5 Jumadil-Awal 1443  |  Kamis 09 Desember 2021

basmalah.png

Konflik Erdogan vs Macron Makin Panas

Konflik Erdogan vs Macron Makin Panas

Fiqhislam.com - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan pada Jumat (4/12) bahwa dirinya berharap Prancis segera menyingkirkan Presiden Emmanuel Macron.

“Macron membebani Prancis. Macron dan Prancis sebenarnya sedang melalui periode yang sangat berbahaya,” kata Erdogan kepada wartawan, merujuk pada protes yang dilakukan di kota-kota Prancis.

"Harapan saya adalah Prancis menyingkirkan masalah Macron secepat mungkin," tegas Erdogan dilansir dari Abna24, Ahad (6/12).

Ankara dan Paris juga saling menuduh atas peran mereka dalam konflik Nagorno-Karabkah. Menurut Prancis, Turki memicu pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh, yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan tetapi dihuni etnis Armenia.

Ankara, yang mendukung etnis Turki di Azerbaijan selama pertempuran berpekan-pekan yang mengusir pasukan Armenia dari wilayah sekitar Nagorno-Karabakh, jelas membantahnya.

Menurut Turki, Prancis sebagai salah satu ketua kelompok Minsk yang dibentuk untuk menengahi masalah tersebut, tidak objektif.

Sebagai mediator, kata Erdogan, Paris tidak lebih karena dukungannya untuk Armenia dan mengecam resolusi Senat Prancis yang mendesak agar Nagorno-Karabakh diakui sebagai sebuah republik.

Presiden Azeri, Ilham Aliyev, memiliki beberapa nasihat untuk Prancis. "Jika mereka begitu mencintai orang Armenia, maka mereka harus memberikan Marseilles kepada orang Armenia. Pun jika mereka sangat mencintai mereka, mereka harus memberikan Marseilles kepada orang-orang Armenia," katanya. [yy/ihram]

 

Konflik Erdogan vs Macron Makin Panas

Fiqhislam.com - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan pada Jumat (4/12) bahwa dirinya berharap Prancis segera menyingkirkan Presiden Emmanuel Macron.

“Macron membebani Prancis. Macron dan Prancis sebenarnya sedang melalui periode yang sangat berbahaya,” kata Erdogan kepada wartawan, merujuk pada protes yang dilakukan di kota-kota Prancis.

"Harapan saya adalah Prancis menyingkirkan masalah Macron secepat mungkin," tegas Erdogan dilansir dari Abna24, Ahad (6/12).

Ankara dan Paris juga saling menuduh atas peran mereka dalam konflik Nagorno-Karabkah. Menurut Prancis, Turki memicu pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan atas Nagorno-Karabakh, yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan tetapi dihuni etnis Armenia.

Ankara, yang mendukung etnis Turki di Azerbaijan selama pertempuran berpekan-pekan yang mengusir pasukan Armenia dari wilayah sekitar Nagorno-Karabakh, jelas membantahnya.

Menurut Turki, Prancis sebagai salah satu ketua kelompok Minsk yang dibentuk untuk menengahi masalah tersebut, tidak objektif.

Sebagai mediator, kata Erdogan, Paris tidak lebih karena dukungannya untuk Armenia dan mengecam resolusi Senat Prancis yang mendesak agar Nagorno-Karabakh diakui sebagai sebuah republik.

Presiden Azeri, Ilham Aliyev, memiliki beberapa nasihat untuk Prancis. "Jika mereka begitu mencintai orang Armenia, maka mereka harus memberikan Marseilles kepada orang Armenia. Pun jika mereka sangat mencintai mereka, mereka harus memberikan Marseilles kepada orang-orang Armenia," katanya. [yy/ihram]

 

Nagorno-Karabakh

Erdogan: Resolusi Prancis di Nagorno-Karabakh Sebuah Bencana


Fiqhislam.com - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyebut resolusi parlemen Prancis tentang Upper Karabakh atau dikenal Nagorno-Karabakh sebagai bencana total, Sabtu (5/12). Resolusi itu mengakui wilayah tersebut sebagai negara merdeka diadopsi pada 4 Desember.

"Keputusan yang diambil pada hari sebelumnya di parlemen Prancis, ketua bersama dari Grup Minsk [OSCE], adalah bencana total di luar skandal itu," kata Erdogan pada upacara pembukaan jalan raya yang baru dibangun di timur Turki melalui tautan video.

Seperti dikutip dari Hurriyet, Ahad (6/12), Erdogan mencatat bahwa Azerbaijan tidak menyerang siapa pun atau tanah siapa pun. Baku dinilai hanya membebaskan tanahnya sendiri yang telah diduduki oleh Armenia selama hampir 30 tahun meskipun ada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OSCE.

"Ini [Azerbaijan] melakukan ini dengan tetap berada dalam kerangka legitimasi, bukan dengan menargetkan warga sipil dan pemukiman sipil seperti Armenia," kata Erdogan.

Merujuk pada resolusi Prancis, Erdogan mengatakan, serangan terhadap hak kedaulatan suatu negara tidak dapat diterima. "Kami berharap publik internasional akan bereaksi terhadap pendekatan ini, yang berbahaya dan akan mengancam semua negara, yang diprakarsai oleh Prancis," ujarnya.

Erdogan juga memperingatkan bahwa Eropa akan mendapatkan kerusakan paling parah dari distorsi ini. Dia menyatakan, persatuan politik wilayah Eropa saat ini 'berutang' pada periode perjuangan yang sangat berdarah dan gelap.

Majelis Nasional Prancis menyetujui resolusi yang menyerukan pemerintah untuk mengakui Nagorno-Karabakh sebagai sebuah republik. Resolusi ini mendapatkan dukungan 188 suara dan tiga suara menolak, sementara 16 lainnya abstain. Atas keputusan tersebut, Prancis harus mengevaluasi kembali proses keanggotaan Turki di UE dengan mitra Eropa atas perannya dalam konflik Nagorno-Karabakh. [yy/Dwina Agustin/republika]

 

Ancaman Uni Eropa

Turki Tegaskan Tidak akan Tunduk pada Ancaman Uni Eropa


Fiqhislam.com - Turki menegaskan tidak akan tunduk pada ancaman dalam perselisihannya dengan Yunani dan Siprus mengenai klaim maritim di Mediterania timur. Uni Eropa (UE) dilaporkan bersiap untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki terkait sengketa tersebut.

Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengatakan, meskipun pihaknya tidak akan menyerah, Ankara masih terbuka untuk negosiasi atas klaim yang bertentangan atas landas kontinen dan hak atas sumber daya energi potensial.

"Dalam masalah Mediterania timur, negara kami tidak pernah berpihak pada ketegangan, tetapi dengan perdamaian, kerja sama, keadilan, dan penerapan keadilan. Jalan menuju ini melalui negosiasi berdasarkan saling menghormati," kata Erdogan.

Erdogan, seperti dilansir Reuters pada Senin (7/12/2020), kemudian mengulangi seruan untuk konferensi yang melibatkan semua. aktor di wilayah tersebut.

Namun, dia menegaskan Turki tidak akan membiarkan "mentalitas bajak laut" yang ditunjukkan oleh negara lain, yang membatasi pada sebidang sempit perairan pantai. "Kami tidak akan tunduk pada ancaman dan pemerasan. Kami tidak akan mengizinkan ekspansionisme imperialis," katanya.

Para menteri UE sendiri dijadwalkan mengevaluasi dasar sanksi terhadap Turki pada hari ini. Lalu, pada tengah pekan, para pemimpin blok itu kemudian akan memutuskan apakah akan menepati ancaman mereka, setelah Turki mengirim kapal eksplorasi ke perairan yang diklaim oleh Yunani.

Seperti diketahui, Parlemen UE telah menyerukan sanksi terhadap Turki atas kunjungan Erdogan ke negara bagian Siprus Utara Turki yang memisahkan diri, yang hanya diakui oleh Ankara dan atas operasi Turki di Mediterania timur, yang disebut Brussel ilegal.

Prancis memimpin dorongan di UE untuk memberikan sanksi kepada Turki. Para diplomat UE mengatakan tindakan apa pun kemungkinan akan menargetkan area ekonomi Turki yang terkait dengan eksplorasi hidrokarbon. [yy/sindonews]

 

Tags: Erdogan | Macron | Turki | Prancis