25 Rabiul-Akhir 1443  |  Selasa 30 Nopember 2021

basmalah.png

Arab Saudi Diam-diam Dekati Taliban setelah Jadi Penguasa Afghanistan

Arab Saudi Diam-diam Dekati Taliban setelah Jadi Penguasa Afghanistan

Fiqhislam.com - Arab Saudi diam-diam mendekati dan memperbarui kontak dengan Taliban setelah kelompok militan itu mengambil alih kekuasaan Afghanistan. Diplomasi senyap itu mengandalkan Pakistan sebagai perantara.

Riyadh ingin mencari peran baru di Afghanistan setelah pemerintah di Kabul yang didukung Barat runtuh pada 15 Agustus lalu. Kerajaan itu tak mau kalah dengan saingannya, Qatar, yang sudah muncul sebagai perantara kekuatan utama di negara yang dilanda perang itu.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS) dilaporkan baru-baru ini menugaskan mantan kepala intelijen, Pangeran Turki al-Faisal, untuk memperbarui kontak di antara para pemimpin Taliban yang telah berurusan dengannya lebih dari dua dekade silam.

Faisal, 76, menjabat sebagai kepala dinas intelijen Arab Saudi antara 1979 hingga 2001, dan membantu mengoordinasikan perlawanan dengan kelompok Mujahiddin Afghanistan selama invasi Uni Soviet ke negara itu.

Menurut laporan Intelligence Online, Pangeran Faisal baru-baru ini bertemu dengan Mullah Yaqoob, putra salah satu pendiri Taliban Mullah Omar, dan juga mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi Taliban Mullah Baradar di Qatar.

Baradar adalah kepala politik Taliban dan telah bertindak sebagai negosiator utama kelompok itu dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat dan pemerintah Afghanistan yang telah digulingkan.

Pada hari-hari setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, Qatar—sebuah negara yang memiliki hubungan dingin dengan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir—dipuji oleh AS atas perannya dalam mengevakuasi puluhan ribu orang dari bandara Kabul.

Negara kecil Teluk itu sebelumnya juga mengizinkan Taliban untuk membuka kantor di Doha pada 2013, dengan dukungan Presiden AS saat itu Barack Obama, dan dilaporkan memiliki banyak pengaruh atas kelompok tersebut.

Para ahli mengatakan kepada Middle East Eye (MEE), Jumat (3/9/2021) bahwa sementara hubungan langsung antara Kerajaan Arab Saudi dan Taliban saat ini diyakini terbatas, Arab Saudi dapat menggunakan sekutu regionalnya; Pakistan, untuk membantu mendapatkan pengaruh dengan Taliban.

“Ada, seperti yang selalu ada, kontak dekat antara Islamabad dan Riyadh. Saya membayangkan diskusi akan berlangsung,” kata Gerald Feierstein, pensiunan duta besar dan Senior Vice President of the Middle East Institute, kepada MEE.

Sementara Arab Saudi dan Pakistan baru-baru ini mengalami ketegangan hubungan karena perbedaan kebijakan luar negeri, ada tanda-tanda bahwa hubungan itu membaik menyusul peningkatan aktivitas diplomatik.

Pada bulan Juli, bulan yang sama saat pasukan AS secara diam-diam ditarik keluar dari pangkalan udara Bagram, Afghanistan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan melakukan kunjungan ke Pakistan, dan, pada bulan Agustus, Jenderal Fayyadh bin Hameed al-Rowailly, Kepala Staf umum Kerajaan bertemu dengan Presiden Imran Khan.

Badan intelijen Pakistan, ISI, secara luas diyakini memberikan dukungan rahasia kepada Taliban.

Reuters melaporkan pada hari Selasa bahwa Pakistan berencana untuk mengirim pejabat intelijen dan militer ke Kabul untuk mengatur kembali militer baru Afghanistan di bawah Taliban.

Tetapi beberapa ahli telah memperingatkan bahwa pengaruh Pakistan atas Taliban, seperti Arab Saudi, juga telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, dengan Qatar dan Turki muncul sebagai lawan bicara utama.

“Apa yang bisa didapat Saudi melalui Pakistan berkurang. Tidak ada yang memiliki banyak cache dengan Taliban seperti sebelumnya,” kata Arif Rafiq, presiden perusahaan konsultan risiko politik; Vizier Consulting, kepada MEE.

"Taliban telah mengembangkan hubungan dengan negara-negara lain di kawasan itu. Mereka lebih terhubung secara global daripada sebelumnya," ujarnya. "Orang-orang Saudi tidak sepenting dulu."

Arab Saudi menutup kedutaan besarnya di Afghanistan ketika Taliban menyerbu ibu kota dan Riyadh sejak itu tetap diam tentang berbagai peristiwa di negara Asia tengah itu.

Feierstein mengatakan baik Riyadh dan Islamabad kemungkinan akan tetap berada di sela-sela untuk saat ini. "Saudi sedang menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan AS, dan saya pikir mereka sama bingungnya dengan orang lain tentang apa yang terjadi selanjutnya," katanya.

Sebagai tanda perubahan zaman, negara-negara seperti Iran, Rusia, dan China-lah yang telah mempertahankan kehadiran diplomatiknya di Afghanistan. China telah memberikan janji dukungan ekonomi kepada kelompok itu dan Iran telah kembali menjual bahan bakar yang dikenai sanksi internasional ke Kabul.

"Iran mungkin memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Taliban daripada Arab Saudi sekarang," kata Rafiq.

Theodore Karasik, penasihat senior untuk perusahaan konsultan Gulf State Analytics, mengatakan kepada MEE bahwa Riyadh akan mengawasi Afghanistan untuk melihat apakah ada limpahan ekstremis ke konflik di daerah-daerah seperti Yaman, di mana pasukan Arab Saudi sedang berperang melawan pemberontak Houthi, tetapi kerajaan itu tidak terlalu mementingkan negara Asia Tengah itu.

"Saat ini Saudi mungkin lebih fokus pada Afrika dan Timur Tengah pada umumnya [daripada] tentang efek Afghanistan," katanya.

Karasik mengatakan dia tidak membayangkan Afghanistan sebagai kemungkinan pemain dalam persaingan antara Teheran dan Riyadh, yang keduanya terlibat dalam pembicaraan untuk mencoba dan mengurangi ketegangan.

"Mereka mencoba untuk berdamai dan Afghanistan yang tidak mungkin menjadi arena konflik proksi di antara mereka," katanya.

Arab Saudi adalah salah satu dari tiga negara, bersama dengan Uni Emirat Arab dan Pakistan, yang secara resmi mengakui Taliban ketika kelompok itu memerintah Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001.

Hubungan itu memburuk setelah Taliban menolak untuk mengekstradisi pemimpin al-Qaeda dan warga negara Arab Saudi, Osama bin Laden.

Riyadh secara resmi memutuskan hubungan dengan Taliban setelah serangan 9/11, hampir dua puluh tahun yang lalu.

Kerajaan telah lama dituduh mendukung ekstremis dan Menteri Luar Negeri AS saat itu Hillary Clinton mengatakan dalam email yang bocor bahwa Washington perlu menekan negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar, "Yang menyediakan dukungan keuangan dan logistik rahasia untuk ISIS dan kelompok Sunni radikal lainnya di wilayah tersebut".

Dalam beberapa tahun terakhir, Riyadh telah berusaha mengubah citranya, terutama di dalam negeri, karena tampaknya bergerak melampaui ketergantungannya pada "petrodollar" untuk mendiversifikasi ekonominya dan menarik investasi asing.

MBS telah memelopori reformasi yang bertujuan meliberalisasi negara konservatif, seperti memberi perempuan hak untuk mengemudi, mengizinkan percampuran pasangan yang belum menikah, dan melucuti sebagian besar kekuasaan polisi agama.

Tetapi banyak orang di Barat terus mengasosiasikan Arab Saudi dengan interpretasi Islam yang ketat. Di AS, kerajaan telah mencoba untuk menolak gugatan yang berpotensi memalukan oleh keluarga korban 9/11 yang menuduh pemerintah Saudi terlibat dalam serangan tahun 2001 itu dan mempertahankan hubungan dengan al-Qaeda.

Pada saat yang sama, liberalisasi dalam masyarakat Saudi telah berjalan seiring dengan apa yang dikatakan beberapa orang sebagai penurunan hak asasi manusia dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat politik.

CIA mengeluarkan laporan tahun lalu yang menyalahkan MBS atas pembunuhan kolumnis MEE Jamal Khashoggi.

"Saudi masih dalam kotak dengan Barat atas masalah hak asasi manusia," kata Karasik.

"Hal terakhir yang mereka inginkan adalah dikaitkan dengan Taliban, terutama dengan peringatan 9/11 yang akan datang." [yy/sindonews]