2 Jumadil-Awal 1443  |  Senin 06 Desember 2021

basmalah.png

AS Tuduh Pemerintahan Militer Myanmar Sengaja Ulur Waktu

AS Tuduh Pemerintahan Militer Myanmar Sengaja Ulur Waktu

Fiqhislam.com - Amerika Serikat (AS) menuduh jenderal-jenderal militer Myanmar mengulur waktu. Tuduhan itu disampaikan setelah pemimpin kudeta Min Aung Hlaing memperpanjang tenggat waktu pemilihan umum.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mendesak negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) meningkatkan upaya mereka untuk mengakhiri gejolak politik di Myanmar. Blinken menghadiri pertemuan menteri luar negeri negara ASEAN secara virtual pada pekan ini.

Dalam pertemuan khusus bulan April lalu ASEAN menyepakati lima poin rencana untuk mengatasi memburuknya situasi di Myanmar. Hal itu termasuk mengakhiri kekerasan dan menunjuk perwakilan khusus yang memimpin inisiatif diplomatik.

Namun kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan aktivis demokrasi terus berlanjut. Selain itu dalam pidato untuk memperingatkan enam bulan kudeta Min Aung Hlaing mengatakan militer akan terus berkuasa hingga Agustus 2023, pemilihan umum digelar satu tahun lebih lama dari yang dijanjikan.

"(Pengumuman itu) menjadi dorongan bagi ASEAN untuk meningkatkan upaya karena jelas junta Burma hanya mengulur waktu dan ingin memperpanjang jadwal untuk kepentingannya sendiri," kata seorang pejabat senior AS, seperti dikutip Aljazirah.

"Semakin banyak alasan mengapa ASEAN harus terlibat dengan ini dan menegakan lima poin konsensus yang juga Myanmar tanda tangani," tambahnya.

Walaupun Min Aung Hlaing turut menghadiri pertemuan bulan April lalu, tapi kemudian ia menjaga jarak dengan pernyataan tersebut dan lebih dari 900 orang dibunuh dalam penindakan keras aparat ke pengunjuk rasa anti-kudeta.

ASEAN yang saat ini diketuai Brunei yang tidak memiliki banyak pengalaman diplomatik juga tidak dapat menunjuk perwakilan khusus. Pada Juni lalu blok tersebut dikritik keras setelah sekretaris jendralnya dan seorang diplomat senior Brunei berkunjung ke Myanmar untuk bertemu dengan para jenderal.

Kritikus mengatakan dengan menemui militer dan bukan pemerintah yang terpilih secara demokratis hanya akan memberikan legitimasi bagi militer untuk berkuasa. Aktivitas diplomatik yang membingungkan itu terjadi saat gejolak politik dan pandemi Covid-19 masih berlanjut di Myanmar.

Berdasarkan unggahan di media sosial masih terjadi unjuk rasa anti-pemerintah militer pada Senin (2/8) dan Selasa (3/8). Dikabarkan pasukan keamanan Myanmar menghancurkan 50 rumah di desa Win Chone, Kotamadya Pauk, barat daya Myanmar.

Pada Selasa ini juga tercatat 330 kasus kematian akibat virus corona sehingga total kematian Covid-19 di Myanmar sudah di atas 10 ribu. Walaupun angka sebenarnya lebih tinggi lagi. Sejauh ini Myanmar mengkonfirmasi 300 ribu lebih kasus infeksi Covid-19.

Sementara itu pemerintahan bayangan National Unity Government (NUG) yang berisi anggota parlemen yang sudah dibubarkan meminta bantuan kemanusiaan internasional untuk membantu korban banjir dan longsor di Negara Bagian Mon dan Kayin. [yy/republika]