23 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 28 Nopember 2021

basmalah.png

Beban Berat Joe Biden di Timur-Tengah

Beban Berat Joe Biden di Timur-Tengah

Fiqhislam.com - Banyak persoalan yang menuntut perhatian Biden, khususnya perihal persoalan Timur-Tengah yang makin berjibun dan perlu keterlibatan serius AS untuk memecahkannya. Maklum, Donald Trump telah menjadikan Timur-Tengah sebagai "neraka", karena menyisakan konflik dan perspektif yang buruk terhadap AS.

Presiden Obama sebenarnya telah meletakkan fondasi yang bagus untuk membangun Timur-Tengah yang damai, demokratis, dan berkeadilan. Ia mulai dengan komitmen AS untuk bersahabat dengan Timur-Tengah dan dunia Islam. Ia menghendaki zaman baru relasi antara AS dan Timur-Tengah dengan menggarisbawahi kerjasama yang dibangun di atas prinsip saling menghormati (mutual respect) dan saling menguntungkan (mutual interest).

Namun, semua kisah manis itu berantakan, bahkan berkeping-keping, karena Trump memilih mengubah fondasi politiknya menjadi kebijakan yang bersifat unilateral. Ia bertindak laksana "Raja", yang bisa mendesain seluruh kebijakannya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, tanpa mempertimbangkan dampak terburuk bagi AS.

Sejak awal dilantik Presiden AS, Trump memulai langkah kontroversial dengan membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. Padahal kesepakatan nuklir tersebut juga melibatkan negara-negara besar lainnya, seperti China, Rusia, Inggris, Jerman, dan Prancis. Kesepakatan nuklir dengan Iran diharapkan mampu meredam ketegangan politik, karena semua persoalan politik di Timur-Tengah hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme diplomasi.

Trump mengambil posisi konfrontasi dengan Iran sejak awal. Ia ingin Iran menjadi musuh bersama (common enemy). Ia bermaksud mengisolasi Iran dari mitra strategisnya di Timur-Tengah. Sebaliknya, ia ingin agar negara-negara Arab dan kawasan sekitarnya bermakmum pada Israel.

Dalam konteks tersebut, Israel berhasil menggunakan momentum dengan melakukan sejumlah kebijakan yang sangat menguntungkan pihaknya. Israel ingin agar Jerusalem menjadi ibu kotanya, sebagaimana digaungkan oleh sayap kanan fundamentalis. Bermula dengan kebijakan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem, yang diikuti beberapa negara lainnya, khususnya India.

Puncaknya, Trump mengajukan kebijakan kontroversial untuk memantapkan Jerusalem sebagai ibu kota Israel bertajuk, "kesepakatan abad ini" (deal of century). Ia mengiming-imingi Palestina dengan kucuran fulus sebesar 50 miliar dolar AS dengan balasan Palestina mau memindahkan ibu kota di luar Jerusalem Timur. Sontak, tawaran yang menggiurkan itu ditolak oleh Mahmoud Abbas dengan jawaban, "Palestina tidak butuh uang, tapi butuh kemerdekaan dan kedaulatan dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota."

Upaya Trump memuluskan akal bulusnya terus berlangsung selama kepemimpinannya dengan menggalang kerja sama negara-negara Arab Teluk dengan Israel, yang dimulai kerjasama Uni Emerate Arab, Bahrain, Sudan, dan terakhir Maroko. Langkah tersebut ingin mengukuhkan Israel telah mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab, yang selama ini notabene menentang penjajahan terhadap Palestina.

Dalam konteks Timur-Tengah seperti di atas, Joe Biden harus memutar otak untuk mengembalikan kembali meja perundingan, rasionalitas, dan kepentingan bersama sebagai instrumen dalam memecahkan benang kusut politik di kawasan penuh konflik tersebut. Terlalu banyak persoalan yang harus harus mendapatkan perhatian khusus dari Biden.

Namun, menurut saya, ada dua hal yang akan mendapatkan prioritas pada periode pertama Biden. Pertama, AS akan melanjutkan kesepakatan nuklir dengan Iran. Sebagai mantan Wapres Obama selama delapan tahun, ia diutus khusus untuk menangani konflik di Timur-Tengah. Biden sadar betul, bahwa memusuhi Iran bukan kebijakan yang bijak dan menguntungkan AS.

Maka dari itu, diperlukan dialog dan kesepakatan yang membatasi Iran dari berbagai ancaman terhadap mitra strategis dan eksistensi AS di Timur-Tengah. Serangan rudal-rudal Iran ke pangkalan militer 'Ayn al-Asad dan Kedubes AS di Irak menjadi bukti, bahwa memusuhi negeri kaya minyak dan gas itu dapat mempermalukan wajah AS di kawasan.

Di samping itu, memusuhi Iran berarti mengukuhkan kedekatan Iran dengan China dan Rusia, yang sudah barang tentu akan semakin melemahkan pengaruh AS di kawasan. Dan sekarang investasi China dan Rusia di Iran terus berlangsung dan makin membesar, yang semakin mengukuhkan betapa kedua negara tersebut di kawasan.

Meskipun demikian, memulai dialog dan kesepakatan nuklir dengan Iran di tengah ketegangan politik akhir-akhir ini juga tidak mudah. Diperlukan lobi-lobi ulung untuk memastikan kesepakatan nuklir tidak memulai perundingan dari awal, melainkan hanya melanjutkan kesepakatan yang sudah dimulai pada masa Obama.

Kedua, AS akan menjadikan solusi damai dua negara (two states solution) sebagai platform dalam memecahkan konflik Israel-Palestina. Selama kampanye Pilpres lalu, Biden berulang kali mengkritisi langkah yang diambil Trump dalam berbagai manuver unilateral yang secara kasat mata selalu menguntungkan Israel dan merugikan Palestina. Tidak melibatkan Palestina dalam setiap kebijakan damai, berarti akan berakhir dengan kegagalan, karena setiap kebijakan yang akan diambil sejatinya harus menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Israel dan Palestina.

Namun, langkah Biden tidak akan mudah, karena peta politik di Israel sangat tidak mendukung bagi wacana solusi dua damai. Parlemen Israel saat ini dikuasai oleh sayap kanan fundamentalis Yahudi, yang visi dan orientasi politiknya cenderung memusuhi Palestina. Aspirasi politik di tingkat elite Israel cenderung mendukung aneksasi dan melanjutkan pemukiman ilegal di Tepi Barat, serta menggempur Gaza dengan rudal-rudal yang mematikan.

Akhirnya, Biden mempunyai beban yang sangat berat dalam mengembalikan Timur-Tengah dalam poros diplomasi dan menjauh dari solusi konfrontasi. Sementara Biden harus menyelesaikan agenda pemulihan ekonomi dalam negeri dan mengatasi persoalan pandemi yang telah membawa AS pada jurang kehancuran, kegagalan, dan kejatuhan. [yy/news.detik]

Zuhairi Misrawi

    • Cendekiawan muslim, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute, Jakarta