5 Jumadil-Awal 1443  |  Kamis 09 Desember 2021

basmalah.png

Aung San Suu Kyi Kembali Didakwa Lakukan Korupsi

Aung San Suu Kyi Kembali Didakwa Lakukan Korupsi

Fiqhislam.com - Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi telah dijerat dakwaan baru terkait kasus korupsi. Sejak digulingkan militer, Suu Kyi menghadapi sedikitnya tujuh dakwaan.

Global New Light of Myanmar dalam laporannya pada Kamis (10/6) menyebut, Komisi Anti-Korupsi Myanmar menemukan bukti bahwa Suu Kyi telah melakukan rasuah menggunakan pangkat atau jabatannya. “Jadi dia dijerat dengan Undang-Undang Anti-Korupsi pasal 55,” katanya.

Sebelumnya, Suu Kyi telah menghadapi beberapa dakwaan, antara lain dituduh melanggar undang-undang bencana alam, kepemilikan walkie-talkie ilegal, dan melanggar pembatasan Covid-19. Pada Maret lalu, dia pun dituduh melakukan korupsi. "Aung San Suu Kyi melakukan korupsi dan (pihak berwenang) bersiap untuk menuntutnya sesuai dengan undang-undang antikorupsi," kata lembaga penyiaran militer Myanmar, Myawady, pada 17 Maret lalu.

Itu bukan pertama kalinya tuduhan korupsi diajukan terhadap Suu Kyi. Pada bulan yang sama seorang juru bicara militer mengatakan seorang menteri utama yang kini ditahan telah mengakui memberi Suu Kyi 600 ribu dolar AS dan lebih dari 10 kilogram emas batangan.

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, telah membantah tuduhan tersebut. Khin menyebut tudingan itu tak logis dan tak berdasar. “Aung San Suu Kyi mungkin memiliki kekurangan, tapi suap dan korupsi bukanlah sifatnya,” katanya seraya menambahkan bahwa kebanyakan orang di Myanmar tidak akan mempercayai tuduhan tersebut.

Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).

Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.

Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Lebih dari 800 orang dilaporkan telah tewas di tangan militer. [yy/republika]

 

Aung San Suu Kyi Kembali Didakwa Lakukan Korupsi

Fiqhislam.com - Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi telah dijerat dakwaan baru terkait kasus korupsi. Sejak digulingkan militer, Suu Kyi menghadapi sedikitnya tujuh dakwaan.

Global New Light of Myanmar dalam laporannya pada Kamis (10/6) menyebut, Komisi Anti-Korupsi Myanmar menemukan bukti bahwa Suu Kyi telah melakukan rasuah menggunakan pangkat atau jabatannya. “Jadi dia dijerat dengan Undang-Undang Anti-Korupsi pasal 55,” katanya.

Sebelumnya, Suu Kyi telah menghadapi beberapa dakwaan, antara lain dituduh melanggar undang-undang bencana alam, kepemilikan walkie-talkie ilegal, dan melanggar pembatasan Covid-19. Pada Maret lalu, dia pun dituduh melakukan korupsi. "Aung San Suu Kyi melakukan korupsi dan (pihak berwenang) bersiap untuk menuntutnya sesuai dengan undang-undang antikorupsi," kata lembaga penyiaran militer Myanmar, Myawady, pada 17 Maret lalu.

Itu bukan pertama kalinya tuduhan korupsi diajukan terhadap Suu Kyi. Pada bulan yang sama seorang juru bicara militer mengatakan seorang menteri utama yang kini ditahan telah mengakui memberi Suu Kyi 600 ribu dolar AS dan lebih dari 10 kilogram emas batangan.

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, telah membantah tuduhan tersebut. Khin menyebut tudingan itu tak logis dan tak berdasar. “Aung San Suu Kyi mungkin memiliki kekurangan, tapi suap dan korupsi bukanlah sifatnya,” katanya seraya menambahkan bahwa kebanyakan orang di Myanmar tidak akan mempercayai tuduhan tersebut.

Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior partai National League for Democracy (NLD).

Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.

Setelah kudeta, hampir seluruh wilayah di Myanmar diguncang gelombang demonstrasi. Massa menentang kudeta dan menyerukan agar para pemimpin sipil yang ditangkap dibebaskan. Namun militer Myanmar merespons aksi tersebut secara represif dan brutal. Lebih dari 800 orang dilaporkan telah tewas di tangan militer. [yy/republika]

 

Dilanda Kelaparan dan Penyakit

Warga Sipil di Myanmar Timur Dilanda Kelaparan dan Penyakit


Fiqhislam.com - Pakar hak asasi manusia PBB di Myanmar, Tom Andrews pada Rabu (9/6) memperingatkan bahwa, banyak warga yang kehilangan nyawa karena kelaparan dan penyakit di negara bagian Kayah, di Myanmar timur. Hal ini terjadi ketika pasukan junta melanjutkan tindakan keras yang mematikan di wilayah tersebut.

"Serangan brutal junta tanpa pandang bulu mengancam kehidupan ribuan pria, wanita dan anak-anak di negara bagian Kayah. Kematian massal karena kelaparan dan penyakit terjadi dalam skala yang belum pernah kita lihat sejak kudeta 1 Februari, di negara bagian Kayah," ujar Andrews, dilansir Anadolu Agency, Kamis (10/6).

Andrews mengatakan, lebih dari 100 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah dan desa mereka untuk menghindari serangan bom dan tembakan artileri oleh pasukan junta di negara bagian Kayah. Banyak yang terpaksa masuk ke hutan tetangga tanpa makanan, air, dan tempat berlindung. Andrews mendesak semua aktor regional dan LSM untuk mengambil tindakan agar menghindari jumlah kematian warga sipil dalam jumlah besar.

"Telah dilaporkan bahwa pasukan junta menghentikan bantuan untuk menjangkau orang-orang yang putus asa ini dengan memasang blokade militer dan meletakkan ranjau darat di jalan umum," kata Andrews.

Di tengah kekacauan yang berlanjut di Myanmar sejak kudeta militer, junta melancarkan tindakan brutal terhadap warga sipil di berbagai wilayah negara itu. Negara bagian Kayah telah menjadi pusat kekerasan baru-baru ini.

Negara bagian Kayah telah menjadi pusat pertempuran sengit antara militer dan kelompok perlawanan bersenjata regional sejak 21 Mei. Pertempuran meletus ketika tentara melepaskan tembakan di daerah pemukiman Demoso dan menangkap 13 orang.

Militer atau Tatmadaw menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu. Militer menahan Suu Kyi dan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Sejak kudeta Myanmar diwarnai aksi unjuk rasa yang menentang pemerintahan militer. Pasukan keamanan kemudian menindak para demonstran dengan kekuatan mematikan.

Militer mengatakan, tindakan mereka untuk melakukan kudeta adalah sah. Karena militer menduga ada kecurangan dalam pemilihan umum pada November lalu yang dimenangkan oleh Suu Kyi. [yy/republika]