23 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 28 Nopember 2021

basmalah.png

Erdogan Usir 10 Dubes Barat, UE: Tanda Otoriter di Turki!

Erdogan Usir 10 Dubes Barat, UE: Tanda Otoriter di Turki!

Fiqhislam.com - Uni Eropa mengecam Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang memerintahkan pengusiran 10 duta besar (Dubes) Barat. Para diplomat itu segera diusir setelah menuntut pembebasan aktivis dan dermawan Osman Kavala.

Presiden Parlemen Eropa David Sassoli pada hari Sabtu (23/10/2021) mengatakan pengusiran Dubes Amerika Serikat (AS) dan sembilan negara Barat lainnya oleh Turki adalah tanda "pergeseran otoriter."

“Pengusiran sepuluh duta besar adalah tanda pergeseran otoriter pemerintah Turki. Kami tidak akan terintimidasi," tulis Sassoli di Twitter, seperti dilansir Al Arabiya, Minggu (24/10/2021).

Presiden Uni Eropa juga memperbarui seruan untuk membebaskan Kavala dari penjara.

Sebelumnya, Erdogan menginstruksikan kementerian luar negeri untuk mengusir duta besar AS, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Selandia Baru.

Erdogan marah atas pernyataan 10 negara yang menyerukan “pembebasan mendesak” Kavala.

Kavala telah dipenjara selama empat tahun, dituduh mendanai protes pada 2013 dan keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada 2016.

Dia menyangkal tuduhan-tuduhan itu dan baru-baru ini mengatakan tidak ada harapan untuk pengadilan yang adil baginya di Turki.

"Saya memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri kami dan mengatakan apa yang harus dilakukan: 10 duta besar ini harus dinyatakan persona non grata sekaligus. Anda akan segera menyelesaikannya," kata Erdogan dalam pidato di kota barat laut Eskisehir.

"Mereka akan tahu dan mengerti Turki. Pada hari mereka tidak tahu dan mengerti Turki, mereka akan pergi," ujar Erdogan.

Pemerintahan otoriter Erdogan telah lama menuai kecaman Barat dan kebijakan luar negerinya yang agresif tidak memenangkan pertempuran apa pun di panggung internasional, karena AS dan Uni Eropa terus mengkritik catatan hak asasi manusia Turki. [yy/sindonews]