25 Rabiul-Akhir 1443  |  Selasa 30 Nopember 2021

basmalah.png

Presiden Joe Biden Akan Kembali Memperbaiki Hubungan AS dan Palestina

Presiden Joe Biden Akan Kembali Memperbaiki Hubungan AS dan Palestina

Fiqhislam.com - Saat ini Amerika Serikat (AS) tengah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Palestina.

Pasalnya, hubungan kedua negara itu sempat renggang saat dibawah masa kepemimpinan presiden terdahulunya, Donald Trump.

Dilansir dari Reuters, menurut draf memo internal, sejak Presiden AS ke-46 Joe Biden menjabat, Pemerintahan Biden tengah menyusun rencana untuk mengatur ulang hubungan AS dengan Palestina.

Menurut pengakuan dua orang yang mengetahui isi dokumen Departemen Luar Negeri AS mengatakan, rencana Joe Biden itu masih dalam proses tahap kerja awal.

Akan tetapi, pada akhirnya hal itu bisa menjadi langkah awal AS untuk mengapus kebijakan Trump yang lalu, yang dikecam oleh berbagai pihak karena dinilai terlalu berpihak kepada Israel.

Joe Biden juga telah berniat untuk untuk membantu dalam aspek ekonomi dan kemanusiaan serta menjalin kerja sama diplomatik terhadap Palestina di Washington.

Selain itu, AS juga menginginkan untuk kembali menetapkan tujuan dari solusi dua negara yang disebut sebagai prioritas dalam kebijakan AS terkait konflik Israel dan Palestina.

Namun, AS memilih untuk tetap berhati-hati dalam menentukan langkah mengingat akan diselenggarakannya pemilihan Israel pada 23 Maret 2021 sekaligus pemilihan Palestina dalam beberapa bulan yang akan datang.

Mengintip dari sebagian dari draf memo visi AS yang berisikan AS akan mengedepankan kebebasan, keamanan, dan kemakmuran yang adil bagi Israel dan Palestina dalam waktu dekat.

Adapun dokumen draf memo juga menyebutkan AS akan menyiapkan dana sebesar $15 juta dalam rangka bantuan pandemi Covid-19 kepada Palestina yang akan diumumkan pada akhir maret mendatang.

Selain itu, AS dikabarkan akan ambil sikap tegas terkait pemukiman Israel di Palestina.

Salah satu sumber mengatakan bahwa dokumen itu adalah draf awal yang kemungkinan dapat mengalami perubahan, dimana dalam revisian tersebut memerlukan tinjauan dari antar-lembaga yang berwenang.

Hingga saat ini belum ada tanggapan lebih lanjut mengenai isi draf memo departemen luar negeri tersebut.

"Kami tidak memiliki komentar tentang memo khusus itu," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya kepada wartawan. [yy/seputartangsel]