23 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 28 Nopember 2021

basmalah.png

PM Israel Sebut Palestina Merdeka Berarti Pembentukan Negara Teror

PM Israel Sebut Palestina Merdeka Berarti Pembentukan Negara Teror

Fiqhislam.com - Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett kembali menutup celah potensi pembentukan negara Palestina yang merdeka. Dia berpendapat membentuk negara itu berarti akan ada negara teror di sebelah negara Yahudi.

“Berdasarkan pengalaman kami, arti negara Palestina berarti sangat mungkin akan ada negara teror, kira-kira tujuh menit dari rumah saya dan dari hampir semua titik di Israel,” kata PM Bennett pada Minggu (10/10/2021).

Pendapat pemimpin Zionis itu sebagai tanggapan Kanselir Jerman Angela Merkel yang menyerukan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Merkel melakukan pertemuan dengan Bennett dalam kunjungan resminya ke Israel, yang akan jadi kunjungan terakhirnya sebagai Kanselir Jerman karena dia segera lengser.

Merkel juga mengatakan bahwa Jerman tetap berkomitmen untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir internasional dengan Iran, sebuah langkah yang ditentang keras oleh Israel.

“Saya pikir pada titik ini, bahkan jika pada tahap ini tampaknya hampir tidak ada harapan, gagasan solusi dua negara tidak boleh diambil dari meja, tidak boleh dikubur...dan bahwa Palestina harus dapat hidup dengan aman," kata Merkel saat konferensi pers bersama dengan Bennett, seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin (11/10/2021).

Merkel menambahkan pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak membantu mengakhiri konflik.

Bennett, mantan pemimpin pemukim yang menentang pembentukan negara Palestina, menyebut dirinya "pria pragmatis". Dia mengatakan siap untuk mengambil langkah-langkah di lapangan untuk meningkatkan kondisi kehidupan bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Sementara itu, Hussein al-Sheikh, seorang pejabat senior Palestina, yang mengawasi hubungan dengan Israel marah atas komentar Bennett. "Bentuk 'terorisme' terburuk adalah pendudukan, bukan pembentukan negara Palestina," tulisnya di Twitter.

Omar Shakir, direktur Israel dan Palestina di Human Rights Watch, mengkritik Merkel karena menganggap pendudukan Israel selama 54 tahun sebagai "sementara".

“Mempertahankan fiksi ini telah memungkinkan pemerintah Merkel untuk menghindari kenyataan apartheid dan penganiayaan terhadap jutaan orang Palestina,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Selama kepemimpinannya, Merkel berulang kali menyatakan komitmen Jerman terhadap keamanan Israel dan mengatakan dia yakin bahwa pemerintah Jerman berikutnya, yang akan ditentukan dalam pembicaraan koalisi yang panjang setelah pemilu yang tidak meyakinkan bulan lalu, akan mengambil sikap yang sama.

“Saya optimistis bahwa setiap pemerintah Jerman, termasuk yang mengikuti saya, akan merasa berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan saya pikir setiap penerus yang menjadi Kanselir Jerman akan melihatnya seperti itu,” katanya. [yy/sindonews]