2 Jumadil-Awal 1443  |  Senin 06 Desember 2021

basmalah.png

Perundingan dengan Israel Dibawa ke Mahkamah Internasional

Perundingan dengan Israel Dibawa ke Mahkamah Internasional


Fiqhislam.com - Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan pihaknya akan membawa rencana perundingan damai dengan Israel yang ditawarkan Amerika Serikat (AS) ke Mahkamah Internasional. Hal ini karena dalam skema perundingan tersebut, Yerusalem akan sepenuhnya menjadi milik Israel.

"Kami berusaha mendapatkan dukungan Mahkamah Internasional bahwa rencana (perundingan) ini bertentangan dengan resolusi legitimasi internasional yang menyatakan Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki," ujar Erekat dilaporkan laman Anadolu Agency, Senin (29/1).

Menurut Erekat, pemimpin Palestina bekerja berdasarkan rencana terpadu untuk merespons keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kendati demikian, ia belum mengungkapka kapan akan mengajukan rencana perundingan yang ditawarkan AS ke Mahkamah Internasional.

Setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 lalu, muncul istilah "Deal of the Century". Istilah ini mengacu pada rencana AS untuk kembali menyelesaikan perselisihan abadi antara Palestina dan Israel.

Dalam kerangka perundingan tersebut, AS menyusun bahwa seluruh wilayah Yerusalem dan blok-blok permukiman Yahudi di kota tersebut menjadi milik Israel. Imbalan dari hal ini adalah terbentuknya negara Palestina yang didemiliterisasi.

Rencana perundingan tersebut juga menyerukan wilayah Abu Dis di Tepi Barat, yang berbatasan dengan Yerusalem, pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina. Selain itu, rencana yang diusulkan AS menyerukan agar Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi. [yy/republika]

Perundingan dengan Israel Dibawa ke Mahkamah Internasional


Fiqhislam.com - Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat mengatakan pihaknya akan membawa rencana perundingan damai dengan Israel yang ditawarkan Amerika Serikat (AS) ke Mahkamah Internasional. Hal ini karena dalam skema perundingan tersebut, Yerusalem akan sepenuhnya menjadi milik Israel.

"Kami berusaha mendapatkan dukungan Mahkamah Internasional bahwa rencana (perundingan) ini bertentangan dengan resolusi legitimasi internasional yang menyatakan Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki," ujar Erekat dilaporkan laman Anadolu Agency, Senin (29/1).

Menurut Erekat, pemimpin Palestina bekerja berdasarkan rencana terpadu untuk merespons keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kendati demikian, ia belum mengungkapka kapan akan mengajukan rencana perundingan yang ditawarkan AS ke Mahkamah Internasional.

Setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 lalu, muncul istilah "Deal of the Century". Istilah ini mengacu pada rencana AS untuk kembali menyelesaikan perselisihan abadi antara Palestina dan Israel.

Dalam kerangka perundingan tersebut, AS menyusun bahwa seluruh wilayah Yerusalem dan blok-blok permukiman Yahudi di kota tersebut menjadi milik Israel. Imbalan dari hal ini adalah terbentuknya negara Palestina yang didemiliterisasi.

Rencana perundingan tersebut juga menyerukan wilayah Abu Dis di Tepi Barat, yang berbatasan dengan Yerusalem, pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina. Selain itu, rencana yang diusulkan AS menyerukan agar Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi. [yy/republika]

Raja Yordania dan Presiden Jerman Bahas Isu Palestina

Raja Yordania dan Presiden Jerman Bahas Isu Palestina


Raja Yordania dan Presiden Jerman Bahas Isu Palestina


Fiqhislam.com - Raja Yordania Abdullah II menggelar pembicaraan dengan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Selain membahas peningkatan hubungan bilateral, keduanya pun membicarakan tentang isu Palestina.

Raja Abdullah dan Steinmeier terlibat pembicaraan tentang cara untuk mengembangkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, mencakup ekonomi, investasi, pariwisata, pembangunan, serta keamanan dan militer.

Raja Abdullah menggarisbawahi hubungan yang kuat dan bersejarah dengan Jerman. Ia pun memuji Steinmeier selaku tokoh yang baru saja menjabat posisi presiden Jerman sebagai teman lama dan baik dari Yordania.

Selain membahas kerja sama bilateral, Raja Abdullah mengaku turut membahas isu Palestina dengan Steinmeier. "Ada banyak isu yang kita bahas, yang terpenting adalah tentang Yerusalem dan masa depan proses perdamaian (Palestina dan Israel)," katanya, seperti dilaporkan laman Asharq Al-Awsat, Senin (29/1).

"Saya percaya bahwa posisi kita dalam masalah Palestina dan Yerusalem diketahui oleh Anda. Kami mendukung solusi dua negara di mana Yerusalem Timur adalah ibu kota Palestina. Ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas," kata Raja Abdullah kepada Steinmeier sebelum melakukan diskusi tertutup.

Steinmeier pun turut memuji Raja Abdullah. Ia mengagatakan hubungan Jerman dengan Yordania dalam beberapa tahun terakhir semakin kuat dan akrab. Jerman akan mengikuti kebijakan Yordania di kawasan ini dengan sangat menghormati dan mengagumi.

Ia juga menyinggung tentang masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi Yordania, terutama sejak 2011, yakni ketika puluhan ribu pengungsi Suriah memasuki negara tersebut. "Saya tahu ini adalah beban besar bagi Yordania. Negara kami siap dan bertanggung jawab untuk mendukung Kerajaan dalam memikul beban ini," kata Steinmeier. [yy/republika]

 

Tags: Israel | Palestina