu Domba?

Fiqhislam.com - Pasukan dan patroli dikerahkan di seluruh Baghdad pada Ahad (7/11). Situasi memanas setelah serangan drone bersenjata yang menargetkan kediaman Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi.

Tidak ada klaim tanggung jawab atas serangan itu, tetapi kecurigaan segera jatuh pada milisi yang didukung Iran yang secara terbuka menyerang al-Kadhimi. Motifnya, diduga terkati penolakan milisi atas hasil pemilihan parlemen bulan lalu. Spekulasi lain yakni ada upaya untuk mengadudomba kubu bertikai di Irak.

"Upaya pembunuhan adalah eskalasi dramatis, melewati batas dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mungkin memiliki gaung kekerasan," tulis pengamat dari Brookings Institution, Ranj Alaaldin, dalam sebuah posting di Twitter.

Serangan itu terjadi di tengah pertikaian antara pasukan keamanan dan milisi Syiah pro-Iran yang pendukungnya telah berkemah di luar Zona Hijau selama hampir sebulan. Mereka berkumpul setelah menolak hasil pemilihan parlemen Irak, karena kehilangan sekitar dua pertiga kursi.

Protes berubah menjadi mematikan ketika para demonstran mencoba memasuki Zona Hijau pada Jumat (5/11). Terjadi baku tembak di mana satu pengunjuk rasa yang berafiliasi dengan milisi tewas. Puluhan aparat keamanan terluka dan Al-Khadimi memerintahkan penyelidikan.

Beberapa pemimpin faksi milisi paling kuat yang setia kepada Iran secara terbuka menyalahkan al-Kadhimi atas bentrokan dan kematian pengunjuk rasa. Banyak pemimpin faksi, yang bersama-sama dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer atau Hashd al-Shaabi dalam bahasa Arab, berkumpul di pemakaman yang diadakan untuk pemrotes sehari berikutnya.

"Darah para martir adalah untuk membuat Anda bertanggung jawab,” kata pemimpin milisi Asaib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, berbicara kepada al-Kadhimi dalam komentar yang direkam kepada para pendukungnya.

Meski mengecam insiden bentrokan, beberapa pemimpin faksi menolak upaya pembunuhan terhadap PM al-Khadimi. Al-Khazali menyerukan penyelidikan. Sedangkan Pemimpin PMF lain yang mengutuk serangan itu menyalahkan pihak ketiga yang berusaha menghasut perselisihan.

Dalam kritik paling keras terhadap perdana menteri, pemimpin senior dengan salah satu milisi pro-Iran paling garis keras Kataib Hezbollah, Abu Ali al-Askari, mempertanyakan serangan tersebut. Dia mempertanyakan upaya pembunuhan itu benar-benar upaya al-Kadhimi untuk memainkan peran sebagai korban.

"Menurut informasi kami yang dikonfirmasi, tidak ada seorang pun di Irak yang memiliki keinginan untuk kehilangan drone di kediaman al-Kadhimi,” tulis al-Askari dalam sebuah posting Twitter.

"Jika ada yang ingin menyakiti makhluk Facebook ini, ada banyak cara yang lebih murah dan lebih efektif untuk mewujudkannya," ujarnya.

Penyelesaian bijaksana

Mantan Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki yang dekat dengan faksi dan kelompok bersenjata yang didukung Iran sejak kalah dalam pemilihan bulan lalu mengeluarkan pernyataan keras. Ia mengatakan perbedaan harusnya diselesaikan 'dengan kebijaksaan dan kehati-hatian, jauh dari kekerasan'.

Salah satu faksi syiah mengklaim serangan tersebut direkayasa musuh untuk menyamakan dengan penyerbuan yang menewaskan salah satu anggotanya pada unjuk rasa pekan lalu.

Al-Kadhimi adalah mantan kepala intelijen Irak sebelum menjadi perdana menteri pada Mei tahun lalu. Dia dianggap oleh milisi dekat dengan Amerika Serikat (AS) dan telah mencoba untuk menyeimbangkan antara aliansi Irak dengan AS dan Iran.

Sebelum pemilihan, pria berusia 54 tahun ini menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan antara musuh regional Iran dan Arab Saudi di Baghdad dalam upaya untuk meredakan ketegangan regional.

Klaim kecurangan pemilih yang tidak berdasar telah membayangi pemungutan suara. Kebuntuan dengan para pendukung milisi juga telah meningkatkan ketegangan di antara faksi-faksi Syiah yang bersaing yang dapat meluas menjadi kekerasan dan mengancam stabilitas relatif Irak.

Pemilihan itu diadakan beberapa bulan lebih cepat dari jadwal sebagai tanggapan atas protes massal pada akhir 2019. Dalam protes itu menyaksikan puluhan ribu orang di Baghdad dan provinsi-provinsi selatan yang didominasi Syiah berunjuk rasa menentang korupsi endemik, layanan yang buruk, dan pengangguran. Mereka juga memprotes campur tangan keras negara tetangga Iran dalam urusan Irak melalui milisi yang didukung Iran.

Milisi kehilangan popularitas sejak pemungutan suara 2018, ketika mereka memperoleh keuntungan besar dalam pemilu. Banyak yang menganggap kelompok tersebut bertanggung jawab karena menekan protes 2019 dan karena menentang otoritas negara. [yy/republika]