pustaka.png.orig
basmalah.png.orig


8 Dzulqa'dah 1442  |  Jumat 18 Juni 2021

Biden, Palestina dan Iran

Biden, Palestina dan Iran

Fiqhislam.com - Pergantian presiden Amerika Serikat (AS) dari Donald Trump ke Joe Biden, di atas kertas akan mengubah banyak hal di Timur Tengah (Timteng). Biden dikenal bersimpati pada kaum Muslim.

Biden keberatan dengan kebijakan Trump, yang melarang masuknya warga dari enam negara berpenduduk mayoritas Muslim ke AS. Terkait isu Palestina, ia berjanji, akan mengusahakan perdamaian Palestina-Israel berdasarkan prinsip solusi dua negara.

Ini berarti, ia kembali ke kebijakan presiden-presiden AS terdahulu, yang meskipun mendukung tanpa syarat eksistensi Israel, menyokong berdirinya negara merdeka Palestina dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Menariknya, komitmen Biden ini disampaikan ketika Palestina dalam posisi sangat lemah, menyusul empat negara Arab, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko melakukan rekonsiliasi dengan Israel tahun lalu. Sementara Arab Saudi tinggal menunggu waktu.

Kalau mau, Biden dapat membujuk lebih banyak negara Arab dan Islam untuk mengikuti jejak negara-negara Arab tersebut, yang dengan demikian dapat menekan Palestina lebih jauh untuk menerima konsep “Transaksi Abad Ini”, yang disusun pemerintahan Trump.

Dalam konsep “perdamaian” ini, Palestina harus menyerahkan 30 persen wilayah subur di Tepi Barat untuk Israel, menolak hak pulang jutaan pengungsi Palestina ke kampung halaman mereka di Israel, seluruh Yerusalem menjadi hak mutlak Israel.

Selain itu, Palestina tak boleh memiliki angkatan bersenjata, dan perbatasan Palestina dijaga serdadu Israel. Dengan kata lain, Palestina hanya diberi otonomi terbatas.

Sebagai imbalan, 30 persen wilayah Tepi Barat yang diserahkan kepada Israel diganti dua kantong gersang di Gurun Negev, berbatasan dengan Gurun Sinai. Selanjutnya, digelontorkan puluhan miliar dolar AS kepada Palestina untuk membangun bangsanya.

Serta-merta, Palestina menolak konsep perdamaian itu meskipun empat negara Arab tersebut, dengan dorongan Arab Saudi, memulihkan hubungan penuh dengan Israel. Biden tak mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Ia tak ingin AS dikenang sebagai negara zalim oleh dunia Islam. Memang, Palestina adalah isu sentral bagi dunia Islam.

Luka psikologis dunia Islam akibat penjajahan Israel atas Paestina tak dapat disembuhkan sampai Palestina memperoleh negara berdaulat penuh dengan Yerusalem Timur, tempat berdirinya Masjid al-Aqsa sebagai ibu kotanya.

Selama ini, AS berkontribusi besar bagi berlarut-larutnya isu Palestina akibat keengganan menekan Israel untuk hampir seluruh kebijakan intimidatif, koersif, diskriminatif, dan represif yang dilakukannya terhadap Palestina.

Dengan demikian, Biden punya visi besar tentang Timur Tengah. Ia tahu, kalau AS ingin diterima dengan tulus oleh masyarakat Muslim, isu Palestina harus diselesaikan secara adil dengan Palestina mendapatkan hak-hak minimalnya.

Ia juga menyadari, terorisme yang muncul dari kalangan Muslim ultrakonservatif, seperti Alqaidah dan ISIS, berakar dari ketidakdilan Barat atas Palestina. Bisa jadi Palestina dapat dipaksa menerima konsep perdamaian sesuai dengan kehendak Israel.

Namun, itu bukan cara bijak dan bermoral untuk menyelesaikan isu Palestina secara langgeng. Sepanjang Palestina belum mendapatkan hak-haknya, Timur Tengah akan selalu bergolak yang dampaknya, seperti yang sudah-sudah, hampir selalu merugikan AS.

Biden ingin membangun kembali kepercayaan dunia Islam terhadap AS yang dirusak Trump. Hal penting lain adalah memulihkan hubungan dengan Iran demi menjaga stabilitas Timur Tengah dan kepentingan AS di Teluk.

Sejak pemerintahan Trump mundur dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran pada 2018, disusul sanksi ekonomi, Teluk bergolak. Bukannya berhasil memaksa Iran merundingkan kembali JCPOA, Timur Tengah justru dilanda kekerasan.

Sejak sanksi berlaku, terjadi serangan terhadap tanker-tanker internasional di dekat Selat Hormuz pada dua kesempatan berbeda. Di kesempatan lain, Iran menembak jatuh pesawat nirawak canggih AS di Teluk.

Serangan pada instalasi minyak Saudi sempat memotong produksi minyak Saudi hingga setengahnya. Paling gawat, hampir menyeret Iran dan AS ke perang terbuka adalah pembunuhan atas Jenderal Qassem Solaimani, komandan pasukan elite Quds Iran, di Irak.

Atas kematian Solaimani, Iran balas menyerang barak militer AS di Irak. Tampaknya, Trump gagal memahami Iran, yang terbiasa hidup di bawah sanksi AS. Jadi, Biden melihat kebijakan Trump atas Iran lebih merugikan AS dan sekutunya di Teluk ketimbang keuntungan.

Hal lebih penting, Biden ingin menjaga reputasi AS sebagai negara yang dapat dipercaya dalam mengambil keputusan. Dalam JCPOA, AS inisiatornya. Perubahan pada perjanjian setiap kali pergantian pemerintahan akan melemahkan kepercayaan dunia pada AS.

Apalagi, Iran patuh pada perjanjian itu. Kondisi tersebut menyulitkan usaha AS menyelesaikan berbagai isu internasional. Jadi, dalam konteks Palestina dan Iran, intinya Biden ingin mengembalikan pamor AS yang menjunjung tinggi komitmen internasionalnya. [yy/republika]

Smith Alhadar

    • Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies