2 Jumadil-Awal 1443  |  Senin 06 Desember 2021

basmalah.png

Saudi Kecam Proyek Permukiman Baru Israel di Yerusalem Timur

Saudi Kecam Proyek Permukiman Baru Israel di Yerusalem Timur

Fiqhislam.com - Arab Saudi mengecam keputusan Israel membangun permukiman ilegal baru di Yerusalem Timur. Riyadh menilai hal tersebut akan berdampak negatif untuk membawa perdamaian.

"Kami mengutuk dan menolak langkah yang bertentangan dengan keputusan internasional ini, merusak solusi dua negara, dan secara negatif memengaruhi upaya untuk membawa perdamaian ke kawasan itu," kata Kementerian Luar Negeri Saudi melalui akun Twitter resminya pada Selasa (17/11).

Pada Ahad (15/11) lalu, The Israel Land Authority (ILA) telah membuka tender bagi para kontraktor untuk proyek pembangunan 1.257 rumah di daerah Givat Hamatos. Penawaran akan berakhir pada 18 Januari. Kendati demikian ILA tidak merilis tanggal tentang kapan pembangunan akan dimulai.

Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh telah melayangkan protes dan kecaman atas rencana proyek tersebut. Menurut dia, rencana itu merupakan kelanjutan dari upaya Israel untuk melenyapkan solusi dua negara yang didukung secara internasional. Di sisi lain, Israel kembali secara terang-terangan mengabaikan semua resolusi internasional yang menegaskan ilegalitas permukiman.

"Tawaran lanjutan pemerintah pendudukan untuk unit perumahan permukiman baru tidak akan mengubah fakta bahwa semua permukiman pasti akan berakhir, dan bahwa permukiman ini ilegal serta melanggar semua keputusan dan hukum internasional," kata Rudeineh, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyampaikan kekhawatirannya atas rencana pembangunan permukiman Israel di Givat Hamatos. "Ini adalah lokasi utama antara Yerusalem dan Betlehem di Tepi Barat yang diduduki. Setiap pembangunan permukiman akan menyebabkan kerusakan serius pada prospek negara Palestina yang layak dan berdekatan," ujar Borrell. [yy/republika]

 

Saudi Kecam Proyek Permukiman Baru Israel di Yerusalem Timur

Fiqhislam.com - Arab Saudi mengecam keputusan Israel membangun permukiman ilegal baru di Yerusalem Timur. Riyadh menilai hal tersebut akan berdampak negatif untuk membawa perdamaian.

"Kami mengutuk dan menolak langkah yang bertentangan dengan keputusan internasional ini, merusak solusi dua negara, dan secara negatif memengaruhi upaya untuk membawa perdamaian ke kawasan itu," kata Kementerian Luar Negeri Saudi melalui akun Twitter resminya pada Selasa (17/11).

Pada Ahad (15/11) lalu, The Israel Land Authority (ILA) telah membuka tender bagi para kontraktor untuk proyek pembangunan 1.257 rumah di daerah Givat Hamatos. Penawaran akan berakhir pada 18 Januari. Kendati demikian ILA tidak merilis tanggal tentang kapan pembangunan akan dimulai.

Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh telah melayangkan protes dan kecaman atas rencana proyek tersebut. Menurut dia, rencana itu merupakan kelanjutan dari upaya Israel untuk melenyapkan solusi dua negara yang didukung secara internasional. Di sisi lain, Israel kembali secara terang-terangan mengabaikan semua resolusi internasional yang menegaskan ilegalitas permukiman.

"Tawaran lanjutan pemerintah pendudukan untuk unit perumahan permukiman baru tidak akan mengubah fakta bahwa semua permukiman pasti akan berakhir, dan bahwa permukiman ini ilegal serta melanggar semua keputusan dan hukum internasional," kata Rudeineh, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyampaikan kekhawatirannya atas rencana pembangunan permukiman Israel di Givat Hamatos. "Ini adalah lokasi utama antara Yerusalem dan Betlehem di Tepi Barat yang diduduki. Setiap pembangunan permukiman akan menyebabkan kerusakan serius pada prospek negara Palestina yang layak dan berdekatan," ujar Borrell. [yy/republika]

 

Liga Arab Mengecam

Israel Terus Bangun Rumah di Yerusalem, Liga Arab Mengecam


Fiqhislam.com - Liga Arab menolak proyek pembangunan permukiman baru Israel di Yerusalem Timur. Ia meminta Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mengecam hal tersebut.

"Dalam sebuah pernyataan, Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina dan Wilayah Arab yang Diduduki, Saeed Abu Ali, meminta komunitas internasional yang diwakili oleh negara dan organisasinya, terutama PBB dan Dewan Keamanan, untuk menyatakan penolakan dan kecamannya proyek pemukiman berbahaya ini," kata kantor berita Palestina WAFA dalam laporannya pada Rabu (18/11).

Dia mendesak Israel menghentikan proyek-proyek pembangunan permukiman yang bertentangan dengan hukum dan resolusi internasional. Sebab hal itu dapat merusak semua potensi solusi dua negara.

Abu Ali turut mengecam rencana kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo ke pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki serta Dataran Tinggi Golan, Suriah. Menurutnya kunjungan tersebut merupakan preseden sebab Pompeo menjadi menlu AS pertama yang melakukannya.

Pada Ahad (15/11) lalu, The Israel Land Authority (ILA) telah membuka tender bagi para kontraktor untuk proyek pembangunan 1.257 rumah di daerah Givat Hamatos. Penawaran bakal berakhir pada 18 Januari. Kendati demikian ILA tidak merilis tanggal tentang kapan pembangunan akan dimulai.

Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh telah melayangkan protes dan kecaman atas rencana proyek tersebut. Menurut dia, rencana itu merupakan kelanjutan dari upaya Israel untuk melenyapkan solusi dua negara yang didukung secara internasional. Di sisi lain, Israel kembali secara terang-terangan mengabaikan semua resolusi internasional yang menegaskan ilegalitas permukiman.

"Tawaran lanjutan pemerintah pendudukan untuk unit perumahan permukiman baru tidak akan mengubah fakta bahwa semua permukiman pasti akan berakhir, dan bahwa permukiman ini ilegal serta melanggar semua keputusan dan hukum internasional," kata Rudeineh.

Rudeineh pun memprotes rencana kunjungan Mike Pompeo ke permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Kedatangannya ke sana dinilai merupakan provokasi terhadap rakyat dan kepemimpinan Palestina. Dia menilai kunjungan Pompeo dapat menjadi penanda bahwa AS telah menjadi mitra fundamental dalam pendudukan tanah Palestina.

"Baik kunjungan ini maupun dukungan AS untuk permukiman Israel di tanah Palestina tidak dapat memberikan legitimasi pada permukiman tersebut atau mengubah fakta bahwa mereka pasti akan berakhir," katanya pada Ahad (15/11).

Rudeineh menekankan bahwa kunjungan Pompeo ke wilayah permukiman ilegal Israel dapat dipandang sebagai pengabaian mencolok terhadap resolusi komunitas internasional, terutama resolusi Dewan Keamanan PBB 2334. "Israel mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tak terbatas pemerintah AS saat ini, yang telah memberikan semua dukungan yang mungkin untuk kepentingan perluasan pemukiman dan pengambilalihan lebih banyak tanah Palestina," ujarnya.

Menurut situs berita Axios, Pompeo disebut berencana mengunjungi Israel pekan ini. Dalam kunjungannya, Pompeo akan mendatangi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Dia pun dikabarkan bakal menghampiri Dataran Tinggi Golan, sebuah wilayah Suriah yang turut diduduki Israel.

Jika terlaksana, Pompeo akan menjadi menteri luar negeri AS pertama yang mengunjungi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan. Kedua wilayah itu telah diduduki Israel sejak 1967. [yy/republika]