22 Rabiul-Awal 1443  |  Kamis 28 Oktober 2021

basmalah.png

Disidang Kasus Korupsi, PM Israel Dituduh Jadikan Bantuan Bagai 'Mata Uang'

Disidang Kasus Korupsi, PM Israel Dituduh Jadikan Bantuan Bagai 'Mata Uang'

Fiqhislam.com - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, kembali disidang atas dugaan korupsi yang menyeretnya. Jaksa Israel menyebut Netanyahu telah menjadikan bantuan sebagai 'mata uang' dan 'menggunakan wewenangnya secara tidak sah'.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (5/4/2021), Netanyahu hadir dalam sidang yang digelar di Pengadilan Distrik Yerusalem pada Senin (5/4) waktu setempat, dengan memakai setelah jas warna gelap dan memakai masker warna hitam.

Selama sidang, Netanyahu diam-diam berunding dengan pengacaranya saat para pendukung dan pengkritiknya menggelar unjuk rasa di luar gedung pengadilan. Netanyahy sebelumnya menegaskan tidak bersalah atas dakwaan penyuapan, pelanggaran kepercayaan dan penipuan.

"Hubungan antara Netanyahu dan para terdakwa menjadi 'mata uang', sesuatu yang bisa diperdagangkan," sebut jaksa penuntut, Liat Ben-Ari, dalam argumennya.

"Mata uang ini bisa mendistorsi penilaian untuk pegawai publik," imbuhnya.

Kasus yang disidangkan ini merupakan kasus yang disebut sebagai 'Kasus 4000', yang menyangkut dugaan hubungan Netanyahu dengan pemilik situs berita Israel.

Kasus ini disebut sebagai kasus paling serius, dengan berpusat pada tuduhan bahwa Netanyahu melakukan negosiasi dengan Shaul Elovitch dari raksasa telekomunikasi Bezeq untuk mengamankan liputan positif di situs berita Walla! sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan Bezeq. Elovitch dan istrinya juga ikut didakwa.

Di hadapan hakim, jaksa Ben-Ari juga menyatakan Netanyahu terlibat dalam 'kasus korupsi pemerintah yang serius'.

Disebutkan jaksa Ben-Ari bahwa Netanyahu 'secara tidak sah menggunakan kekuasaan pemerintahan yang besar yang dipercayakan kepadanya' dalam hubungannya dengan para eksekutif media 'demi menguntungkan urusan pribadinya -- termasuk ketika dia menghadapi keinginannya untuk terpilih kembali'.

Selain 'Kasus 4.000', Netanyahu juga dijerat dua rangkaian kasus lainnya, yakni 'Kasus 2.000' dan 'Kasus 1.000'. Disebutkan bahwa 'Kasus 2.000' menyangkut tuduhan Netanyahu mengupayakan kesepakatan dengan pemilik surat kabar Yediot Aharonot, yang akan memberikannya liputan yang lebih menguntungkan dan positif.

Sedangkan 'Kasus 1.000' mendakwa Netanyahu dan keluarganya menerima hadiah-hadiah, termasuk cerutu mewah, sampanye dan perhiasan yang diperkirakan bernilai lebih dari 700 ribu Shekels (Rp 2,9 miliar) dari orang-orang kaya, sebagai imbalan atas bantuan keuangan atau pribadi.

Sidang kasus Netanyahu ini digelar saat Presiden Israel, Reuven Rivlin, memulai rapat yang bisa menentukan nasib Netanyahu. Pada Senin (5/4) waktu setempat, Presiden Rivlin memulai konsultasi selama dua hari dengan para pejabat partai Israel untuk menentukan siapa yang memiliki hak untuk membentuk pemerintahan.

Diketahui bahwa pemilu 23 Maret lalu tidak memberikan hasil yang menentukan dan memperburuk krisis politik di Israel. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu memenangkan 30 kursi dari total 120 kursi parlemen, namun tidak mencapai batasan yang cukup -- 61 kursi -- untuk bisa membentuk pemerintahan baru.

Sebelum menggelar rapat konsultasi, Rivlin menyatakan dirinya akan mencari calon yang memiliki 'kesempatan terbaik untuk membentuk pemerintahan yang akan memiliki kepercayaan Knesset (parlemen Israel-red) yang baru'. [yy/news.detik]