Fiqhislam.com - Ketika Arab Saudi membunuh jurnalis Jamal Khashoggi di konsulatnya, Istanbul, beberapa tahun lalu, sejatinya adalah sinyal bagi para pengkritik kerajaan yang mayoritasnya berasal dari Ikhwanul Muslimin (IM) tidak akan aman meskipun berada di Turki. Namun setelah Rekonsiliasi Teluk dilakukan, apakah hubungan Turki bisa putus dengan IM?
Dilansir di Yetkin Report, Kamis (7/1), terdapat sedikit fakta yang diketahui atau dibahas di publik Turki. Yakni menyusul kegagalan pemberontakan Arab maka Turki tidak hanya membuka pintunya bagi pengungsi Suriah yang melarikan diri dari perang, namun juga menjadi tempat berlindung yang aman bagi para pengkritik Pemerintah Arab yang kebanyakan anggota Ikhwanul Muslimin.
Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa menutup mata terhadap kegiatan mereka, membiarkan mereka mendirikan pusat televisi, misalnya untuk menyiarkan propaganda anti-rezim. Tapi apa yang dilihat sebagai pembangkang, orang lain melihatnya sebagai teroris.
Ikhwanul Muslimin dipandang sebagai organisasi teroris oleh negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Sama seperti reaksi Turki terhadap negara-negara yang menyimpan anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang dan mereka yang mengizinkan siaran Roj TV, Mesir juga menunjukkan reaksi serupa.
Itu bukanlah kepentingan nasional yang strategis, tetapi kelangsungan hidup rezim-rezim yang berdiri di atas dasar rapuh yang menjadi inti dari persaingan antara dua blok regional yang terbentuk di Timur Tengah setelah berakhirnya mata air Arab. Khawatir akan meluasnya pemberontakan, blok yang dipimpin oleh Arab Saudi itu mendukung kudeta militer yang menggulingkan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Turki dan Qatar dengan keras menentang kudeta oleh jenderal Abdel Fattah el-Sisi dan terus mendukung Ikhwanul Muslimin.
Qatar dihukum karena mendukung gerakan Islam
Embargo yang diberlakukan di Qatar pada tahun 2017 dimaksudkan untuk menghukum ‘Emirat kecil’ ini atas dukungan yang diberikannya kepada gerakan-gerakan Islam. AKP di sisi lain sudah jengkel dengan laporan intelijen tentang dukungan implisit UEA untuk upaya kudeta yang gagal pada 2016 di Turki. Itu segera bergegas untuk membantu Qatar.
Permusuhan ideologis antara kedua blok tersebut berubah menjadi perebutan kekuasaan dan perang proksi di Suriah, Libya, dan Mediterania Timur yang melibatkan kekuatan global dan regional.
Rekonsiliasi di Teluk dan Persaudaraan
Berita pada 5 Januari 2021 bahwa Arab Saudi dan tiga sekutunya setuju untuk memulihkan hubungan penuh dengan Doha datang pada saat kebutuhan Turki untuk menormalisasi hubungan dengan Mesir dan Israel mulai lebih sering disuarakan di publik Turki.
Tidak jelas konsesi apa yang dibuat Qatar untuk rekonsiliasi. Namun jelas bahwa Qatar tidak dapat lagi melanjutkan dukungannya kepada Ikhwanul Muslimin tanpa henti. Ini niscaya akan mempengaruhi hubungan AKP dengan kelompok yang memiliki ikatan ideologis dengannya. Bagaimanapun, dana yang berasal dari Qatar sebagian besar mengalair membiayai kegiatan pembangkang. Dan jika ada normalisasi dengan Mesir, kehadiran dan aktivitas Ikhwanul Muslimin di Turki pasti akan di atas meja.
Pada tahap ini, penting untuk mengingat alasan di balik keretakan antara Turki dan Mesir. Para elit penguasa Turki dengan antusias menyambut kebangkitan Ikhwanul Muslimin selama pemberontakan Arab yang dimulai pada tahun 2011. Kader inti AKP berpikir bahwa waktunya telah tiba untuk pemerintahan politik Islamis dan berupaya agar hal ini dapat mengkonsolidasikan kekuatan mereka di dalam dan di luar Turki.
Tetapi gelombang politik Islamis yang meningkat dihentikan di Mesir pada Juli 2013 ketika tentara melakukan kudeta, menggulingkan presiden, Mohamed Morsi, dan menghancurkan Ikhwanul Muslimin. Keheningan demokrasi Barat hingga penggulingan pemerintah terpilih oleh kudeta militer mengejutkan elit AKP, membuat mereka mengambil dukungan implisit ini untuk jatuhnya Islamis sebagai pesan, bahkan ancaman yang ditujukan kepada mereka.
Presiden Recep Tayyip Erdogan bereaksi keras terhadap pembantaian Rabaa yang merenggut nyawa 900 pengunjuk rasa pada awal Agustus 2013. Dia hampir menjadikannya sebagai masalah pribadi. Dan karena kritiknya tidak kehilangan intensitasnya pada pekan-pekan berikutnya, utusan Turki untuk Kairo dinyatakan sebagai persona non grata dan Mesir menurunkan tingkat hubungan diplomatik.
Pada situasi saat ini, bola harus berada di pengadilan Turki karena Mesir akan mengharapkan perubahan kebijakan dari Turki untuk menormalkan hubungan. Jika masalah bagi Turki adalah Sisi sendiri dan sikap kejamnya terhadap oposisi apa pun, sia-sia mengharapkan dia untuk pergi atau berubah menjadi seorang pemimpin yang demokratis.
Hingga saat ini Presiden Erdogan belum menunjukkan antusiasme untuk rekonsiliasi. Dimungkinkan biaya untuk mendukung Ikhwanul Muslimin tampaknya dapat ditanggung. Namun solidaritas ini, yang sangat dipertanyakan dalam kaitannya dengan kepentingan nasional Turki mulai menjadi jauh lebih mahal terutama di Mediterania Timur. Mesir bergabung dengan Israel, Yunani, Siprus Yunani untuk mengisolasi Turki di wilayah tersebut.
Sementara Turki melawan blok ini dengan unjuk kekuatan militer, ketergantungan pada kekuatan keras tidak berkelanjutan terutama di bawah krisis ekonomi saat ini yang diperburuk oleh pandemi Covid-19. Adapun cara memutus keterpencilan itu lewat normalisasi hubungan dengan negara kawasan mulai dari Mesir. Presiden Erdogan mungkin masih menikmati popularitas besar di jalan-jalan Arab, namun ini tidak berarti suara maupun uang. Naluri bertahan hidup kemungkinan besar akan membebani perasaan solidaritas dengan saudara ideologis. [yy/republika]
Artikel Terkait:
Reaksi Ikhwanul Muslimin
-
Reaksi Ikhwanul Muslimin Soal Normalisasi Negara Teluk
Fiqhislam.com - Ikhwanul Muslimin (IM) menyambut baik langkah-langkah penyelesaian rekonsiliasi di antara negara-negara anggota Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Teluk (GCC). Juru bicara IM, Talaat Fahmi mengatakan pihaknya mendukung segala upaya untuk mengakhiri perselisihan di antara negara-negara Teluk.
"Kami menegaskan kembali dukungan kelompok tersebut untuk semua tindakan yang mengakhiri perbedaan dan menghapus semua alasan mereka di antara negara-negara anggota GCC," kata Fahmi seperti dilansir Middle East Monitor pada Kamis (7/1).
Ia juga menekankan mendukung semua tindakan yang menyatukan negara-negara Arab dan Muslim. Diketahui beberapa hari sebelumnya putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman menyambut Emir Qatar, Syekh Tamim Bin Hamad Al Thani ke Konferensi Tingkat Tinggi GCC di Al-Ula.
Pertemuan tersebut dielu-elukan sebagai sebuah terobosan yang mempertemukan kedua pemimpin untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun. Diketahui pada Juni 2017 , Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir melancarkan pengepungan terhadap Qatar. Negara-negara itu menutup perbatasan udara, laut, dan darat mereka dengan negara Teluk, menuduhnya mendukung terorisme. Qatar membantah tuduhan itu dan mengatakan langkah itu sebagai serangan terhadap kedaulatannya.
Qatar kemudian menetapkan 13 tuntutan , mulai dari menutup televisi Al Jazeera dan menutup pangkalan Turki hingga memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan menurunkan hubungan dengan Iran agar hubungan dipulihkan. Hingga saat ini, tidak ada tuntutan yang terpenuhi. [yy/republika]
