16 Jumadil-Akhir 1443  |  Rabu 19 Januari 2022

basmalah.png

BERITA INTERNASIONAL

Setahun Kematian Mursi, Bangkit dan Runtuhnya Ikhwanul Muslimin

Setahun Kematian Mursi, Bangkit dan Runtuhnya Ikhwanul Muslimin

Fiqhislam.com - Tepat hampir setahun lalu, presiden Mesir pertama yang dipilih melalui jalur demokratis Muhammad Mursi meninggal. Mursi meninggal bukan di rumah atau bersama keluarganya, melainkan saat di persidangan pada 17 Juni 2019.

Ia tiba-tiba terjatuh di pengadilan. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak dapat tertolong. Kini gerakan Ikhwanul Muslimin yang mendukung Mursi masih dinyatakan terlarang. Sementara pendukung Ikhwan tak sedikit yang masih berada di balik jeruji besi.

Seperti diketahui kejatuhan Husni Mubarak saat revolusi Arab Spring di Mesir pada 2011 mengejutkan banyak pihak. Rezim otoriter Mubarak yang hingga kini dianggap memiliki tatanan kediktatoran paling kuat runtuh oleh tekanan pengunjuk rasa dan lemahnya ikatan sosial elite epolitik. Militer berpaling dari rezim di detik-detik paling krusial.

The Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), lembaga militer tertinggi Mesir yang dibentuk untuk mengoordinasikan strategi di masa perang, memutuskan untuk menggelar pemilihan umum. Hasilnya seperti yang telah diketahui sayap politik Ikhwanul Muslimin yakni Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) dan sekutu mereka Democratic Alliance meraih banyak suara di parlemen.

Beberapa bulan kemudian kandidat presiden FJP, Muhammad Mursi terpilih sebagai presiden Mesir. Mursl dilantik pada 30 Juni 2012. Tapi, usia Mursi di pemerintahan tak berlangsung lama. Ia digulingkan oleh militer setelah gerakan oposisi menggelar demonstrasi besar-besaran memintanya mundur.

Pakar politik Arab Universitas Laval, Prancis, Jean-François Létourneau menulis Ikhwanul Muslim yang didirikan pada 1920-an memiliki sejarah panjang aktivisme politik di Mesir. Dalam artikel Explaining the Muslim Brotherhood’s Rise and Fall in Egypt di Jurnal Mediterranean Politics, Létourneau mengatakan organisasi itu telah melebarkan sayap ke berbagai negara lain.

"Gerakan ini menarik minat sejumlah cendekiawan, terutama sejak tahun 1980-an, ketika muncul apa yang disebut kebangkitan Islam di negara-negara mayoritas Muslim yang disertai meningkatnya pengaruh gerakan Islam pada budaya dan marginalisasi semu, di beberapa negara yang sama, gerakan ini mendorong demokrasi sekuler," tulis Létourneau.

Selama kekuasaan Mubarak, Ikhwanul Muslimin dikenal sebagai oposisi pemerintah terbesar. Ketika Mubarak jatuh Ikhwanul Muslimin tampil sebagai wajah baru. Pada Maret 2012 FJP menunjuk aktivis Khairat el-Shater sebagai calon presiden.

Tapi Mahkamah Agung menganulir pencalonannya dengan alasan Shater baru keluar penjara pada bulan Maret 2011. Sementara calon presiden setidaknya harus keluar dari penjara enam tahun sebelum pemilihan presiden yang dijadwalkan 14 April 2012.

Setelah El-Shater didiskualifikasi, Muhammad Mursi yang sebelumnya hanya calon cadangan maju sebagai kandidat presiden. Sarjana teknik lulusan Amerika itu didukung tokoh agama terkenal Safwat Hegazi.

Mursi menang pada putaran pertama mengalahkan Ahmed Shafik, Hamdeen Sabahi, Abdel Moneim Aboul Fotouh dan Amir Moussa. Pada putaran kedua Mursi mengalahkan Shafik dengan dengan perbandingan suara 51,7 persen dan 48,3 persen.

Kemenangan Mursi sempat mematahkan tradisi kekuasaan militer di Mesir sejak negara itu menggulingkan monarki 60 tahun sebelumnya. Kemenangan ini juga kemenangan pertama Ikhwanul Muslimin di dunia Arab setelah 84 tahun bergerak di akar rumput. [yy/republika]

 

Setahun Kematian Mursi, Bangkit dan Runtuhnya Ikhwanul Muslimin

Fiqhislam.com - Tepat hampir setahun lalu, presiden Mesir pertama yang dipilih melalui jalur demokratis Muhammad Mursi meninggal. Mursi meninggal bukan di rumah atau bersama keluarganya, melainkan saat di persidangan pada 17 Juni 2019.

Ia tiba-tiba terjatuh di pengadilan. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak dapat tertolong. Kini gerakan Ikhwanul Muslimin yang mendukung Mursi masih dinyatakan terlarang. Sementara pendukung Ikhwan tak sedikit yang masih berada di balik jeruji besi.

Seperti diketahui kejatuhan Husni Mubarak saat revolusi Arab Spring di Mesir pada 2011 mengejutkan banyak pihak. Rezim otoriter Mubarak yang hingga kini dianggap memiliki tatanan kediktatoran paling kuat runtuh oleh tekanan pengunjuk rasa dan lemahnya ikatan sosial elite epolitik. Militer berpaling dari rezim di detik-detik paling krusial.

The Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), lembaga militer tertinggi Mesir yang dibentuk untuk mengoordinasikan strategi di masa perang, memutuskan untuk menggelar pemilihan umum. Hasilnya seperti yang telah diketahui sayap politik Ikhwanul Muslimin yakni Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) dan sekutu mereka Democratic Alliance meraih banyak suara di parlemen.

Beberapa bulan kemudian kandidat presiden FJP, Muhammad Mursi terpilih sebagai presiden Mesir. Mursl dilantik pada 30 Juni 2012. Tapi, usia Mursi di pemerintahan tak berlangsung lama. Ia digulingkan oleh militer setelah gerakan oposisi menggelar demonstrasi besar-besaran memintanya mundur.

Pakar politik Arab Universitas Laval, Prancis, Jean-François Létourneau menulis Ikhwanul Muslim yang didirikan pada 1920-an memiliki sejarah panjang aktivisme politik di Mesir. Dalam artikel Explaining the Muslim Brotherhood’s Rise and Fall in Egypt di Jurnal Mediterranean Politics, Létourneau mengatakan organisasi itu telah melebarkan sayap ke berbagai negara lain.

"Gerakan ini menarik minat sejumlah cendekiawan, terutama sejak tahun 1980-an, ketika muncul apa yang disebut kebangkitan Islam di negara-negara mayoritas Muslim yang disertai meningkatnya pengaruh gerakan Islam pada budaya dan marginalisasi semu, di beberapa negara yang sama, gerakan ini mendorong demokrasi sekuler," tulis Létourneau.

Selama kekuasaan Mubarak, Ikhwanul Muslimin dikenal sebagai oposisi pemerintah terbesar. Ketika Mubarak jatuh Ikhwanul Muslimin tampil sebagai wajah baru. Pada Maret 2012 FJP menunjuk aktivis Khairat el-Shater sebagai calon presiden.

Tapi Mahkamah Agung menganulir pencalonannya dengan alasan Shater baru keluar penjara pada bulan Maret 2011. Sementara calon presiden setidaknya harus keluar dari penjara enam tahun sebelum pemilihan presiden yang dijadwalkan 14 April 2012.

Setelah El-Shater didiskualifikasi, Muhammad Mursi yang sebelumnya hanya calon cadangan maju sebagai kandidat presiden. Sarjana teknik lulusan Amerika itu didukung tokoh agama terkenal Safwat Hegazi.

Mursi menang pada putaran pertama mengalahkan Ahmed Shafik, Hamdeen Sabahi, Abdel Moneim Aboul Fotouh dan Amir Moussa. Pada putaran kedua Mursi mengalahkan Shafik dengan dengan perbandingan suara 51,7 persen dan 48,3 persen.

Kemenangan Mursi sempat mematahkan tradisi kekuasaan militer di Mesir sejak negara itu menggulingkan monarki 60 tahun sebelumnya. Kemenangan ini juga kemenangan pertama Ikhwanul Muslimin di dunia Arab setelah 84 tahun bergerak di akar rumput. [yy/republika]

 

Mursi yang tak Pernah Mengakui al-Sisi Presiden Mesir

Mursi yang tak Pernah Mengakui al-Sisi Presiden Mesir


Fiqhislam.com - Pemerintahan Mursi tak berlangsung lama. Ia dikudeta oleh Menteri Pertahanan yang ia angkat Abdul Fattah al-Sisi pada 2013. Dua hari setelah Panglima Militer Mesir Jenderal Abdel Fattah al-Sisi memberikan ultimatum kepada presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokratis, Mohammed Mursi untuk menyelesaikan krisis 30 Juni 2013. Al-Sisi memerintahkan penangkapan Mursi.

Saat itu media Qatar, Aljazirah melaporkan salah seorang petinggi Ikhwanul Muslimin mengatakan Mursi dibawa ke fasilitas militer bersama pejabat tinggi lainnya. Sementara BBC mengutip juru bicara Ikhwanul Muslimin Gehad el-Haddad yang mengatakan Mursi menjadi tahanan rumah bersama 'seluruh tim presiden'.

"Pidato presiden semalam tidak sesuai dan memenuhi tuntutan (rakyat, mendorong angkatan bersenjata untuk berunding) dengan beberapa simbol pasukan nasional dan pemuda tanpa mengecualikan siapa pun," kata El-Sisi dalam pidatonya.

"(Mereka menyetujui peta jalan militer) yang termasuk tahap awal untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Mesir yang kuat dan koheren yang tidak mengecualikan siapa pun dan pada akhirnya mengakhir konflik dan perpecahan saat ini," tambah al-Sisi.

Pada 5 Juli anggota Ikhwanul Muslimin dan simpatisan mereka menggelar unjuk rasa yang dinamakan 'Penolakan Jumat' yang artinya mereka menolak Mursi digulingkan. Di sejumlah daerah mereka bentrok dengan polisi dan tentara. Beberapa media melaporkan tentara menembakan peluru tajam ke arah kerumunan. Sebanyak 36 orang tewas dan lebih dari 1.000 lainnya terluka.

Pada  8 Juli Ikhwanul Muslimin menuduh pemerintah Mesir melakukan pembantaian di Kairo. Saat itu Aljazirah melaporkan Kementerian Kesehatan Mesir mengatakan setidaknya 42 orang tewas terbunuh dari 300 orang lainnya terluka. 

Anggota Parlemen Ikhwanul Muslimin Mohammed Ibrahim El-Betagy mengatakan insiden itu terjadi saat shalat subuh. Polisi masuk ke dalam lokasi kejadiaan dan melakukan pembantaian. "Mayoritas korban luka terkena tembakan di kepala," kata salah satu dokter.

Dua hari kemudian pemerintah Mesir mengeluarkan surat penangkapan Pemimpin Tertinggi Ikhwanul Muslimin di Mesir Mohammed Badie dan sejumlah petinggi organisasi tersebut. Mereka berjanji akan terus melakukan perlawanan terhadap pemerintahan militer.

Di hari yang sama Program Laporan Investigasi University Berkeley California menemukan bukti Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menggelontorkan dana untuk politisi dan aktivis di Mesir untuk memicu kerusuhan setelah Husni Mubarak digulingkan. Pemerintah AS menyebutnya sebagai program 'bantuan demokrasi'. 

Pada 11 Juli AS pun mengumumkan akan meninjau ulang aliran dana sebesar 12 juta dolar AS yang diberikan ke Mesir setelah Mubarak ditumbangkan.

Pada 13 Agustus presiden sementara Adly Mansour menunjuk 18 gubernur baru yang sebagian besar perwira militer dan menyingkirkan semua pejabat Ikhwanul Muslimin.

Satu hari kemudian polisi Mesir menyerbu kamp pendukung Mursi yang sudah melakukan protes selama enam pekan dan membubarkan mereka. Bentrokan terjadi ketika pemerintah mengumumkan masa darurat nasional selama satu bulan.

Kementerian Kesehatan Mesir mengatakan korban tewas mencapai 638 orang, sebanyak 595 di antaranya warga sipil dan 43 petugas kepolisian. Sekitar 3.994 orang terluka.

Pada akhir Desember 2013 Ikhwanul Muslimin resmi menjadi ditetapkan sebagai kelompok teroris. Wakil Perdana Menteri Mesir Hossam Eissa mengatakan dengan begitu pemerintah memiliki wewenang lebih besar untuk menindak keras organisasi tersebut.

Keputusan ini diambil setelah bom bunuh diri di markas polisi di Mansoura yang menewaskan 16 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Eissa mengatakan dari ujung selatan hingga utara Mesir, merasa 'ngeri dengan kejahatan yang dilakukan Ikhwanul Muslimin'.

"Ini konteks bahayanya dari ketegangan menuju kekerasan terhadap Mesir dan rakyat Mesir, dan memperjelas kelompok Ikhwanul Muslimin tidak tahu apa-apa selain kekerasan," katanya seperti dikutip BBC.

Sejak saat itu semua pejabat tinggi Ikhwanul Muslimin ditangkap. Human Rights Watch melaporkan sejak Mursi digulingkan terjadi penindakan keras yang dilakukan al-Sisi terhadap pengunjuk rasa, musuh politiknya, jurnalis independen dan pembela hak asasi manusia.

Human Rights Watch mengatakan mereka menemukan penyiksaan di Mesir dilakukan secara sistematik, menyeluruh dan tampaknya melanggar hak asasi manusia.

Pada 2018 organisasi hak asasi manusia Mesir, Egyptian Organization for Human Rights (EOHR) mengatakan Kementerian Dalam Negeri Mesir mengetahui sekitar 500 dari 700 orang yang dilaporkan hilang paksa sedang menunggu persidangan sejak tahun 2015.

Sementara itu sebuah panel pakar dari PBB melaporkan pada November 2019 lalu, kematian Mursi merupakan 'pembunuhan' sewenang-wenang yang disetujui oleh negara.

"Mursi ditahan dalam kondisi yang brutal selama lima tahun masa penahanannya di Kompleks Penjara Tora," ujar Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam laporannya.

Kelompok Ikhwanul Muslimin juga meyakini kematian Mursi adalah sebuah pembunuhan. Mursi tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak selama di penahanan.

Mursi dituduh melakukan berbagai perbuatan tercela. Mulai dari penghasutan sampai dengan pembunuhan. Mursi dikatakan harus bertanggung jawab atas tewasnya massa demonstrasi kelompok oposisi pada Desember 2012. Ia juga disebut telah membocorkan rahasa negara ke negara lain.

Hingga waktu kematiannya, Mursi tidak pernah mengakui kepemimpinan Sisi. Ia menganggap dirinya sebagai presiden sah Mesir. [yy/republika]