fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


29 Ramadhan 1442  |  Selasa 11 Mei 2021

Raja Abdullah II Buka Suara Soal Kisruh di Yordania

Raja Abdullah II Buka Suara Soal Kisruh di Yordania

Fiqhislam.com - Raja Yordania, Abdullah II mengungkapkan keretakan kerajaan kepada publik yang terjadi pertama kalinya. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi, raja berbicara tentang krisis politik terburuk di Yordania dalam beberapa dekade, yang dipicu oleh dugaan persekongkolan yang melibatkan saudara seayah Pangeran Hamzah.

Pemerintah menuduh Hamzah sebagai bagian dari "rencana jahat" untuk mengguncang negara dengan dukungan asing. Mantan putra mahkota itu kemudian ditempatkan sebagai tahanan rumah, dan pihak berwenang menahan 18 orang lainnya termasuk mantan pejabat senior.

Raja Abullah II mengatakan, rencana jahat tersebut telah dihentikan sejak awal. Raja Abdullah II mengaku syok dan marah ketika mengetahui skandal tersebut.
"Tidak ada yang mendekati apa yang saya rasakan. Syok, sakit, dan marah sebagai saudara dan wali keluarga Hashemite dan pemimpin dari orang-orang terkasih ini,” ujar Raja Abdullah II, dilansir Aljazirah, Kamis (7/4).

Raja melanjutkan dengan mengatakan bahwa Yordania terbiasa menghadapi tantangan. Sepanjang sejarah Yordania telah mengalahkan semua target yang mencoba merusak negara. Menurutnya, Pangeran Hamzah tidak berbahaya bagi stabilitas negara. Namun tindakan Pangeran Hamzah yang berencana menghancurkan negara telah menyakitkan kerajaan.

"Tantangan hari-hari terakhir ini bukanlah yang paling berbahaya bagi stabilitas negara, tapi itu yang paling menyakitkan bagi saya. Hamzah hari ini bersama keluarganya di istananya di bawah perlindungan saya," ujar Raja Abdullah II.

Abdullah mengatakan, penyelidikan akan dilakukan sesuai dengan hukum, dan langkah selanjutnya akan diatur oleh "kepentingan tanah air dan rakyat".

Pangeran Hamzah telah menandatangani sebuah surat yang menyatakan bahwa dia berjanji akan setia kepada kerajaan dan mematuhi tradisi kerajaan. Pengadilan kerajaan mengatakan, penandatanganan surat perjanjian itu dilakukan setelah Pangeran Hamzah melakukan mediasi bersama dengan keluarga kerajaan, termasuk paman Raja Abdullah, Pangeran Hassan dan pangeran lainnya.

"Dia telah berkomitmen di hadapan keluarga (Hashemite) untuk mengikuti jalan orang tua dan kakek neneknya, untuk setia pada pesan mereka, dan untuk menempatkan kepentingan Yordania, konstitusi dan hukumnya di atas semua pertimbangan lainnya," kata Raja Abdullah II.

Dukungan untuk Abdullah

Negara-negara Arab dan Amerika Serikat (AS) dengan cepat menyatakan dukungannya kepada Raja Abdullah II. Pada Rabu (6/4), Presiden AS Joe Biden berbicara dengan Raja Abdullah II dan membahas hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara.

“Saya sebenarnya menelponnya (Raja Abdullah) untuk memberitahunya bahwa dia punya teman di Amerika," kata Biden.

Namun, dukungan internasional tidak banyak membantu menutupi masalah domestik yang dihadapi Amman. Keberadaan Pangeran Hamzah tidak diketahui dan tidak ada tanda bahwa pihak berwenang telah membebaskan 18 tahanan lainnya, termasuk anggota salah satu suku kuat yang secara historis mendukung monarki.

Sementara itu, pihak berwenang telah memberlakukan perintah bungkam atas pelaporan dugaan rencana Pangeran Hamzah untuk mengacaukan negara. Perintah ini dikeluarkan sebagai tanda sensitivitas terkait bagaimana perselisihan itu dipersepsikan. Penyedia internet utama mati selama beberapa jam pada Rabu dan penduduk di ibu kota, Amman, melaporkan melihat pesawat militer dan helikopter melintas semalam.

"Orang-orang tidak yakin apa yang terjadi pada mereka," kata seorang penduduk berusia 28 tahun melalui saluran internet yang aman, berbicara dengan syarat anonim karena perintah bungkam media.

Yordania telah bergulat dengan krisis ekonomi yang diperburuk oleh pandemi virus Corona. Isu korupsi dan kesalahan dalam tata kelola negara telah memicu protes yang tersebar di sejumlah wilayah dalam beberapa bulan terakhir.

Sementara itu, lanskap strategis kawasan itu bergeser ketika negara-negara Teluk yang kuat mengejar hubungan yang lebih dekat dengan Israel. Hal ini berpotensi merusak peran Yordania dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

Seorang ahli di Dewan Atlantik, Tuqa Nasirat mengatakan, perselisihan Pangeran Hamzah dengan kerajaan menunjukkan bahwa kerajaan tidak dapat lagi menggunakan kedudukan internasionalnya sebagai mediator dalam konflik regional, dan benteng keamanan bagi Barat. “Perselisihan dengan Pangeran Hamzah menunjukkan bahwa kerajaan tidak dapat lagi menggunakan kedudukan internasionalnya sebagai mediator dalam konflik regional dan benteng keamanan bagi Barat tanpa mengatasi tantangan ekonomi dan politik yang berkembang di dalam negeri,” ujar Nasirat.

"Warga Yordania secara konsisten mengungkapkan keprihatinan atas arah negara, termasuk memprotes secara terbuka," kata Nasirat menambahkan. [yy/republika]