25 Rabiul-Akhir 1443  |  Selasa 30 Nopember 2021

basmalah.png

Normalisasi dengan Israel, Sudan Tak Lagi Dukung Hamas

normalisasi dengan israel

Fiqhislam.com - Sudan menutup pintu dukungan untuk Hamas dengan menyita aset sejumlah perusahaan yang terkait dengan kelompok perlawanan Palestina di Jalur Gaza tersebut. Kebijakan negara Afrika itu berubah setelah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel .

Penyitaan aset sejumlah perusahaan juga bagian dari upaya Khartoum untuk melepaskan unsur-unsur yang terkait dengan sang pemimpin lama; Omar al-Bashir, sekaligus menolak menjadi tempat yang aman bagi Hamas.

Seorang sumber pemerintah Sudan mengatakan sebuah komite yang dibentuk untuk memulihkan dana publik setelah penggulingan al-Bashir telah mengambil alih perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kelompok Hamas.

Menurut sumber tersebut entitas yang diambil alih antara lain perusahaan properti Hassan & Al-Abed, proyek pertanian Al-Bidaya, Hotel Paradise yang tinggi dan perusahaan transfer uang Al-Fayha.

"Mereka mendapat perlakuan istimewa dalam tender, pengampunan pajak, dan mereka diizinkan untuk beralih ke Hamas dan [pindah] ke Gaza tanpa batas," kata seorang anggota satuan tugas dari komite tersebut kepada Reuters, Jumat (24/9/2021), dengan syarat anonim.

Sumber lain mengatakan dewan kedaulatan yang berkuasa di Sudan mengonfirmasi penyitaan aset-aset perusahaan yang terkait Hamas di Sudan telah disita negara.

Reuters menggambarkan penyitaan sebagai bagian dari upaya Sudan untuk bergerak ke Barat setelah penggulingan Bashir pada 2019, yang pada dasarnya menyangkal tempat yang aman bagi para operator Hamas untuk mengumpulkan dana dan memindahkan senjata Iran ke Gaza.

Sudan menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Israel tahun lalu sebagai bagian dari Kesepakatan Abraham. Negara lain yang melakukan hal serupa adalah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko.

Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, membantah kepada AFP bahwa mereka memiliki investasi di Sudan.

"Kami tidak memiliki masalah dengan agen Sudan mana pun," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem.

Pejabat Hamas lainnya juga membantah adanya kaitan dengan penyitaan aset-aset perusahaan di Sudan. “Beberapa dari apa yang dilaporkan di sini sudah uzur. Sebagian besar tidak ada hubungannya dengan Hamas,” kata pejabat Hamas, Moussa Abu Marzouk.

Bashir mengambil alih kekuasaan dalam kudeta yang didukung kelompok Islam 1989 yang memulai tiga dekade "pemerintahan tangan besi".

Setelah protes massal nasional, militer menggulingkannya pada April 2019, yang kemudian mengarah pada kesepakatan pembagian kekuasaan antara faksi sipil dan militer pada akhir tahun itu. Bashir kemudian dihukum karena korupsi dan dipenjara.

Terlepas dari kekayaan minyak, Sudan di bawah pemerintahannya adalah—dan tetap—salah satu negara paling tidak berkembang di dunia.

Para pejabat Israel telah lama menuduh Sudan di bawah Bashir sebagai basis dukungan bagi kelompok militan Palestina.

Pada 2012, Sudan menyalahkan Israel karena menyerang sebuah pabrik militer di Khartoum, yang mengarah pada spekulasi bahwa senjata Iran disimpan atau diproduksi di sana. Sudan membantah hubungan antara Hamas dan pabrik itu. [yy/sindonews]