2 Jumadil-Awal 1443  |  Senin 06 Desember 2021

basmalah.png

Parlemen Irak Keluarkan Resolusi untuk Usir Militer AS

Parlemen Irak Keluarkan Resolusi untuk Usir Militer ASFiqhislam.com - Parlemen Irak menyerukan Amerika Serikat (AS) dan pasukan militer asing lainnya untuk pergi dari wilayah Irak. Keputusan ini datang di tengah meningkatnya serangan pasca tewasnya Komandan Pasukan IRGC, Letnan Jenderal Qassem Soleimani di sekitar bandara Baghdad akibat serangan drone AS.

Parlemen Irak mengeluarkan resolusi yang menyerukan pemerintah untuk bekerja guna mengakhiri semua kehadiran pasukan asing dari tanah Irak.

"Pemerintah Irak harus bekerja untuk mengakhiri keberadaan pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan tanah, ruang udara, atau air dengan alasan apa pun," sebut pernyataan Parlemen Irak, seperti dikutip dari Reuters.



Resolusi parlemen, tidak seperti undang-undang, tidak mengikat pemerintah. Tapi, resolusi ini kemungkinan akan mendapat perhatian serius dari Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi. Resolusi itu disahkan oleh anggota parlemen Syiah, karena sesi khusus diboikot oleh sebagian besar anggota parlemen Muslim dan Kurdi.

Salah satu anggota parlemen Sunni mengatakan kepada Reuters, bahwa kedua kelompok khawatir bahwa mengusir pasukan koalisi yang dipimpin AS akan membuat Irak rentan terhadap pemberontakan, merusak keamanan, dan meningkatkan kekuatan milisi Syiah yang didukung Iran.

Saat ini ada sekitar 5.000 tentara AS di Irak. Sebagian besar berperan sebagai penasihat militer. Kehadiran militer AS di Irak bermula dari upaya penggulingan diktator Saddam Husein, di mana personel militer AS terlibat langsung dalam upaya mengakhiri rezim Saddam. [yy/sindonews]

Parlemen Irak Keluarkan Resolusi untuk Usir Militer ASFiqhislam.com - Parlemen Irak menyerukan Amerika Serikat (AS) dan pasukan militer asing lainnya untuk pergi dari wilayah Irak. Keputusan ini datang di tengah meningkatnya serangan pasca tewasnya Komandan Pasukan IRGC, Letnan Jenderal Qassem Soleimani di sekitar bandara Baghdad akibat serangan drone AS.

Parlemen Irak mengeluarkan resolusi yang menyerukan pemerintah untuk bekerja guna mengakhiri semua kehadiran pasukan asing dari tanah Irak.

"Pemerintah Irak harus bekerja untuk mengakhiri keberadaan pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan tanah, ruang udara, atau air dengan alasan apa pun," sebut pernyataan Parlemen Irak, seperti dikutip dari Reuters.



Resolusi parlemen, tidak seperti undang-undang, tidak mengikat pemerintah. Tapi, resolusi ini kemungkinan akan mendapat perhatian serius dari Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi. Resolusi itu disahkan oleh anggota parlemen Syiah, karena sesi khusus diboikot oleh sebagian besar anggota parlemen Muslim dan Kurdi.

Salah satu anggota parlemen Sunni mengatakan kepada Reuters, bahwa kedua kelompok khawatir bahwa mengusir pasukan koalisi yang dipimpin AS akan membuat Irak rentan terhadap pemberontakan, merusak keamanan, dan meningkatkan kekuatan milisi Syiah yang didukung Iran.

Saat ini ada sekitar 5.000 tentara AS di Irak. Sebagian besar berperan sebagai penasihat militer. Kehadiran militer AS di Irak bermula dari upaya penggulingan diktator Saddam Husein, di mana personel militer AS terlibat langsung dalam upaya mengakhiri rezim Saddam. [yy/sindonews]

Donald Trump Ancam Jatuhkan Sanksi ke Irak

Donald Trump Ancam Jatuhkan Sanksi ke Irak


Fiqhislam.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Irak. Ancaman dilayangkan setelah parlemen Irak menyerukan agar pasukan AS dan militer asing lainnya angkat kaki dari negara tersebut.

"Jika ada tindakan bermusuhan, bahwa mereka melakukan apa pun yang kami pikir tidak pantas, kami akan memberikan sanksi pada Irak. Sanksi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya," kata Trump pada Ahad (5/1).

Trump pun menyinggung tentang investasi militer yang telah dilakukan AS di Irak. "Kami memiliki pangkalan udara yang sangat mahal di sana. Dibutuhkan miliaran dolar untuk membangunnya. Kami tidak akan pergi kecuali mereka membayar kami untuk hal itu," ujarnya.

Kendati demikian, Trump tak menyinggung pangkalan udara mana yang dia maksud. Namun, pernyataannya diprediksi merujuk pada pangkalan udara Al Asad di Provinsi Anbar. Fasilitas tersebut dioperasikan bersama oleh pasukan AS dan Irak.

Parlemen Irak telah menerbitkan resolusi yang menyerukan agar pasukan AS hengkang dari negara tersebut. Langkah itu diambil setelah Washington membunuh Komandan Pasukan Quds Mayor Jenderal Qasem Soleimani di Bandara Internasional Baghdad pada Jumat pekan lalu.

Departemen Luar Negeri AS telah menyatakan kekecawaan atas resolusi parlemen Irak. Mereka mendesak agar Irak mempertimbangkan kembali keinginannya menyingkirkan pasukan AS dari negara tersebut.

Soleimani merupakan tokoh militer Iran yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Ia dipercaya memimpin Pasukan Quds, sebuah divisi atau sayap dari Garda Revolusi Iran yang bertanggung jawab untuk operasi ekstrateritorial, termasuk kontra-intelijen di kawasan.

Kematian Soleimani meruncingkan hubungan Iran dan AS. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah menyatakan akan mengambil aksi balasan terhadap Washington.

Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi mengatakan pembunuhan Soleimani merupakan tindakan perang. Menurutnya, Iran layak melakukan aksi balasan.

"Tadi malam (AS) memulai perang militer dengan membunuh salah satu jenderal tinggi kami melalui aksi teror. Jadi apa lagi yang bisa diharapkan dari Iran? Kita tidak bisa hanya diam saja. Kami harus bertindak dan kami akan bertindak," kata Ravanchi saat diwawancara CNN pada Jumat pekan lalu.

Iran, kata dia, tak bisa menutup mata atas kejadian tersebut. "Pasti akan ada balas dendam, balas dendam yang keras. Respons terhadap aksi militer adalah aksi militer. Oleh siapa, kapan, di mana? itu untuk masa depan untuk disaksikan," ujar Ravanchi. [yy/republika]

Inggris tak akan Sesali Kematian Soleimani

Inggris tak akan Sesali Kematian Soleimani


Fiqhislam.com - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Ahad (5/1) menyatakan Inggris tidak akan menyesali kematian komandan Pengawal Revolusi Iran Qassem Soleimani. Soleimani tewas akibat serangan pesawat nirawak Amerika Serikat di Irak pada Jumat.

Akan tetapi Inggris menyerukan pengendalian diri untuk merespons kematiannya. "Soleimani bertanggung jawab atas pola tingkah laku yang memecah belah dan mengacaukan di kawasan. Mengingat peran utama yang ia mainkan dalam sejumlah aksi, yang menewaskan ribuan warga sipil tak berdosa dan personel barat, kami tidak akan menyesali kematiannya," kata Johnson melalui pernyataan.

"Seruan ... aksi balasan akan menciptakan lebih banyak kekerasan," imbuhnya.

Johnson mengaku telah berbicara dengan Presiden AS Donald Trump, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Mereka sudah berbicara soal situasi mendidih di Timur Tengah. "Kami berkoordinasi erat dengan semua pihak untuk meredam konflik," tukas Johnson. Menurutnya, sejumlah langkah telah ditempuh untuk meningkatkan keamanan bagi personel dan kepentingan Inggris di kawasan tersebut.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah berbicara dengan Boris Johnson. Gedung Putih mengatakan keduanya membahas situasi di Irak dan Iran. Rilis Senin (6/1) hanya memberikan sedikit rincian tentang panggilan telepon tersebut. Gedung Putih mencatat kedua pemimpin menegaskan kembali persekutuan antar kedua negara. [yy/republika]