5 Jumadil-Awal 1443  |  Kamis 09 Desember 2021

basmalah.png

Normalisasi Arab-Israel Pengaruhi Perdamaian Palestina

Normalisasi Arab-Israel Pengaruhi Perdamaian Palestina

Fiqhislam.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berharap akan ada lebih banyak negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya hal itu dapat berdampak pada perdamaian dengan Palestina.

Dalam video yang diunggah di akun Facebook pribadinya pada Ahad (16/8), Netanyahu menjabarkan doktrin baru tentang Israel yang kuat dan mencari perdamaian dengan negara-negara Arab. Opsi itu dipilih alih-alih menarik diri dari kawasan guna mengakhiri konflik dengan Palestina.

"Perubahan bersejarah ini akan memajukan perdamaian dengan dunia Arab dan pada akhirnya, perdamaian, perdamaian sejati, terpantau, aman, dengan Palestina juga," kata Netanyahu dikutip laman Times of Israel.

Netanyahu pun kembali menyinggung tentang kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik yang baru saja dicapai Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA). Dia mengatakan itu merupakan kesepakatan damai pertama dengan negara Arab dalam 26 tahun. Kesepakatan tersebut berbeda dengan Mesir dan Yordania, dua negara Arab lainnya yang memiliki hubungan formal dengan Israel.

"Ini berbeda dari yang sebelumnya karena didasarkan pada dua prinsip 'damai untuk perdamaian' dan 'perdamaian melalui kekuatan'. Di bawah doktrin ini, Israel tidak diharuskan untuk menarik diri dari wilayah mana pun dan bersama-sama kedua negara secara terbuka menuai buah dari perdamaian penuh: Investasi, perdagangan, pariwisata, kesehatan, pertanian, perlindungan lingkungan dan di banyak bidang lainnya, termasuk pertahanan tentunya," ucap Netanyahu.

Menurut dia, perdamaian tersebut tak tercapai karena Israel melemahkan dirinya sendiri dengan menarik diri ke garis 1967. "Itu dicapai karena Israel memperkuat dirinya dengan menumbuhkan ekonomi bebas, kekuatan militer dan teknologi, dan dengan menggabungkan dua kekuatan ini untuk mencapai pengaruh internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.

Netanyahu menjelaskan doktrin baru Israel sangat bertentangan dengan persepsi bahwa tidak ada negara Arab yang akan setuju membuat perdamaian formal sebelum konflik dengan Palestina terselesaikan. Dia berpendapat konsep keliru itu memberi Palestina hak veto atas tercapainya perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab.

"Justru perluasan rekonsiliasi antara Israel dan dunia Arab yang kemungkinan besar akan mendorong perdamaian Israel-Palestina. Saya melihat negara tambahan bergabung dalam lingkaran perdamaian dengan kami," kata Netanyahu.

Dalam wawancara dengan Army Radio, Netanyahu membantah laporan bahwa dia dipaksa menerima ketentuan pembatalan pencaplokan Tepi Barat sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan UEA. "Ini bukan seolah-olah seseorang memberi saya pilihan dan mengatakan kepada saya untuk memilih kedaulatan atau normalisasi. Sama seperti tidak ada yang percaya saya akan membawa perjanjian damai - saya juga akan membawa kedaulatan (tawaran)," ucapnya.

Pada Kamis pekan lalu, Israel dan UEA mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik. Hal itu tercapai dengan bantuan Amerika Serikat (AS).

Di bawah kesepakatan tersebut, Israel disebut setuju untuk menangguhkan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Hal itu pun diutarakan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayad Al Nahyan.

"Kesepakatan telah dicapai untuk menghentikan lebih jauh aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina," kata dia melalui akun Twitter pribadinya. [yy/republika]

 

Normalisasi Arab-Israel Pengaruhi Perdamaian Palestina

Fiqhislam.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berharap akan ada lebih banyak negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya hal itu dapat berdampak pada perdamaian dengan Palestina.

Dalam video yang diunggah di akun Facebook pribadinya pada Ahad (16/8), Netanyahu menjabarkan doktrin baru tentang Israel yang kuat dan mencari perdamaian dengan negara-negara Arab. Opsi itu dipilih alih-alih menarik diri dari kawasan guna mengakhiri konflik dengan Palestina.

"Perubahan bersejarah ini akan memajukan perdamaian dengan dunia Arab dan pada akhirnya, perdamaian, perdamaian sejati, terpantau, aman, dengan Palestina juga," kata Netanyahu dikutip laman Times of Israel.

Netanyahu pun kembali menyinggung tentang kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik yang baru saja dicapai Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA). Dia mengatakan itu merupakan kesepakatan damai pertama dengan negara Arab dalam 26 tahun. Kesepakatan tersebut berbeda dengan Mesir dan Yordania, dua negara Arab lainnya yang memiliki hubungan formal dengan Israel.

"Ini berbeda dari yang sebelumnya karena didasarkan pada dua prinsip 'damai untuk perdamaian' dan 'perdamaian melalui kekuatan'. Di bawah doktrin ini, Israel tidak diharuskan untuk menarik diri dari wilayah mana pun dan bersama-sama kedua negara secara terbuka menuai buah dari perdamaian penuh: Investasi, perdagangan, pariwisata, kesehatan, pertanian, perlindungan lingkungan dan di banyak bidang lainnya, termasuk pertahanan tentunya," ucap Netanyahu.

Menurut dia, perdamaian tersebut tak tercapai karena Israel melemahkan dirinya sendiri dengan menarik diri ke garis 1967. "Itu dicapai karena Israel memperkuat dirinya dengan menumbuhkan ekonomi bebas, kekuatan militer dan teknologi, dan dengan menggabungkan dua kekuatan ini untuk mencapai pengaruh internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.

Netanyahu menjelaskan doktrin baru Israel sangat bertentangan dengan persepsi bahwa tidak ada negara Arab yang akan setuju membuat perdamaian formal sebelum konflik dengan Palestina terselesaikan. Dia berpendapat konsep keliru itu memberi Palestina hak veto atas tercapainya perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab.

"Justru perluasan rekonsiliasi antara Israel dan dunia Arab yang kemungkinan besar akan mendorong perdamaian Israel-Palestina. Saya melihat negara tambahan bergabung dalam lingkaran perdamaian dengan kami," kata Netanyahu.

Dalam wawancara dengan Army Radio, Netanyahu membantah laporan bahwa dia dipaksa menerima ketentuan pembatalan pencaplokan Tepi Barat sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan UEA. "Ini bukan seolah-olah seseorang memberi saya pilihan dan mengatakan kepada saya untuk memilih kedaulatan atau normalisasi. Sama seperti tidak ada yang percaya saya akan membawa perjanjian damai - saya juga akan membawa kedaulatan (tawaran)," ucapnya.

Pada Kamis pekan lalu, Israel dan UEA mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik. Hal itu tercapai dengan bantuan Amerika Serikat (AS).

Di bawah kesepakatan tersebut, Israel disebut setuju untuk menangguhkan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Hal itu pun diutarakan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayad Al Nahyan.

"Kesepakatan telah dicapai untuk menghentikan lebih jauh aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina," kata dia melalui akun Twitter pribadinya. [yy/republika]

 

Undang Pemimpin UEA

Presiden Israel Undang Pemimpin UEA ke Yerusalem


Fiqhislam.com - Presiden Israel secara resmi mengundang pemimpin Uni Emirat Arab (UEA) berkunjung ke Jerusalem setelah kedua negara mencapai kesepakatan normalisasi hubungan.

Israel dan UEA mengumumkan normalisasi hubungan diplomatik yang disponsori oleh Amerika Serikat pada Kamis (13/8/2020). Implementasi kesepakatan tersebut diyakini dapat mengubah politik Timur Tengah mulai dari masalah Palestina hingga urusan dengan musuh bersama Israel dan negara Teluk yakni Iran.

Langkah UEA menuai kecaman keras dari negara-negara Arab, namun nampaknya mendapat dukungan dari sejumlah negara di kawasan Teluk. Sebab, langkah serupa kemungkinan besar bakal dilakukan oleh Oman dan Bahrain.

Presiden Israel, Reuven Rivlin, mengapresiasi langkah UEA memperbaiki hubungan diplomatik yang sempat terhenti bertahun-tahun. Melalui surat resmi, Reuven mengundang pangeran Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan berkunjung ke ibu kota Israel yang diakui Amerika Serikat, Jerusalem.

"Di hari yang sudah ditentukan ini, kepemimpinan diukur dengan keberanian dan kemampuannya untuk menjadi terobosan dan berpandangan jauh ke depan," tulis Presiden Reuven dalam surat resminya dikutip dari Reuters, Selasa (18/8/2020).

"Saya percaya generasi mendatang akan menghargai cara Anda, para pemimpin berani dan bijak, yang telah memulai kembali wacana tentang perdamaian, kepercayaan, dialog antara masyarakat dan agama, kerja sama, dan masa depan yang menjanjikan."

"Atas nama orang Israel dan saya pribadi menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan undangan kepada Yang Mulia untuk mengunjungi Israel dan Jerusalem menjadi tamu kehormatan kami," lanjut isi surat.

Langkah Israel mengundang UEA ditentang keras oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Anggota PLO, Wassel Abu Youssef mengutuk undangan tersebut dan mengatakan "kunjungan petinggi negara Arab ke Jerusalem memanfaatkan pintu normalisasi merupakan aktivitas yang tidak bisa diterima."

Sebelumnya, pernyataan keras dilontarkan Pemerintah Iran yang menyebut langkah UEA menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina. [yy/iNews]

 

Terima Kasih Israel untuk Mesir

Terima Kasih Israel untuk Mesir, Oman, Bahrain


Fiqhislam.com - "Memperluas lingkaran perdamaian akan baik untuk seluruh wilayah," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Dia juga mengungkapkan peran Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS) Ron Dermer dan Duta Besar UEA untuk AS Yousef al-Otaiba dalam upaya mereka untuk mencapai kesepakatan tersebut.

"[Netanyahu] Dia berterima kasih kepada duta besar kami di Washington yang bekerja dengan sejawatnya dari UEA dan Gedung Putih, dan memainkan peran penting yang mengarah pada tercapainya kesepakatan damai itu," tambah pernyataan itu.

Kesepakatan untuk menormalkan hubungan UEA-Israel diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Kamis, mencegah rencana kontroversial Israel untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat yang diduduki.

Sebuah pernyataan bersama oleh AS, UEA dan Israel mengatakan "terobosan" akan mempromosikan "perdamaian di kawasan Timur Tengah dan merupakan bukti diplomasi dan visi yang berani dari tiga pemimpin," mengacu pada Trump, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan dan Netanyahu.

Kelompok-kelompok Palestina mengecam perjanjian baru itu, dengan mengatakan itu tidak melakukan apa pun untuk melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. 

Kesepakatan damai UEA dengan Israel adalah "tikaman berbahaya di belakang rakyat Palestina," kata Hamas dalam sebuah pernyataan. [yy/republika]