29 Rabiul-Akhir 1443  |  Sabtu 04 Desember 2021

basmalah.png

Empat Kekuatan Nuklir Bekerja Sama Pastikan Taliban Bentuk Pemerintahan Inklusif

Empat Kekuatan Nuklir Bekerja Sama Pastikan Taliban Bentuk Pemerintahan Inklusif

Fiqhislam.com - Amerika Serikat (AS), China , Rusia , dan Pakistan bekerja sama untuk memastikan bahwa penguasa baru Afghanistan , Taliban , menepati janji mereka, terutama untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar representatif dan mencegah penyebaran ekstremisme. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.

Lavrov mengungkapkan perwakilan dari Rusia, China dan Pakistan telah melakukan perjalanan ke Ibu Kota Qatar, Doha. Mereka juga telah menyambangiIbu Kota Afghanistan, Kabul, untuk terlibat dengan Taliban dan perwakilan dari "otoritas sekuler" mantan presiden Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah, yang memimpin dewan negosiasi pemerintah yang digulingkan Taliban.

"Pemerintah sementara yang diumumkan oleh Taliban tidak mencerminkan seluruh masyarakat Afghanistan - kekuatan etnis-agama dan politik - jadi kami terlibat dalam kontak, mereka sedang berlangsung," kata Lavrov di Sidang Umum PBB seperti dikutip dari AP, Minggu (26/9/2021).

Taliban telah menjanjikan pemerintah yang inklusif, bentuk pemerintahan Islam yang lebih moderat daripada ketika mereka terakhir memerintah negara itu dari tahun 1996 hingga 2001. Itu termasuk menghormati hak-hak perempuan, menjaga stabilitas negara setelah 20 tahun perang, dan menghentikan kelompok teroris menggunakan wilayah mereka untuk melancarkan serangan.

Tetapi langkah-langkah yang baru-baru ini diambil menunjukkan jika Taliban mungkin kembali ke kebijakan yang lebih represif, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.

Lavrov juga menyinggung perjanjian nuklir Iran. AS telah mendesak Iran untuk melanjutkan negosiasi nuklir, tetapi Lavrov mengatakan bahwa Presiden Donald Trump saat itu yang menarik AS keluar dari perjanjian nuklir.

"Jadi untuk menyatakan bahwa waktu hampir habis, siapa pun dapat mengatakan ini tetapi tidak Washington,” tegasnya.

Dia mengatakan Rusia ingin melihat dimulainya kembali negosiasi untuk mengembalikan kesepakatan awal sesegera mungkin.

"Tetapi para pemimpin pemerintahan baru Iran mengatakan bahwa mereka membutuhkan setidaknya beberapa minggu, dan mudah-mudahan tidak lebih, untuk mengumpulkan tim perunding karena mereka memiliki beberapa perubahan staf,” ucapnya.

Lavrov juga membela keputusan pemerintah transisi di Mali untuk menyewa sebuah perusahaan militer swasta Rusia untuk membantu memerangi teroris, dengan mengatakan bahwa mereka memiliki hak "sah" untuk melakukannya dan pemerintah Rusia tidak terlibat.

Sebelumnya Prancis telah mengumumkan akan mengurangi kekuatannya untuk memerangi ekstremis di Mali dan kawasan itu.

"Pasukan Prancis seharusnya memerangi teroris yang telah membangun kehadirannya di Kidal (di Mali utara), tetapi mereka tidak berhasil melakukannya. Dan teroris terus berkuasa di daerah itu,” sentil Lavrov. [yy/sindonews]