Fiqhislam.com - Biro Investigasi Federal, FBI, memperingatkan kemungkinan adanya aksi unjuk rasa bersenjata di sejumlah wilayah Amerika Serikat menjelang pelantikan Joe Biden sebagai presiden.
Ada berbagai laporan mengenai rencana berkumpul kelompok-kelompok bersenjata di seluruh gedung DPRD di 50 negara bagian dan di Washington DC menjelang pelantikan Biden pada 20 Januari.
Kekhawatiran itu muncul di tengah peningkatan keamanan untuk acara pelantikan itu.
Pada Senin (11/01), Biden mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak takut untuk mengucapkan sumpah jabatan di luar Gedung Capitol.
Biden dan Kamala Harris masih direncanakan untuk dilantik di luar gedung pada 20 Januari atau dua pekan setelah tempat itu menjadi lokasi serangan mematikan oleh pendukung radikal Presiden Donald Trump yang menentang hasil pilpres.
Para penjabat keamanan bertekad untuk mencegah terulangnya pendobrakan yang terjadi pada 6 Januari lalu - ketika ribuan pendukung pro-Trump memasuki kompleks tempat anggota Kongres memberikan suara untuk mengesahkan hasil pemilihan umum.
Chad Wolf, Pelaksana Tugas Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri, mengatakan pada hari Senin bahwa dia telah menginstruksikan Pasukan Pengamanan Presiden untuk memulai operasi khusus menjelang pelantikan pada Rabu mendatang - atau enam hari lebih awal - "mengingat peristiwa-peristiwa dalam seminggu terakhir dan kondisi keamanan yang berkembang".
Para pejabat mengatakan akan menugaskan hingga 15.000 personel Garda Nasional untuk mengamankan acara tersebut.
Protes lanjutan apa yang direncanakan?
Para penegak hukum di AS disebut sedang bersiap-bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya kekerasan lebih lanjut menjelang pelantikan Joe Biden.
Unggahan-unggahan di jaringan online pro-Trump dan sayap ekstrem kanan menyerukan aksi protes pada sejumlah tanggal, termasuk demonstrasi bersenjata di kota-kota di seluruh AS pada 17 Januari, serta sebuah pawai di Washington DC pada hari pelantikan.
Sebuah buletin internal FBI, yang dilaporkan oleh ABC News dan media-media lainnya, memuat peringatan bahwa sebuah kelompok menyerukan "penyerbuan" ke gedung-gedung DPR tingkat negara bagian serta pengadilan lokal dan federal di seluruh negara itu jika Trump dicopot dari jabatannya lebih awal. Jika dia tidak dicopot, maka "penyerbuan" dilaksanakan pada hari pelantikan Joe Biden.
Seruan agar Trump mengundurkan diri, dicopot jabatannya, atau dimakzulkan menguat di kalangan Demokrat dan beberapa politisi Partai Republik pada hari-hari setelah kerusuhan.
Badan-badan kepolisian setempat telah diberitahu oleh pihak penegak hukum federal untuk meningkatkan keamanan di gedung-gedung DPRD menyusul kejadian penyerbuan pekan lalu, menurut media AS.
Kantor berita Reuters, mengutip seorang pejabat penegak hukum federal, yang mengatakan peringatan FBI diberlakukan di semua ibu kota negara bagian mulai 16 hingga 20 Januari, dan di Washington DC setidaknya tiga hari sebelum pelantikan.
Sementara kekerasan di Gedung Capitol mendominasi berita utama pekan lalu, pada waktu yang sama, insiden-insiden serupa dalam skala lebih kecil dilaporkan di tempat-tempat lain di negara itu.
Pengamanan seperti apa yang direncanakan untuk acara pelantikan?
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengonfirmasi pada hari Senin (11/01) bahwa mereka akan memulai operasi National Special Security Event (NSSE) untuk acara pelantikan enam hari lebih awal, mulai Rabu (13/01).
Penetapan tersebut memungkinkan berbagai lembaga keamanan dan penegak hukum untuk berkoordinasi dalam tindakan perlindungan khusus, seperti menerapkan penutupan jalan dan penetapan perimeter keamanan.
Pengumuman tersebut mengemuka setelah Wali Kota Washington DC, Bowser, mengumumkan permohonan untuk meningkatkan keamanan setelah kejadian yang ia gambarkan sebagai "serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya" di Gedung Capitol pekan lalu itu.
Dia juga meminta warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke Washington DC untuk acara tersebut. Acara pelantikan biasanya menarik ratusan ribu orang yang memenuhi jalanan di ibu kota AS, tetapi pandemi virus corona telah membatasi rencana itu bahkan sebelum kekhawatiran keamanan meningkat.
Kepala Biro Garda Nasional, Jenderal Daniel Hokanson, pada Senin (11/01) mengatakan bahwa 10.000 personel akan berada di Washington DC mulai akhir pekan, dan tambahan sekitar 5.000 personel akan siap jika diminta oleh pejabat lokal.
Sementara, Layanan Taman Nasional mengumumkan bahwa mereka telah menutup Monumen Washington bagi pengunjung di tengah "ancaman kredibel" terkait kerusuhan lebih lanjut.
"Kelompok-kelompok yang terlibat dalam kerusuhan 6 Januari 2021 di Capitol AS terus mengancam akan mengacaukan pelantikan presiden ke-59 pada 20 Januari," kata layanan itu dalam sebuah pernyataan, serta menambahkan pihaknya dapat melakukan penutupan sementara lainnya di titik-titik lain di wilayah National Mall and Memorial Parks.
Saat menerima dosis kedua vaksin Covid-19 pada Senin (11/01), Biden mengatakan dia "tidak takut" untuk mengucapkan sumpah jabatannya di luar meskipun ada kekhawatiran keamanan.
Biden mengatakan pada hari Senin (11/01) bahwa dia telah berbicara dengan beberapa senator tentang langkah mereka untuk mendakwa Donald Trump.
Panitia pelantikannya telah mengumumkan bahwa upacara tersebut akan bertema seputar "Amerika Bersatu".
Setelah dilantik sebagai presiden, Biden diharapkan untuk mengambil bagian dalam upacara peletakan karangan bunga bersama mantan presiden Barack Obama, George W Bush, dan Bill Clinton untuk membantu menggarisbawahi pesan persatuan.
Donald Trump mengatakan dia tidak akan menghadiri upacara pelantikan. Trump akan menjadi presiden pertama dalam lebih dari 150 tahun yang tidak melakukannya.
Apa yang terbaru dalam upaya pemakzulan?
Peringatan tentang kekerasan lanjutan oleh pihak pro-Trump mengemuka di tengah upaya untuk memakzulkan presiden atas perannya dalam invasi mematikan ke Capitol minggu lalu.
Sebuah pasal yang diajukan di DPR pada hari Senin menuduh Trump "menghasut pemberontakan" dalam pawai. Saat itu Trump menuduh, tanpa bukti, bahwa pemilihan presiden November "dicuri" darinya.
Politikus Demokrat mengatakan pemungutan suara untuk pasal tersebut akan dilanjutkan di DPR pada hari Rabu kecuali jika Wakil Presiden Mike Pence menggunakan upaya konstitusional untuk mencopot Trump dari jabatannya.
Trump tidak membuat pernyataan publik sejak akunnya dikunci di beberapa platform media sosial - termasuk Twitter - pada hari Jumat (08/01) lalu. [yy/vivaNews]
Artikel Terkait:
Trump 'Teroris Domestik'
-
Donald Trump Dijuluki 'Teroris Domestik', Unjuk Rasa di AS Diperkirakan Berlanjut
Fiqhislam.com - Menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden tanggal 20 Januari mendatang, situasi politik di Amerika Serikat masih dalam keadaan tidak menentu, setelah sebelumnya terjadi kerusuhan di Gedung Capitol di Washington DC, pekan lalu.
Menjelang Pelantikan Joe Biden
Badan Penyelidik Federal (FBI) mengatakan ada rencana 'unjuk rasa bersenjata' yang akan dilakukan di ibukota Washington DC dan di 50 ibukota negara bagian di akhir pekan.
Menurut laporan media Amerika Serikat, yakni ABC News, sebuah kelompok bersenjata mengatakan berencana mendatangi Washington tanggal 16 Januari dan berencana melakukan "pemberontakan bersenjata" bila ada usaha untuk melengserkan Donald Trump dari jabatannya sekarang.
Sementara itu di Gedung Capitol, para anggota parlemen dari Partai Demokrat mulai berusaha melengserkan Presiden Trump dengan pengajuan satu pasal yang menuduhnya melakukan penghasutan yang menyebabkan kerusuhan di simbol demokrasi Amerika Serikat.
Anggota Demokrat yang sekarang menguasai mayoritas Majelis Rendah (DPR) diperkirakan akan melakukan pemungutan suara hari Rabu.
Bila disetujui maka Presiden Trump akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang berusaha dilengserkan untuk kedua kalinya.
Bulan Desember 2019, Demokrat juga mengajukan pasal pelengseran terhadap Trump dengan tuduhan menekan Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden, namun di tingkat Senat, anggota partai Republik tidak mendukung usaha pelengseran tersebut.
Bila Presiden Trump dilengserkan, dia tidak akan bisa mencalonkan diri lagi menjadi presiden atau memegang jabatan publik.
"Saya bisa melaporkan bahwa sekarang kami sudah memiliki cukup suara untuk pengajuan pelengseran," kata David Cicilline, Anggota Kongres dari Partai Demokrat.
Menurut beberapa kalangan termasuk dari Partai Republik, kecil kemungkinan Presiden Trump bisa dilengserkan sebelum masa jabatannya berakhir 20 Januari.
Sementara itu guna mengamankan upacara pelantikan Presiden terpilih Joe Biden, sekitar 15 ribu anggota Garda Nasional sudah dikirimkan ke Washington DC.
Kepala Biro Garda Nasional Jenderal Daniel Hokanson mengatakan kepada wartawan jika sekitar 10 ribu tentara akan tiba di Washington hari Minggu (17/1/2021) untuk ditugaskan mendukung keamanan, logistik dan komunikasi.
Seorang politisi perempuan berusia 75 tahun, Bonnie Watson Coleman, anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan ia positif tertular virus corona setelah peristiwa kerusuhan minggu lalu.
Ia mengatakan dirinya kemungkinan terkena virus tersebut ketika berada di tempat perlindungan bersama anggota Kongres lain yang tidak mengenakan masker.
Coleman mengatakan rapid tes yang dilakukannya menunjukkan hasil positif dan saat ini menunggu hasil tes yang lebih komprehensif dan mengatakan sudah mendapatkan dosis pertama vaksin.
Dokter anggota Kongres mengatakan Coleman berada di tempat perlindungan tertutup selama beberapa jam ketika kerusuhan terjadi dan kemungkinan mendapatkan virus dari seseorang yang sudah positif.
Sekitar 200 orang termasuk anggota Kongres berada selama beberapa jam di sebuah ruangan tertutup dimana sejumlah anggota dari Partai Republik tidak mengenakan masker.
President terpilih Joe Biden, yang sudah mengatakan penanganan COVID-19 akan menjadi prioritas utama, mengatakan dia kecewa dengan beberapa politisi Partai Republik yang tidak mau mengenakan masker.
"Ini bukan masalah politik. Ini masalah keamanan publik," katanya. [yy/news.detik]
PM Israel Hapus Foto Donald Trump
-
PM Israel Hapus Foto Donald Trump dari Akun Twitternya, Ada Apa?
Fiqhislam.com - Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, menghapus foto Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dari banner foto pada akun Twitter miliknya. Ada apa?
Seperti dilansir Reuters, Selasa (12/1/2021), foto Netanyahu yang duduk di sebelah Trump dalam kunjungan di Gedung Putih beberapa waktu lalu, telah sejak lama menjadi kebanggaan dan dipasang sebagai banner foto pada akun resmi sang PM Israel, @netanyahu. Foto itu menjadi wujud kedekatan hubungan antara Netanyahu dan Trump.
Pada Selasa (12/1) pagi waktu setempat, foto tersebut tidak tampak lagi di akun Twitter milik Netanyahu dan digantikan dengan foto Netanyahu saat sedang disuntik vaksin virus Corona (COVID-19) dengan slogan vaksinasi Israel berbunyi 'Warga Israel, kita hidup kembali'.
Diketahui bahwa Netanyahu tetap memasang foto pertemuannya dengan Trump untuk waktu yang cukup lama pada akun Twitternya. Bahkan setelah Trump dinyatakan kalah dari Presiden terpilih AS, Joe Biden, dalam pilpres 2020 lalu, foto itu tidak juga diganti.
Bulan lalu, foto tersebut sempat diganti sebentar dengan foto bertema liburan Hanukkah, yang memicu spekulasi media bahwa Netanyahu menjauhkan diri dari Trump. Namun setelah liburan Hanukkah berakhir, foto Trump kembali dipasang di akun Twitter milik Netanyahu, meski foto yang berbeda.
Foto yang dipasang adalah foto Netanyahu dan Trump bersama Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab dan Bahrain saat menandatangani kesepakatan damai di Gedung Putih pada September tahun lalu.
Kembali dihapusnya foto Trump dari akun Twitter milik Netanyahu terjadi sehari setelah DPR AS mengumumkan akan mengupayakan pemakzulan kedua untuk Trump, setelah para pendukungnya menyerbu dan memicu kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari lalu.
Belum ada penjelasaan resmi soal hilangnya foto Trump dari akun Twitter milik Netanyahu itu.
Akun Twitter milik Trump, @realDonaldTrump, telah dibekukan secara permanen oleh pihak Twitter sejak pekan lalu. Disebutkan pihak Twitter bahwa akun Trump berisiko menjadi sarana penghasutan kekerasan di masa mendatang.
Dalam tanggapannya, Netanyahu menyebut penyerbuan ke Gedung Capitol AS sebagai 'amukan' dan menyakini demokrasi AS akan menang. [yy/news.detik]
