21 Dzulhijjah 1442  |  Sabtu 31 Juli 2021

basmalah.png

Tindakan Brutal Junta Myanmar, 738 Orang Tewas dan 250 Ribu Orang Mengungsi

Tindakan Brutal Junta Myanmar, 738 Orang Tewas dan 250 Ribu Orang Mengungsi

Fiqhislam.com - Tindakan brutal junta militer Myanmar terhadap para pengunjuk rasa antikudeta telah membuat nyaris 250 ribu orang mengungsi. Demikian disampaikan utusan hak asasi PBB hari Rabu (21/4) ini.

Militer Myanmar telah meningkatkan penggunaan kekuatan mematikan untuk menghentikan demonstrasi massal menentang kudeta 1 Februari, yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (21/4/2021), menurut kelompok pemantau lokal, setidaknya 738 orang telah tewas dan 3.300 orang mendekam di penjara sebagai tahanan politik sejak kudeta militer.

"Ngeri mengetahui bahwa ... serangan junta telah menyebabkan hampir seperempat juta warga Myanmar mengungsi, menurut sumber-sumber," tulis Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews dalam cuitannya di Twitter hari ini.

"Dunia harus segera bertindak untuk mengatasi bencana kemanusiaan ini," imbuhnya.

Free Burma Rangers, sebuah kelompok kemanusiaan, memperkirakan pekan lalu sedikitnya 24.000 orang mengungsi di negara bagian Karen utara di tengah serangan darat dan serangan udara yang dilancarkan militer awal bulan ini.

Juru bicara brigade lima Karen National Union, Padoh Mann Mann mengatakan bahwa lebih dari 2.000 orang Karen kini telah melintasi perbatasan Myanmar ke Thailand dan ribuan orang lainnya mengungsi secara internal.

"Mereka semua bersembunyi di hutan dekat desa mereka," katanya.

Di tengah kekerasan yang meningkat, para pemimpin dan menteri luar negeri ASEAN akan mengadakan pembicaraan tentang krisis Myanmar di Jakarta pada hari Sabtu (24/4) mendatang.

Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan ASEAN tersebut. Hal ini memicu kemarahan para aktivis dan kelompok hak asasi manusia.

"Min Aung Hlaing, yang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman militer dan penumpasan brutal terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, seharusnya tidak disambut pada pertemuan antar pemerintah untuk mengatasi krisis yang dia ciptakan," kata Brad Adams dari Human Rights Watch. [yy/news.detik]