fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


4 Syawal 1442  |  Minggu 16 Mei 2021

Tiga Kejutan dari Timur Tengah

Tiga Kejutan dari Timur Tengah

Fiqhislam.com - Ada tiga kejutan yang terjadi di Timur Tengah pada 2021. Kejutan itu sekaligus jadi kabar baik kemungkinan terciptanya perdamaian di kawasan yang selama ini selalu bergolak dengan konflik dan perang.

Kejutan itu berupa kehendak negara-negara yang selama ini berseteru atau bahkan berkonflik untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Hubungan itu diharapkan bisa dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian damai, dalam bentuk normalisasi hubungan diplomatik — ekonomi, politik, keamanan, sosial-budaya, dan lainnya.

Kejutan pertama diawali dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Teluk di al-Ula, Arab Saudi, Januari lalu. Qatar, yang sejak 5 Juni 2017 dikucilkan oleh ‘saudara-saudara’-nya di Teluk, tiba-tiba diundang menghadiri KTT. Emir (penguasa) Qatar, Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani, pun disambut meriah oleh Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) dan pejabat tinggi lainnya sejak kedatangannya di bandara, seolah tidak sedang berseteru.

Sejak sambutan meriah di bandara di al-Ula itu, maka keputusan KTT pun bisa ditebak: pemulihan hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, serta Mesir. Rekonsiliasi itu pun disambut gembira seluruh warga Teluk — Qatar, Saudi, UEA, Bahran, Oman, dan Kuwait. Apalagi tahun depan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia, sehingga mereka, rakyat di negara-negara Teluk bisa bepergian ke Qatar buat menyaksikan peristiwa olahraga terbesar di dunia itu.

Rekonsiliasi itu sangat mengejutkan karena tertutup rapat buat media. Tak ada bocoran sebelumnya. Yang masih jadi pertanyaan, alasan rekonsiliasi tidak disebutkan, yakni apakah Qatar sudah mematuhi poin-poin yang jadi penyebab pengucilannya. Dalam keputusan KTT hanya disebutkan masing-masing negara mempunyai urusan dalam negerinya sendiri yang negara lain tidak boleh intervensi.

Tidak lama setelah pemulihan hubungan antara Qatar dan negara-negara Teluk lain plus Mesir, datang kejutan kedua. Kali ini datang dari Ankara, berupa perubahan sikap pemerintah Turki terhadap seterunya Mesir. Perubahan sikap itu berbalik hingga mencapai 180 derajat.

Retorika para pejabat Turki terhadap Mesir yang biasanya sangat keras menjadi sangat lunak. Para pejabat Turki juga mulai mengirimkan pesan positif, diikuti langkah-langkah penting, antara lain, menutup sejumlah media yang menyerang Mesir. Media-media oposisi tersebut selama ini disiarkan dari wilayah Turki atas restu penguasa.

Mereka, para pejabat Turki, juga menyatakan Revolusi 30 Juni adalah ekspresi keinginan rakyat Mesir untuk perubahan. Ankara pun menegaskan kesiapan penuh untuk berkerja sama dengan Kairo dalam berbagai bidang — keamanan, intelijen, politik, ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Uluran tangan Turki untuk memulihkan hubungan itu pun disambut baik pihak Mesir. Menlu Turki dan Menlu Mesir sepakat dalam waktu dekat akan bertemu untuk membicarakan berbagai hal menuju normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.

Revolusi 30 Juni adalah peristiwa unjuk rasa besar-besaran dua kelompok, pendukung Presiden Muhammad Mursi dan penentangnya. Peristiwa itu terjadi pada 30 Juni 2013. Unjuk rasa itu kemudian berlanjut dengan pengambilalihan kekuasaan oleh militer yang dipimpin Jenderal Abdul Fattah Sisi, yang kemudian jadi Presiden Mesir hingga kini.

Turki menyebut pengambilalihan kekuasaan di Mesir itu sebagai kudeta militer terhadap pemerintahan sipil, dipilih oleh rakyat dalam pemilu yang demokratis. Turki sebagai pendukung Presiden Mursi kemudian menampung sejumlah pemimpin Ikhwanul Muslimin dan tokoh-tokoh oposisi Mesir lainnya. Bahkan pemerintahan di Ankara juga mengizinkan mereka melancarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Sisi melalui sejumlah media yang disiarkan dari wilayah Turki. Sejak itu, kedua negara pun memutuskan hubungan diplomatik. Namun, sikap Turki terhadap Mesir kini telah berbalik.

Bukan hanya dengan Mesir, Turki juga berkehendak meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan beberapa pejabat Turki bahwa mereka menghormati sistem peradilan Arab Saudi, terkait kasus wartawan senior Saudi Jamal Khashoggi yang dibunuh di Turki. Mereka pun berkeinginan dapat berkerja sama dengan Saudi dan negara-negara Teluk lain dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi dan perdagangan.

Kejutan ketiga terjadi beberapa hari lalu ketika Putra Mahkota Pangeran Mohammad bin Salman (MBS) menyatakan, negaranya ingin membangun hubungan ‘baik dan terhormat’ dengan tetangganya, Iran. "Kami tidak ingin situasi Iran menjadi sulit. Sebaliknya, kami ingin Iran sejahtera dan tumbuh makmur. Kami memiliki kepentingan di dalamnya (di Iran) dan (Iran) memiliki kepentingan di Kerajaan Arab Saudi, untuk mendorong kawasan Timur Tengah dan dunia tumbuh dan berkembang makmur," ujar MBS dalam wawancara televisi.

Pernyataan MBS ini setelah enam tahun pemutusan hubungan diplomatik kedua negara. Saudi dan Iran bak musuh bebuyutan. Pengucilan Qatar empat tahun lalu, salah satu penyebabnya lantaran berhubungan baik dengan Iran. Saudi menuduh Iran telah membuat kawasan tidak stabil dengan intervesinya di beberapa negara Arab. Termasuk dukungan Iran kepada kelompok Houthi di Yaman yang kini sedang berperang dengan Saudi.

MBS pun mengajak kelompok Houthi ke meja perundingan, untuk mecapai solusi yang menjamin hak-hak setiap orang di Yaman dan juga menjamin kepentingan negara-negara di kawasan Teluk.

Menanggapi pertanyaan apakah keputusan duduk di meja perundingan ada di tangan Houthi atau Iran, MBS menegaskan, tidak ada keraguan Houthi memiliki hubungan kuat dengan rezim Iran. Namun, katanya, pada akhirnya Houthi adalah warga Yaman yang mempunyai akar Arab dan Yaman. Ia pun berharap ‘ke-Araban dan ke-Yamanan’ ini menjadi pertimbangan utama mereka.

Tawaran Saudi untuk menjalin kembali hubungan dengan Iran pun disambut pihak Teheran. Menurut juru bicara Kemenlu Iran, Saeed Khatibzadeh, Iran merasa senang dengan perubahan retorika pihak Saudi. Katanya, dengan mengadopsi pandangan konstruktif berdasarkan dialog akan memungkinkan kedua negara memulai babak baru kerja sama lebih baik guna mencapai perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan kawasan dengan mengatasi segala perbedaan.

Empat negara yang telah membuat kejutan tadi — Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Iran — merupakan negara besar dan mempunyai pengaruh besar di Timur Tengah. Mereka hadir dan bahkan terlibat dalam banyak konflik di berbagai negara Arab — dari Suriah, Irak, Lebanon, Yaman hingga Libia dan lainnya. Mereka pun saling tuduh dan menyalahkan.

Banyak pengamat berpendapat, apa yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan di tingkat global maupun regional. Di tingkat global terjadi apa yang disebut unilateralisme Amerika-Eropa sejak Joe Biden menjadi Presiden AS. Ini tidak seperti di masa Presiden Donald Trump yang acap bertindak sendirian atau sepihak tanpa melibatkan sekutu AS. Di tingkat regional, kembalinya AS ke perjanjian nuklir dengan Iran, telah memberi isyarat kepada negara-negara di Timur Tengah, terutama para sekutunya, untuk lebih menurunkan tensi permusuhan.

Namun, apakah perdamaian bisa benar-benar terwujud di kawasan yang selalu diwarnai dengan konflik dan perang? Jawabannya tentu sulit sekarang ini. Masih menunggu langkah-langkah nyata berikutnya setelah pernyataan positif para pejabat empat negara tadi. Paling tidak, tensi permusuhan kini sedang menurun. [yy/republika]

Oleh Ikhwanul Kiram Mashuri