30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Perang Saudara Mengintai di Myanmar

Perang Saudara Mengintai di Myanmar

Fiqhislam.com - Militer Myanmar menurunkan helikopter tempur dan senjata artileri untuk menumpas pemberontakan anti-junta di kawasan timur. Operasi militer di negara bagian Kayah itu memaksa ribuan penduduk mengungsi dari kediaman masing-masing.

Warga di kawasan perbatasan Thailand itu mengklaim miiter menembakkan senjata artileri dari ibu kota Loikaw ke arah Demoso, yang berjarak sekitar 15 km. Kota itu dikabarkan saat ini diduduki Pasukan Pertahanan Rakyat.

Medan pertempuran di Kayah adalah satu dari sekian banyak fron yang dihadapi Tatmadaw. Sejak Kudeta 1 Februari, pasukan pemerintah tidak lagi menghadapi sekedar pemberontakan etnis minoritas, melainkan aliansi antara pemerintahan sipil bayangan Myanmar dan pemberontak.

Sabtu (29/5) silam, Fron Nasional Chin (CNF) menandatangani perjanjian untuk "melumat kediktaturan dan mengimplementasikan sistem demokrasi federal," tulis "Pemerintahan Nasional Bersatu," atau NUG yang dibentuk sebagai pemerintahan tandingan oleh tokoh-tokoh sipil Myanmar.

NUG menyatakan pihaknya telah bersepakat untuk menjalin "kemitraan yang setara" dengan kelompok pemberontak kelompok minoritas Kristen tersebut. Pada 2015 silam, CNF menjalin gencatan senjata dengan Tatmadaw, sebagai bagian dari proses demokratisasi Myanmar.

Sejak itu banyak pejuangnya yang dikabarkan gantung senjata. "CNF tidak punya kekuatan militer, jadi langkah ini hanya bersifat simbolik," kata Richard Horsey, pakar Myanmar di International Crisis Group (ICG).

"Tapi walaupun begitu, langkah ini tetap signifikan karena melihat peran penting CNF dalam proses perdamaian, dan pemimpin-pemimpin politiknya di eksil yang sangat dihormati."

Kekerasan sebagai jalan keluar

Sejumlah kelompok pemberontak Myanmar mengecam aksi kudeta dan tindak kekerasan oleh militer terhadap warga sipil tidak bersenjata. Sebagian grup menampung dan bahkan melatih warga sipil yang melarikan diri ke wilayah mereka.

Padahal sebagian besar kaum pemberontak etnis di Mynamar memusuhi mayoritas Bamar yang diwakili Tatmadaw, termasuk pejabat dan petinggi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.

Jumat silam, NUG merilis sebuah video yang menampilkan gelombang pertama perekrutan untuk "Pasukan Pertahanan Rakyat." Sayap militer itu dibentuk untuk melindungi warga sipil dari serangan militer.

Dari seratusan pemuda yang tampak di video, tidak seorangpun terlihat memegang senjata. "Mari bebaskan rakyat Burma dari perbudakan militer," teriak mereka bersama-sama.

Sejauh ini militer dikabarkan telah menewaskan lebih dari 800 orang. Belakangan tentara menggunakan taktik teror dengan menempatkan mayat korban di tengah pemukiman penduduk sebagai peringatan.

Junta telah mengklasifikasikan NUG dan Pasukan Pertahanan Rakyat sebagai kelompok "teroris." Dengan status tersebut, siapapun yang berhubungan dengan pasukan pemberontak, termasuk wartawan, akan berhadapan dengan UU Anti-Terorisme.

"Rakyat Myanmar tidak punya pilihan," selain mengangkat senjata, kata Dr. Sasa, juru bicara NUG seperti dilansir The Guardian. "Mereka tidak punya opsi lain," imbuhnya. [yy/news.detik]

 

Perang Saudara Mengintai di Myanmar

Fiqhislam.com - Militer Myanmar menurunkan helikopter tempur dan senjata artileri untuk menumpas pemberontakan anti-junta di kawasan timur. Operasi militer di negara bagian Kayah itu memaksa ribuan penduduk mengungsi dari kediaman masing-masing.

Warga di kawasan perbatasan Thailand itu mengklaim miiter menembakkan senjata artileri dari ibu kota Loikaw ke arah Demoso, yang berjarak sekitar 15 km. Kota itu dikabarkan saat ini diduduki Pasukan Pertahanan Rakyat.

Medan pertempuran di Kayah adalah satu dari sekian banyak fron yang dihadapi Tatmadaw. Sejak Kudeta 1 Februari, pasukan pemerintah tidak lagi menghadapi sekedar pemberontakan etnis minoritas, melainkan aliansi antara pemerintahan sipil bayangan Myanmar dan pemberontak.

Sabtu (29/5) silam, Fron Nasional Chin (CNF) menandatangani perjanjian untuk "melumat kediktaturan dan mengimplementasikan sistem demokrasi federal," tulis "Pemerintahan Nasional Bersatu," atau NUG yang dibentuk sebagai pemerintahan tandingan oleh tokoh-tokoh sipil Myanmar.

NUG menyatakan pihaknya telah bersepakat untuk menjalin "kemitraan yang setara" dengan kelompok pemberontak kelompok minoritas Kristen tersebut. Pada 2015 silam, CNF menjalin gencatan senjata dengan Tatmadaw, sebagai bagian dari proses demokratisasi Myanmar.

Sejak itu banyak pejuangnya yang dikabarkan gantung senjata. "CNF tidak punya kekuatan militer, jadi langkah ini hanya bersifat simbolik," kata Richard Horsey, pakar Myanmar di International Crisis Group (ICG).

"Tapi walaupun begitu, langkah ini tetap signifikan karena melihat peran penting CNF dalam proses perdamaian, dan pemimpin-pemimpin politiknya di eksil yang sangat dihormati."

Kekerasan sebagai jalan keluar

Sejumlah kelompok pemberontak Myanmar mengecam aksi kudeta dan tindak kekerasan oleh militer terhadap warga sipil tidak bersenjata. Sebagian grup menampung dan bahkan melatih warga sipil yang melarikan diri ke wilayah mereka.

Padahal sebagian besar kaum pemberontak etnis di Mynamar memusuhi mayoritas Bamar yang diwakili Tatmadaw, termasuk pejabat dan petinggi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.

Jumat silam, NUG merilis sebuah video yang menampilkan gelombang pertama perekrutan untuk "Pasukan Pertahanan Rakyat." Sayap militer itu dibentuk untuk melindungi warga sipil dari serangan militer.

Dari seratusan pemuda yang tampak di video, tidak seorangpun terlihat memegang senjata. "Mari bebaskan rakyat Burma dari perbudakan militer," teriak mereka bersama-sama.

Sejauh ini militer dikabarkan telah menewaskan lebih dari 800 orang. Belakangan tentara menggunakan taktik teror dengan menempatkan mayat korban di tengah pemukiman penduduk sebagai peringatan.

Junta telah mengklasifikasikan NUG dan Pasukan Pertahanan Rakyat sebagai kelompok "teroris." Dengan status tersebut, siapapun yang berhubungan dengan pasukan pemberontak, termasuk wartawan, akan berhadapan dengan UU Anti-Terorisme.

"Rakyat Myanmar tidak punya pilihan," selain mengangkat senjata, kata Dr. Sasa, juru bicara NUG seperti dilansir The Guardian. "Mereka tidak punya opsi lain," imbuhnya. [yy/news.detik]

 

Krisis Ekonomi Hantam Myanmar

Krisis Ekonomi Hantam Myanmar, Jutaan Warga Hidup dalam Kesusahan Sejak Kudeta


Fiqhislam.com - Sejak kudeta militer Februari lalu, banyak warga Myanmar kehilangan mata pencarian

Aye Mar duduk bersama tujuh anaknya di rumahnya di Rangoon, Myanmar. Dia khawatir makanan yang telah dibeli tidak cukup menghilangkan rasa lapar mereka.

"Kami harus memberi makan anak-anak agar mereka tidak kelaparan," kata Aye Mar.

Ekonomi dan sistem perbankan nasional telah lumpuh sejak militer merebut kekuasaan dan melengserkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Keluar rumah dan mencari nafkah juga tidak mudah dilakukan karena warga dibayangi ketakutan akan tindakan kekerasan oleh aparat militer. Bahkan hingga saat ini, krisis di Myanmar telah menewaskan lebih dari 800 warga sipil.

Hidup jadi lebih sulit

PBB memperingatkan, jutaan warga Myanmar terancam kelaparan dalam beberapa bulan mendatang.

Penjual makanan bernama Wah Wah mengatakan kenaikan harga sejak kudeta membuat banyak pelanggannya tidak lagi mampu membeli semangkuk ikan kering. "Saya tidak bisa menjualnya karena pelanggan tidak mampu membelinya ... bahkan jika saya menjualnya dengan harga 500 kyat (Rp 4.700) per mangkuk," kata Wah Wah kepada AFP.

"Setiap orang harus mengeluarkan uang dengan hati-hati, karena tidak ada yang punya pekerjaan. Kami hidup dalam ketakutan karena tidak tahu apa yang akan terjadi," tambahnya.

"Kami dalam masalah"

Ayah tiga anak, Win Naing Tun, mengatakan mereka yang sebelumnya mampu makan daging babi secara rutin terpaksa beralih ke produk ikan. Kemudian mereka yang biasa makan ikan dan sayuran, "sekarang hanya bisa makan nasi putih pakai garam," ujar Win Naing Tun.

Krisis ekonomi menghantam keras kehidupan warga di daerah terpencil. Seperti di negara bagian Kachin, harga beras saat ini lebih mahal hampir 50%. Biaya pengangkutan produk pertanian ke kota-kota juga melonjak karena harga bahan bakar yang naik 30% sejak kudeta.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) memperkirakan bahwa dalam enam bulan ke depan, sebanyak lebih dari 3,4 juta orang terancam kelaparan di Myanmar. Pihaknya bersiap untuk melipatgandakan bantuan makanan darurat untuk rakyat Myanmar.

Program donasi makanan masyarakat akar rumput terbukti sangat diminati di Rangoon, ibu kota komersial Myanmar. "Mereka senang saat kami menyumbangkan makanan. Beberapa bahkan menangis," kata sukarelawan May, bukan nama sebenarnya.

Salah seorang warga lainnya, Ni Aye, mengatakan dia dan suaminya sekarang tidak punya penghasilan sama sekali dan bergantung pada makanan program donasi. "Kami dalam masalah ... Jika kondisi ini terus berlanjut, kami akan kelaparan," kata Ni Aye.

Lain halnya dengan Aung Kyaw Moe, yang sedang mempertimbangkan untuk kembali ke desa asalnya setelah pabrik di Rangoon tempat dia bekerja ditutup. Moe mengatakan bahwa dia tidak memiliki simpanan uang dan putus asa dalam menghidupi sembilan anggota keluarganya. "Semuanya di luar kendali kami." [yy/wartaekonomi]