Fiqhislam.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan Negeri Paman Sam berencana menetapkan gerakan Houthi di Yaman sebagai organisasi teroris. Diplomat dan organisasi kemanusiaan khawatir langkah ini dapat memperumit proses perundingan dan upaya mengatasi krisis kemanusiaan terbesar di dunia.
Rencana ini diumumkan saat Presiden terpilih Joe Biden bersiap mengambil alih pemerintahan Presiden Donald Trump pada 20 Januari mendatang. Pompeo mengatakan Kementerian Luar Negeri akan mengirimkan notifikasi ke Kongres mengenai rencana ini.
"Departemen Luar Negeri akan mengirimkan notifikasi ke Kongres mengenai niat saya untuk menetapkan Ansar Allah yang terkadang disebut kelompok Houthi sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO)," kata Pompeo dalam pernyataannya, Ahad (11/1) kemarin.
Dalam beberapa pekan terakhir pemerintah Trump semakin sering memberikan sanksi yang berkaitan dengan Iran. Sekutu-sekutu Biden dan pengamat menyimpulkan anak buah Trump ingin mempersulit pemerintahan Biden untuk memperbaiki hubungan dengan Iran dan membawa kembali AS ke kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
"Saya juga ingin menetapkan tiga pemimpin Ansar Allah, Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Houthi, dan Abdullah Yahya al Hakim sebagai Teroris Global yang Ditetapkan Secara Khusus," tambah Pompeo.
Ia menambahkan AS juga berencana untuk mengambil kebijakan untuk mengurangi dampak pada aktivitas krisis kemanusiaan dan impor ke Yaman. Pompeo mengatakan implementasi penetapan ini akan dilakukan pada 19 Januari.
Departemen Keuangan AS akan memberikan sejumlah lisensi yang diberikan pada beberapa aktivitas kemanusiaan yang dilakukan organisasi non-pemerintah di Yaman. Lisensi itu dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan ekspor komoditas-komoditas penting seperti makanan dan obat-obatan ke Yaman.
Departemen Keuangan AS memiliki wewenang untuk memberikan pengecualian dengan memberikan lisensi khusus pada organisasi kemanusiaan untuk mengirimkan makanan dan obat-obatan pada negara-negara yang mendapat sanksi berat. Kebijakan ini seperti yang mereka lakukan pada Iran dan Venezuela.
Sejumlah sumber mengatakan langkah ini telah menjadi subjek perdebatan sengit di dalam pemerintahan Trump. Banyak pihak yang tidak sepakat mengenai bagaimana cara untuk menentukan bantuan apa yang dikecualikan.
Koalisi yang dipimpin Arab Saudi mengintervensi Yaman pada 2015 lalu untuk membantu pemerintah melawan kelompok Houthi. PBB berusaha untuk menengahi kelompok yang bertikai untuk mengakhiri perang.
Pandemi Covid-19 memperburuk situasi di Yaman yang tidak hanya didera perang tapi juga mengalami keterpurukan ekonomi dan jatuhnya mata uang. PBB menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Sekitar 80 persen populasinya membutuhkan bantuan. [yy/republika]
Artikel Terkait:
Klasifikasikan Houthi Yaman Sebagai Teroris
-
AS akan Klasifikasikan Houthi Yaman Sebagai Kelompok Teroris
Fiqhislam.com - Amerika Serikat (AS) akan mengklasifikasikan pemberontak Houthi Yaman sebagai kelompok teroris. Hal ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo di tengah kekhawatiran akan memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman, Senin (11/1).
"Penunjukan Houthi sebagai teroris ini dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan terorisnya, termasuk serangan lintas batas yang mengancam populasi sipil, infrastruktur dan pengiriman komersial," ujar Pompeo dikutip laman Aljazirah, Senin (11/1).
Pompeo mengatakan, gerakan Houthi telah memimpin kampanye yang telah membunuh banyak orang. Gerakan ini terus mengguncang kawasan, dan menyangkal solusi damai Yaman untuk konflik di negara mereka sendiri. Dalam hal ini, Pompeo menunjuk pada serangan 30 Desember di sebuah bandara di kota kedua Yaman, Aden. Serangan itu menewaskan 26 orang dan disalahkan oleh pemerintah yang didukung Saudi pada Houthi.
Kelompok pemberontak menguasai sebagian besar Yaman dan sudah berada di bawah sanksi AS. Penunjukan Houthi sebagai kelompok teroris diharapkan membuat takut aktor luar agar tidak melakukan banyak transaksi dengan otoritas Houthi, termasuk transfer bank dan membeli makanan hingga bahan bakar.
Kelompok bantuan serta anggota Partai Demokrat Biden telah mengingatkan bahwa langkah tersebut akan sangat menghambat upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan terbesar di dunia di Yaman. Namun Pompeo bersikeras penetapan itu tidak akan mempengaruhi pekerjaan bantuan kemanusiaan.
Penetapan mulai berlaku sehari sebelum presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden menjabat pada 19 Januari.
"Kami berencana untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampaknya pada aktivitas kemanusiaan tertentu dan impor ke Yaman," kata Pompeo."Kami telah menyatakan kesiapan kami untuk bekerja dengan pejabat terkait di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan organisasi internasional dan non-pemerintah serta donor internasional lainnya untuk mengatasi implikasi ini," ujarnya menambahkan.
Hanya 10 hari tersisa sebelum Biden menjabat. Langkah pemerintahan Trump ini diprediksi dapat mempersulit upaya pemerintahan baru untuk memulai kembali diplomasi dengan Iran. Seperti diketahui Iran memiliki hubungan dengan Houthi. Langkah ini juga bakal mempersulit penilaian kembali hubungan AS dengan Arab Saudi yang telah menyebabkan serangan bertubi-tubi di Yaman. [yy/republika]
