Fiqhislam.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo , membatalkan perjalanannya ke Eropa di menit-menit akhir setelah menteri luar negeri Luksemburg dan pejabat tinggi Uni Eropa (UE) menolak untuk bertemu dengannya. Hal itu diungkapkan seorang diplomat Eropa dan sumber lain yang mengetahui hal tersebut.
Eropa menolak diplomat top AS itu beberapa hari setelah penyerbuan gedung Capitol oleh ribuan pendukung Presiden Donald Trump , serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap demokrasi Amerika yang mengejutkan banyak pemimpin dunia dan sekutu AS.
Tiga sumber yang mengetahui rencana perjalanan itu mengatakan Pompeo, sekutu dekat Trump, telah berusaha untuk bertemu Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn, sekutu kecil tapi kaya NATO , sebelum bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa dan diplomat tinggi blok Eropa itu di Brussels.
"Pompeo awalnya berencana untuk pergi ke Luksemburg, tetapi perjalanan itu dibatalkan," kata seorang sumber diplomatik, setelah para pejabat di sana menunjukkan keengganan untuk memberinya janji untuk bertemu seperti dikutip dari Reuters, Rabu (13/1/2021).
Untuk pertemuan di Brussels sendiri masih berlangsung sampai menit terakhir. Tetapi jadwal kunjungan terakhir Pompeo di Brussels tidak akan melibatkan pertemuan apa pun dengan UE atau acara publik apa pun di NATO. Sumber diplomatik ketiga mengatakan sekutu AS itu merasa "dipermalukan" oleh Pompeo setelah aksi kekerasan di Washington pada Rabu lalu.
Trump mendorong para pendukungnya pada rapat umum untuk berbaris di gedung yang menampung Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, sementara anggota parlemen mensertifikasi kemenangan pemilu 3 November terhadap Presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden. Trump dari Partai Republik mengklaim, tanpa memberikan bukti, bahwa pemilu itu telah dicuri darinya.
Pompeo mengutuk aksi kekerasan itu tetapi tidak menyinggung peran dari klaim tak berdasar Trump sebagai memicu aksi demonstrasi di Capitol.
Terkejut dengan kekerasan tersebut, Asselborn dari Luksemburg menyebut Trump sebagai "kriminal" dan "pyromaniac politik" di Radio RTL keesokan harinya.
Kementerian Luar Negeri Luksemburg mengkonfirmasi dibatalkannya pertemuan dengan Mike Pompeo, tetapi menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Sedangkan Uni Eropa menolak berkomentar.
Departemen Luar Negeri AS, dalam sebuah pernyataan, mengaitkan pembatalan tersebut dengan pekerjaan transisi sebelum Biden menjabat pada 20 Januari, bahkan meski hingga saat ini Pompeo enggan untuk secara tegas mengakui kemenangan Biden. Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar lebih lanjut tentang penolakan pejabat Eropa atas pertemuan dengan Pompeo.
Di Brussel, Pompeo dijadwalkan akan makan malam pribadi dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Rabu malam di kediaman pribadi Stoltenberg, sebelum bertemu Menteri Luar Negeri Belgia Sophie Wilmes, yang negaranya adalah sekutu NATO.
Sikap dingin itu kontras dengan kunjungan Pompeo sebelumnya ke Brussel, yang merupakan rumah bagi markas NATO dan UE, selama tiga tahun terakhir, di mana ia telah memberikan pidato kunci tentang kebijakan AS dan bertemu dengan kepala eksekutif UE, bahkan ketika Eropa menolak keras kebijakan luar negeri Trump.
Pada tahun 2018, Pompeo mengatakan di Brussel bahwa kebijakan 'America First' Trump membentuk kembali sistem pasca-Perang Dunia Kedua atas dasar negara-negara berdaulat, bukan institusi seperti UE.
Pejabat UE, yang mengatakan bahwa mereka lelah dengan ketidakpastian Trump, sangat ingin membangun hubungan baru dengan Biden.
Tidak segera jelas mengapa Pompeo berusaha pergi ke Brussel jelang akhir masa jabatan Trump.
Salah satu sumber, saat menjelaskan mengapa Pompeo memilih untuk tetap di Washington, menyebutkan keinginannya untuk melaksanakan tugas kebijakan luar negeri yang direncanakan sampai akhir masa jabatan dan membantu menjaga kesinambungan pemerintahan.
Selama hampir tiga tahun, Pompeo terbukti sebagai pelaksana setia gaya tidak konvensional Trump.
Masa jabatannya tidak mencakup keberhasilan nyata dalam tantangan kebijakan luar negeri AS yang sudah berlangsung lama seperti mengekang program nuklir Iran dan Korea Utara (Korut), mengakhiri perang AS di Afghanistan, atau menahan China yang semakin tegas.
Namun demikian pada 1 Januari, Pompeo memulai utas Twitter harian, mengatakan Amerika Serikat "jauh lebih aman" hari ini daripada empat tahun lalu berkat apa yang dia lihat sebagai pencapaian kebijakan luar negeri pemerintahan Trump. Dia mengatakan akan menunjukkan hasilnya.
“Selama beberapa hari mendatang, saya akan menjelaskan set misi, kemenangan besar, kisah pribadi, dan banyak lagi. Hanya aku, Mike,” katanya.
Kicauan itu sebagian besar dilihat sebagai bagian dari upayanya untuk meletakkan dasar bagi pencalonannya pada 2024 yang sangat dinanti-nantikan untuk nominasi presiden dari Partai Republik. Begitu pula beberapa kunjungan ke luar negeri. [yy/sindonews]
Artikel Terkait:
Siapkan Pemberontakan Besar-besaran
Massa Pro-Trump Siapkan Pemberontakan Besar-besaran Jelang Pelantikan Biden
Fiqhislam.com - Buletin FBI mengungkap rencana massa pro-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk melakukan pemberontakan besar-besaran menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari.
"Protes bersenjata sedang direncanakan di semua 50 gedung DPR negara bagian dari 16 Januari hingga setidaknya 20 Januari, dan di US Capitol dari 17 Januari hingga 20 Januari," bunyi peringatan buletin FBI yang diperoleh ABC News.
"FBI telah menerima informasi tentang kelompok bersenjata teridentifikasi yang berniat melakukan perjalanan ke Washington D.C. pada 16 Januari," lanjut peringatan tersebut.
"Mereka telah memperingatkan bahwa jika Kongres mencoba untuk menyingkirkan Donald Trump melalui Amandemen ke-25, pemberontakan besar akan terjadi."
Sementara itu, kubu Partai Demokrat di Kongres telah secara resmi mengajukan sebuah artikel pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, di mana pemungutan suara tentang masalah tersebut diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Saat ini, semua mata masih tertuju pada Wakil Presiden Mike Pence yang telah diberi waktu satu hari untuk memutuskan apakah dia akan mengajukan Amandemen ke-25 Konstitusi untuk memecat Trump sebagai presiden Amerika.
Hal itu hampir pasti tidak akan terjadi, jadi langkah selanjutnya adalah DPR memberikan suara untuk pemakzulan. Itu akan terjadi Rabu waktu Amerika.
Artikel tunggal tersebut menuduh Trump membuat hasutan pemberontakan.
Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan Trump mewakili ancaman yang akan datang bagi demokrasi Amerika.
"Apa yang terjadi adalah pelanggaran yang sangat, sangat mengerikan terhadap Capitol, dari cabang pemerintahan pertama, oleh Presiden Amerika Serikat," katanya kepada 60 Minutes yang dilansir news.com.au, Selasa (12/1/2021).
“Presiden ini bersalah karena menghasut pemberontakan. Dia harus membayar harga untuk itu," ujar Pelosi. [yy/sindonews]
Trump Tolak Bertanggung Jawab
Trump Tolak Bertanggung Jawab Atas Serangan Capitol
Fiqhislam.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menghadapi dakwaan atas tuduhan menghasut pemberontakan atas penyerbuan Gedung Capitol.
Trump pun membantah bertanggung jawab atas tindakan kekerasan pendukungnya dan menegaskan pernyataan di hadapan massa sebelum pengepungan adalah hal tepat.
"Jika Anda membaca pidato saya... apa yang saya katakan benar-benar pantas," kata Trump di Pangkalan Gabungan Andrews ketika ditanya tentang tanggung jawab pribadi yang dimiliki terkait serangan 6 Januari.
Presiden Republik mengatakan, pidato yang mendesak para pendukung untuk berbaris di Capitol dan berperang telah dianalisis oleh orang lain yang tidak disebutkan namanya. Hasil analisis itu menyatakan kalau pidatonya tidak ada masalah.
"Mereka telah menganalisis pidato saya dan kata-kata saya dan paragraf terakhir saya, kalimat terakhir saya dan semua orang berpikir itu benar-benar sesuai," kata Trump sebelum menuju ke Alamo, Texas, untuk mengunjungi dan menandatangani dinding di perbatasan dengan Meksiko.
Trump tidak menjawab pertanyaan sebelum meninggalkan Gedung Putih tentang apakah bertanggung jawab atas kekerasan di Capitol yang menyebabkan kematian enam orang.
Sebaliknya, dia mengecam para pemimpin Demokrat karena bergerak maju dalam pemakzulan, memperingatkan bahwa hal itu menimbulkan bahaya yang luar biasa bagi negara.
Partai Demokrat di House of Representatives berencana untuk memakzulkan Trump pada Rabu (13/1). Proses ini akan ditahan jika Trump memutuskan mundur atau disingkirkan sebelum itu.
Demokrat mengatakan, pembelaan Trump atas kata-kata dan tindakannya menggarisbawahi urgensi pemecatannya dari jabatannya. "Kurangnya penyesalan Trump hari ini memperjelas bahwa 25 Desember pagi harus dipanggil untuk menyingkirkannya," tulis penasihat mayoritas dalam penyelidikan pemakzulan House pertama, Daniel Goldman, di Twitter. [yy/republika]