23 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 28 Nopember 2021

basmalah.png

Krisis Lebanon dan Jatuhnya Kabinet Hassan Diab

Krisis Lebanon dan Jatuhnya Kabinet Hassan Diab

Fiqhislam.com - Ketika ledakan di Beirut itu membuat ngeri mata dunia, Lebanon telah diguncang krisis sejak jauh hari.

Beirut hancur ketika ledakan 4 Agustus menewaskan 160 orang lebih dan melukai 5.000 lainnya. Entah bagaimana nasib 300.000 lainnya yang kehilangan tempat tinggal karena ledakan.

Dan sewaktu Presiden Prancis Emmanuel Macron menawarkan dukungan kepada rakyat Lebanon, warga Lebanon memohon perubahan kepada Prancis dan dunia.

"Inisiatif politik yang kuat harus dilakukan untuk memerangi korupsi, untuk menerapkan transparansi dan untuk melaksanakan reformasi yang diajukan dua tahun lalu," kata Macron pada konferensi donor internasional di Paris, dikutip dari Reuters, 11 Agustus 2020.

Bagi Lebanon, ledakan yang diyakini berasal dari 2.750 ton amonium nitrat, bahan kimia pembuat pupuk dan peledak, semakin mencekik setelah kejatuhan ekonomi dan krisis virus corona.

Lebanon seperti perumpamaan "sudah jatuh tertimpa tangga pula".
Dari krisis ke krisis

Pada era 1950-an Lebanon punya julukan "Swiss dari Timur Tengah" karena kekuatan finansial dan stabilitasnya.

Tapi Bank Dunia telah memperingatkan November lalu, sepertiga warga Lebanon dengan total populasi 6,1 juta hidup di bawah garis kemiskinan pada 2019, Euronews melaporkan. Angka ini bisa naik hingga 50% tahun ini.

Mata uang Lebanon pada saat itu sudah mulai terjun bebas dan kehilangan 80 persen nilainya terhadap dolar AS.

Guncangan mata uang dipicu oleh apa yang digambarkan sebagai skema Ponzi yang dilakukan negara.

Untuk menjaga perekonomian tetap bertahan, selama bertahun-tahun bank sentral meminjam uang dari bank swasta. Untuk menarik lebih banyak uang, lembaga keuangan ini menawarkan suku bunga yang semakin tinggi kepada pemegang rekening: warga Lebanon dan diaspora.

Tetapi kekhawatiran atas sistem ini, korupsi politik dan penyusutan pengiriman uang dari diaspora, akhirnya membuat uang yang disadap ke bank sentral mengering, menghancurkan seluruh sistem.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa ekonomi Lebanon akan berkontraksi sebesar 12% tahun ini. Proyeksi ini jauh lebih buruk daripada rata-rata penurunan 4,7% dalam perkiraan produksi untuk Timur Tengah dan Asia Tengah, dikutip dari CNN.

Lebanon gagal membayar sebagian utangnya pada bulan Maret dan berupaya untuk mendapatkan pinjaman US$ 10 miliar (Rp 147 triliun) dari IMF, tetapi pembicaraan terhenti bulan lalu.

Selama bertahun-tahun rakyat Lebanon juga telah menderita pemadaman listrik. Bagi banyak orang Lebanon, ketidakmampuan negara untuk menyalurkan listrik telah menjadi metafora untuk kegagalan negara yang lebih luas.

Perusahaan listrik negara Electricite du Liban (EdL) mengalami kerugian tahunan hingga US$ 2 miliar (Rp 30 triliun), sekitar sepertiga dari defisit anggaran Lebanon, menurut laporan Reuters.

Medio Juli Al Jazeera melaporkan bagaimana lampu lalu lintas mati karena negara tidak lagi memiliki anggaran listrik. Separuh dari lampu lalu lintas Beirut telah berhenti berfungsi, yang secara dramatis meningkatkan jumlah kecelakaan mobil.

Angka yang dibagikan oleh Pasukan Keamanan Internal dengan pusat manajemen lalu lintas Lebanon menunjukkan ada 33 kematian yang disebabkan oleh kecelakaan mobil di negara itu pada bulan Juni, menandai peningkatan 120 persen dibandingkan dengan April, ketika lampu lalu lintas di Beirut masih berfungsi, menurut laporan The National.

Sejak konferensi donor 2018 di Paris, Bank Dunia dan negara-negara Barat dan Arab telah siap dengan miliaran dolar AS untuk membantu Lebanon mengatur keuangan dan infrastrukturnya, dimulai dengan listrik, dengan satu syarat: Beirut harus memberlakukan reformasi, termasuk menunjuk sebuah regulator, memodernisasi jaringan dan akhirnya menaikkan harga listrik yang tidak berubah sejak 1990-an.

Selama dua tahun terakhir, para donatur telah menyaksikan dengan frustrasi ketika ekonomi Lebanon runtuh, reformasi mandek, dan politisi berdebat tentang di mana harus membangun pembangkit listrik baru.

Pada pertengahan Oktober, pemerintah mengusulkan pajak baru untuk tembakau, bensin, dan panggilan suara melalui layanan pesan seperti WhatsApp untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan, tetapi reaksi keras memaksa pemerintahan Saad Hariri untuk membatalkan rencana tersebut.
Politik sektarian memperdalam krisis

Lebanon telah diatur oleh sistem pembagian kekuasaan sektarian sejak kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1943. Kepala negara harus seorang Kristen Maronit, perdana menteri seorang Muslim Sunni dan ketua parlemen seorang Muslim Syiah.

Sistem ini, yang berasal dari Pakta Nasional 1943, secara historis menyebabkan pembentukan pemerintahan yang mandek, pemerintahan yang gagal, dan bentrokan berlarut-larut hingga perang saudara, menurut lembaga think thank Atlantic Council.

Sistem itu bertujuan untuk mewakili total 18 komunitas agama, yang terdiri dari empat Muslim, 12 Kristen, sekte Druze dan Yudaisme. Meskipun dirancang untuk memastikan perwakilan semua komunitas agama, sistem tersebut telah membantu menimbulkan krisis demi krisis di Lebanon, memuncak dalam perang saudara dari tahun 1975 hingga 1990.

Para pengkritik mengatakan sistem itu menghalangi pembentukan negara pusat yang efektif karena masing-masing pemimpin sektarian memiliki agenda regional dan kepentingan pribadi.

Partai-partai utama yang mendominasi Lebanon adalah Sunni, Syiah, Druze, dan Kristen, di mana semuanya berupaya berebut pengaruh di negara bagian yang telah mereka eksploitasi untuk tujuan mereka sendiri, sambil saling menyalahkan atas kekacauan tersebut.

Yang paling kuat adalah gerakan Syiah Hizbullah yang didukung Iran dan bersenjata lengkap, yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai organisasi teroris dan dianggap sebagai ancaman global. Kelompok ini sekarang terlibat lebih dalam ke urusan kenegaraan daripada sebelumnya.

Lebanon mulai bangkit dari perang saudara pada 1990 atas inisiatif Perdana Menteri Rafik Hariri. Namun, pembangunan kembali kontroversial dan banyak yang menyalahkan krisis saat ini, setidaknya dalam dimensi fiskal, pada cara yang digunakan untuk menghidupkan kembali pusat kota Beirut. Proyek rekonstruksi sebagian besar dilakukan melalui Solidaire yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh keluarga Hariri dan investor kaya dari Teluk, menurut Atlantic Council.

Kontroversi juga memicu persaingan sengit oleh berbagai faksi Lebanon untuk mendapatkan kontrak dan jatah investasi di perusahaan asing yang diundang untuk proyek modernisasi lainnya. Solidaire pada dasarnya membuka jalan baru untuk praktik korupsi lebih luas. Transparency International memberi peringkat Lebanon 137 dari 180 negara paling Korup pada 2019.

Sudah menjadi jelas, setidaknya sejak demonstrasi yang dimulai pada Oktober 2019, bahwa apa yang diprotes orang Lebanon bukanlah sekadar kasus kesalahan manajemen keuangan, tetapi sistem cacat yang fundamental yang menempatkan sektarianisme, feodalisme, dan korupsi pada setiap keputusan yang dibuat di setiap tingkat pemerintahan.
Rakyat di ambang batas kesabaran

"Saya bukan orang kafir…Tapi kelaparan adalah kafir," kata seorang pemuda Lebanon sebelum bunuh diri pada Juli tahun ini.

Kasus bunuh dirinya adalah yang keempat yang tercatat di Beirut dalam waktu kurang dari 24 jam. Bunuh diri telah dikaitkan dengan keputusasaan atas gejolak sosial-ekonomi yang mendalam di Lebanon, menurut The Arab Weekly.

Juru bicara Pasukan Keamanan Dalam Negeri Lebanon tidak dapat memberikan angka pasti, tetapi mereka mengonfirmasi bahwa tingkat bunuh diri meningkat tahun ini. Tahun lalu, Pasukan Keamanan Dalam Negeri mencatat 171 kasus bunuh diri dari mereka yang berusia antara 18 dan 29 tahun, kurang dari setengah jumlah tahun ini, menurut laporan media dan data tidak resmi.

Pemerintah Lebanon pada April menyetujui rencana reformasi ekonomi untuk menyelamatkan negara dari krisis yang parah.

Lebanon meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu negara itu menemukan jalan keluar dari krisis keuangan berdasarkan rencana penyelamatan lima tahun pemerintah, kata Perdana Menteri Hassan Diab, dikutip dari Asharq Al-Awsat.

Pembicaraan dengan IMF pada Mei ditunda karena kelambanan reformasi dan perselisihan antara pemerintah, bank, dan politisi, mengenai skala kerugian finansial yang besar. Rakyat Lebanon pun sudah terlanjur geram dengan pemerintah.

Menjelang pengunduran diri kabinet Hassan Diab, demonstrasi meletus untuk hari ketiga di pusat Beirut, dengan beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah pasukan keamanan yang menjaga pintu masuk menuju gedung parlemen.

Bagi banyak warga Lebanon, ledakan di Beirut adalah pukulan terakhir dalam krisis berkepanjangan atas keruntuhan ekonomi, korupsi, pemborosan, dan pemerintahan yang tidak berfungsi, dan mereka turun ke jalan menuntut perubahan sampai ke akarnya.

"Seluruh rezim perlu diubah. Tidak akan ada bedanya jika ada pemerintahan baru," kata Joe Haddad, seorang insinyur Beirut, mengatakan kepada Reuters.

Sistem pemerintahan mengharuskan Presiden Aoun untuk berkonsultasi dengan blok parlemen tentang siapa yang harus menjadi perdana menteri berikutnya, dan dia berkewajiban untuk menunjuk kandidat dengan tingkat dukungan terbesar di antara anggota parlemen.

Membentuk pemerintahan di tengah perpecahan faksi telah menjadi momok. Sekarang, dengan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap elit penguasa atas ledakan tersebut dan krisis keuangan yang menghancurkan, mungkin sulit untuk menemukan kandidat yang bersedia menjadi perdana menteri.

Setelah mantan perdana menteri Saad Hariri mengundurkan diri pada Oktober 2019 di tengah protes anti-pemerintah atas dugaan korupsi dan salah urus, butuh lebih dari dua bulan untuk membentuk pemerintahan Hassan Diab.

Protes anti-pemerintah Lebanon dalam dua hari terakhir menjadi demonstrasi terbesar sejak Oktober, ketika rakyat yang marah memprotes krisis Lebanon yang berakar pada korupsi yang merajalela, salah urus, serta tidak adanya akuntabilitas tingkat tinggi di kalangan oligarki dan elit politik. [yy/tempo]