25 Rabiul-Akhir 1443  |  Selasa 30 Nopember 2021

basmalah.png

Assad Normalisasi Hubungan dengan Negara-negara Arab, AS Hadapi Dilema

Assad Normalisasi Hubungan dengan Negara-negara Arab, AS Hadapi Dilema

Fiqhislam.com - Tanpa adanya peristiwa yang tidak terduga, para ahli berpendapat, Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak akan kehilangan kekuasaannya dalam waktu dekat. Fakta ini menggerakkan banyak negara Arab untuk menormalkan hubungan dengan pemerintah Suriah di Damaskus.

Ribuan kilometer jauhnya di Washington, DC, kebijakan Amerika Serikat (AS) tentang Suriah telah menjadi tindakan penyeimbang antara mempertahankan penolakan terhadap Assad, namun sambil tetap mengejar tujuan "realistis" di wilayah tersebut.

“Saya pikir, pemerintahan Biden menemukan dirinya harus menavigasi antara realitas di lapangan di seluruh wilayah dan postur prinsipnya sendiri, sehubungan dengan Assad sendiri,” kata Mona Yacoubian, penasihat senior Suriah di Institut Perdamaian Amerika Serikat, sebuah think-tank yang didanai pemerintah AS.

“Washington sedang terlibat dalam penilaian tujuan dan sasaran yang realistis,” lanjut Yacoubian, seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (23/10/2021).

Sementara Joshua Landis, Direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma, mengatakan, AS menghadapi “dilema” dalam kebijakan Suriahnya.

“Mereka berada dalam posisi yang mengerikan, di mana mereka menegakkan kebijakan luar negeri Suriah yang didasarkan pada asumsi buruk selama 10 tahun dan analisis yang salah, yaitu bahwa Assad akan jatuh,” kata Landis.

“Dan, bagaimana Anda mundur dari itu tanpa kehilangan muka? Anda tidak bisa. Anda harus kehilangan muka pada tingkat tertentu, dan Anda harus melukai sekutu Anda yang telah Anda bangun selama 10 tahun,” lanjutnya.

Perang di Suriah dimulai pada 2011, setelah protes Musim Semi Arab melanda negara itu dan disambut oleh tindakan keras dari pasukan keamanan. Pemberontakan segera berubah menjadi perang saudara habis-habisan dengan faksi pemberontak serta kelompok bersenjata seperti ISIL (ISIS) mengambil alih sebagian besar negara.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri aS, Antony Blinken menguraikan tujuan kebijakan pemerintah di Suriah. Ia mengatakan, AS fokus pada perluasan akses bantuan kemanusiaan untuk Suriah, mendukung kampanye melawan ISIL (ISIS), melestarikan “norma-norma dasar internasional” melalui tekanan pada pemerintah Assad. dan mempertahankan gencatan senjata lokal di negara tersebut.

“Apa yang belum kami lakukan dan tidak ingin kami lakukan adalah menyatakan dukungan terhadap upaya untuk menormalkan hubungan atau merehabilitasi Assad, atau mencabut satu sanksi terhadap Suriah atau mengubah posisi kami untuk menentang rekonstruksi Suriah sampai ada keputusan yang tidak dapat diubah. kemajuan menuju solusi politik,” kata Blinken. [yy/sindonews]