29 Rabiul-Akhir 1443  |  Sabtu 04 Desember 2021

basmalah.png

Macron Kecam Pembantaian Orang Aljazair oleh Polisi Prancis

Macron Kecam Pembantaian Orang Aljazair oleh Polisi Prancis

Fiqhislam.com - Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Sabtu (16/10) mengutuk tindakan keras mematikan oleh polisi Paris pada 1961 terhadap orang-orang Aljazair. Hal ini diungkapkan Macron kepada kerabat dan aktivis pada peringatan 60 tahun pertumpahan darah pada 17 Oktober 1961 malam di bawah komando Kepala polisi Paris Maurice Papon.

Macron mengatakan, jasad puluhan pengunjuk rasa yang tewas dalam bentrokan tersebut dibuang ke Sungai Seine. Hingga saat ini jumlah pasti korban tidak pernah diungkap. Macron mengatakan, tragedi berdarah tersebut sudah lama ditutupi dan disembunyikan. Macron mengakui bahwa kejahatan yang dilakukan di bawah komando Maurice Papon tersebut tidak dapat dimaafkan.

"Tragedi ini sudah lama ditutup-tutupi, disangkal atau disembunyikan," ujar pernyataan Istana Elysee, dilansir Aljazirah, Ahad (17/10).

Pada 17 Oktober 1961, polisi menyerang demonstrasi yang diikuti oleh 25 ribu pendukung Front Pembebasan Nasional (FLN) Aljazair. Ketika itu mereka memprotes jam malam yang diberlakukan di Aljazair. Unjuk rasa itu digelar di tengah upaya Prancis yang semakin keras untuk mempertahankan Aljazair sebagai koloni Afrika Utara, dan pengeboman yang menargetkan daratan Prancis oleh para pejuang pro-kemerdekaan.

Pada 1980-an, terungkap bahwa Papon telah menjadi sekutu Nazi dalam Perang Dunia II dan terlibat dalam deportasi orang-orang Yahudi. Dia dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi kemudian dibebaskan.

Macron adalah presiden Prancis pertama yang menghadiri upacara peringatan tragedi berdarah 1961. Macron mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang para korban di jembatan Bezons di atas Sungai Seine, di pinggiran Paris. Namun, Macron tidak mengeluarkan permintaan maaf secara resmi. Selain itu, dia juga tidak memberikan pidato di hadapan publik, dan Istana Elysee hanya mengeluarkan pernyataan tertulis.

Macron telah memprioritaskan rekonsiliasi historis dan menjalin hubungan modern dengan bekas negara jajahan Prancis. Tetapi Macron khawatir bahwa hal tersebut dapat memprovokasi reaksi dari lawan politik. Terlebih Macron akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum tahun depan.

Pesaing Macron dari sayap kanan nasionalis, Marine Le Pen dan Eric Zemmour adalah kritikus dikenal memiliki komentar pedas atas upaya pemerintah untuk mengakui kejahatan masa lalu. Sejarawan, Emmanuel Blanchard, mengatakan, komentar Macron mewakili kemajuan yang lebih baik ketimbang pernyataan mantan Presiden Francois Hollande pada 2012.

Namun Blanchard mempermasalahkan keputusan bahwa, mengapa hanya Papon yang harus bertanggung jawab atas tragedi berdarah tersebut. Blanchard mengatakan, Perdana Menteri saat itu Michel Debre dan Presiden Charles de Gaulle tidak dimintai pertanggungjawaban atas penyembunyian atau fakta bahwa Papon tetap menjadi kepala polisi Paris sampai 1967.

Protes pada 1961 diserukan sebagai tanggapan terhadap jam malam ketat yang diberlakukan terhadap warga Aljazair. Pemberlakuan jam malam bertujuan untuk mencegah gerakan perlawanan FLN mengumpulkan dana, menyusul serentetan serangan mematikan terhadap petugas polisi Prancis.

Beberapa kekerasan terburuk terjadi di jembatan Saint Michel dekat katedral Notre-Dame. Ketila itu, saksi mata melaporkan melihat polisi melemparkan orang Aljazair ke Sungai Seine.Polisi menangkap sekitar 12 orang Aljazair, memukuli beberapa sampai mati dan menembak orang lainnya pada saat itu.

Sebuah laporan dari sejarawan Benjamin Stora awal tahun ini mendesak komisi kebenaran atas perang Aljazair. Tetapi Macron tidak mengeluarkan permintaan maaf secara resmi. Macron membentuk komisi sejarah yang menemukan bahwa, Prancis memiliki tanggung jawab yang besar atas genosida tahun 1994 di Rwanda.

"Prancis melihat semua sejarahnya dengan jernih dan mengakui tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan jelas," kata Istana Elysee dalam sebuah pernyataan. [yy/republika]