30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Akankah Hamas Serahkan Senjata demi Rekonsiliasi Palestina

Akankah Hamas Serahkan Senjata demi Rekonsiliasi Palestina


Fiqhislam.com - Saat Fatah dan Hamas, dua faksi utama Palestina, berusaha mencapai rekonsiliasi nasional, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengeluarkan sebuah permintaan. Abbas meminta Hamas untuk menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina.

Lebih dari satu dekade, faksi Fatah yang mendukung Abbas, telah mengendalikan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat. Sementara saingannya, Hamas, secara de facto memerintah Jalur Gaza sejak mengambil alih wilayah itu pada 2007.

Hamas telah mengklaim mereka adalah satu-satunya pihak yang sah melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel yang sedang berlangsung. Namun, saat berbicara dengan televisi Mesir pekan lalu, Abbas menyerukan satu negara, satu rezim, satu undang-undang, dan satu persenjataan.

"Saya tidak akan menerima bangkitnya kelompok bersenjata di Gaza, seperti Hizbullah di Lebanon," kata Abbas, merujuk pada kelompok bersenjata dan organisasi politik Hizbullah, yang menguasai sebagian besar wilayah selatan Lebanon.

Bulan lalu, Hamas mengumumkan pembubaran komite administratifnya, badan politik yang mengelola Gaza. Kelompok tersebut menerima persyaratan yang ditetapkan oleh Abbas dan menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pemilihan parlemen di wilayah Palestina yang diduduki.

Hamas juga mengatakan, Konsensus Pemerintah Nasional telah secara resmi mengambil alih pemerintahan Gaza. Hamas dan Fatah dijadwalkan akan bertemu di Kairo pada Selasa (10/10) untuk negosiasi yang diperantarai Mesir.

Permintaan untuk melucuti senjata mungkin akan menjadi titik tolak dalam upaya rekonsiliasi, yang selalu gagal dalam 10 tahun ini. Berbicara kepada Kantor Berita Ma'an, juru bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan, senjata milik Hamas tidak akan menjadi topik perundingan dan ia bersikeras senjata mereka legal.

"Senjata ada di sini untuk melindungi warga Palestina dan membebaskan tanah mereka [dari pendudukan Israel]. Karena itu, senjata seharusnya tidak menjadi masalah yang didiskusikan," kata Qassem, dikutip Aljazirah.

Tariq Dana, penasihat kebijakan Al-Shabaka: Jaringan Kebijakan Palestina, tidak mengharapkan Hamas untuk mengubah pendiriannya dalam waktu dekat. "Sulit membayangkan Hamas menyerahkan senjatanya demi rekonsiliasi," ungkapnya.

"Sebenarnya, jika hal itu terjadi, tentu tidak akan mengarah pada rekonsiliasi, tapi lebih memperkuat dominasi Fatah dan pemerintahan yang otokratis atas spektrum dan institusi politik Palestina," tambah Dana.

Pada 2006, Hamas mendominasi pemilihan legislatif Palestina, dengan mendapatkan 44,5 persen suara dan mengamankan 74 kursi di Dewan Legislatif Palestina. Setelah itu, pertengkaran antara Fatah dan Hamas membuat keduanya enggan membentuk koalisi.

Abbas dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang didominasi oleh Fatah, kemudian berusaha menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Hamas.

Investigasi "Palestine Papers" oleh Aljazirah kemudian mengungkapkan bahwa MI6, badan intelijen Inggris, telah menyusun rencana untuk Otoritas Palestina agar menyingkirkan Hamas. Sementara itu, AS membantu melatih dan membentuk pasukan Pengawal Presiden, angkatan bersenjata yang setia kepada Abbas.

Pada 2007, ketegangan meningkat menjadi konfrontasi bersenjata di Gaza. Hamas berhasil mengusir Fatah dan mengambil alih wilayah pantai yang terkepung tersebut.

Di tahun yang sama, dengan bantuan Mesir, Israel memberlakukan blokade terhadap Gaza. Blokade ini mengatur arus orang, barang, obat-obatan, makanan, dan bantuan kemanusiaan ke dalam dan luar wilayah tersebut.

Sejak Desember 2008, Israel telah melakukan tiga serangan militer besar terhadap orang-orang Palestina di Jalur Gaza. Salah satu serangan yang dimulai pada Juli 2014 dan berlangsung selama 51 hari, telah menewaskan lebih dari 2.200 orang, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil Palestina.

Awal bulan ini, Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (PCPSR) melakukan sebuah jajak pendapat yang menunjukkan, dua pertiga warga Palestina percaya Abbas harus mengundurkan diri. Sementara, separuh dari mereka yang disurvei menganggap Otoritas Palestina sebagai beban bagi rakyat Palestina.

Dana menjelaskan, sebagian besar legitimasi yang diperoleh Hamas di mata orang-orang Palestina berakar dari kekecewaan mereka terhadap Otoritas Palestina. Otoritas Palestina dianggap selalu gagal bernegoisasi dengan Israel.

"Hamas mendapatkan rasa hormat dari orang-orang Palestina karena aktivitas militannya melawan pendudukan Israel," kata Dana.

"Jika Hamas meletakkan senjatanya, tidak akan ada lagi gerakan pembebasan, dan karena itu Hamas akan kehilangan popularitas dan legitimasi yang menjadi inti kekuatannya," tambah dia.

Mukhaimer Abu Saada, seorang profesor ilmu politik di Universitas al-Azhar Gaza, memperkirakan kebanyakan orang Palestina di Gaza, termasuk mereka yang tidak mendukung Hamas, menentang pelucutan senjata kelompok tersebut.

"Mereka melihat apa yang terjadi pada orang-orang Palestina di Tepi Barat yang diduduki, tentara Israel melakukan penggerebekan setiap malam dan pemukim ekstremis menyerang warga sipil, dan mereka tidak menginginkan hal yang sama terjadi di sini," jelas Saada.

"Firasat saya adalah mayoritas orang Palestina di Gaza menentang pelucutan senjata Hamas, karena kita masih berada dalam pendudukan dan pengepungan. Gaza bisa jadi sasaran agresi Israel lagi kapanpun," ungkapnya.

Namun bagi Abbas dan Otoritas Palestina, membiarkan Hamas bertahan dengan senjatanya berarti membiarkan pertempuran kembali terjadi, yang menyebabkan Hamas mengambil alih Gaza, seperti pada 2007. [yy/republika]

Akankah Hamas Serahkan Senjata demi Rekonsiliasi Palestina


Fiqhislam.com - Saat Fatah dan Hamas, dua faksi utama Palestina, berusaha mencapai rekonsiliasi nasional, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengeluarkan sebuah permintaan. Abbas meminta Hamas untuk menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina.

Lebih dari satu dekade, faksi Fatah yang mendukung Abbas, telah mengendalikan Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat. Sementara saingannya, Hamas, secara de facto memerintah Jalur Gaza sejak mengambil alih wilayah itu pada 2007.

Hamas telah mengklaim mereka adalah satu-satunya pihak yang sah melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel yang sedang berlangsung. Namun, saat berbicara dengan televisi Mesir pekan lalu, Abbas menyerukan satu negara, satu rezim, satu undang-undang, dan satu persenjataan.

"Saya tidak akan menerima bangkitnya kelompok bersenjata di Gaza, seperti Hizbullah di Lebanon," kata Abbas, merujuk pada kelompok bersenjata dan organisasi politik Hizbullah, yang menguasai sebagian besar wilayah selatan Lebanon.

Bulan lalu, Hamas mengumumkan pembubaran komite administratifnya, badan politik yang mengelola Gaza. Kelompok tersebut menerima persyaratan yang ditetapkan oleh Abbas dan menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pemilihan parlemen di wilayah Palestina yang diduduki.

Hamas juga mengatakan, Konsensus Pemerintah Nasional telah secara resmi mengambil alih pemerintahan Gaza. Hamas dan Fatah dijadwalkan akan bertemu di Kairo pada Selasa (10/10) untuk negosiasi yang diperantarai Mesir.

Permintaan untuk melucuti senjata mungkin akan menjadi titik tolak dalam upaya rekonsiliasi, yang selalu gagal dalam 10 tahun ini. Berbicara kepada Kantor Berita Ma'an, juru bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan, senjata milik Hamas tidak akan menjadi topik perundingan dan ia bersikeras senjata mereka legal.

"Senjata ada di sini untuk melindungi warga Palestina dan membebaskan tanah mereka [dari pendudukan Israel]. Karena itu, senjata seharusnya tidak menjadi masalah yang didiskusikan," kata Qassem, dikutip Aljazirah.

Tariq Dana, penasihat kebijakan Al-Shabaka: Jaringan Kebijakan Palestina, tidak mengharapkan Hamas untuk mengubah pendiriannya dalam waktu dekat. "Sulit membayangkan Hamas menyerahkan senjatanya demi rekonsiliasi," ungkapnya.

"Sebenarnya, jika hal itu terjadi, tentu tidak akan mengarah pada rekonsiliasi, tapi lebih memperkuat dominasi Fatah dan pemerintahan yang otokratis atas spektrum dan institusi politik Palestina," tambah Dana.

Pada 2006, Hamas mendominasi pemilihan legislatif Palestina, dengan mendapatkan 44,5 persen suara dan mengamankan 74 kursi di Dewan Legislatif Palestina. Setelah itu, pertengkaran antara Fatah dan Hamas membuat keduanya enggan membentuk koalisi.

Abbas dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang didominasi oleh Fatah, kemudian berusaha menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Hamas.

Investigasi "Palestine Papers" oleh Aljazirah kemudian mengungkapkan bahwa MI6, badan intelijen Inggris, telah menyusun rencana untuk Otoritas Palestina agar menyingkirkan Hamas. Sementara itu, AS membantu melatih dan membentuk pasukan Pengawal Presiden, angkatan bersenjata yang setia kepada Abbas.

Pada 2007, ketegangan meningkat menjadi konfrontasi bersenjata di Gaza. Hamas berhasil mengusir Fatah dan mengambil alih wilayah pantai yang terkepung tersebut.

Di tahun yang sama, dengan bantuan Mesir, Israel memberlakukan blokade terhadap Gaza. Blokade ini mengatur arus orang, barang, obat-obatan, makanan, dan bantuan kemanusiaan ke dalam dan luar wilayah tersebut.

Sejak Desember 2008, Israel telah melakukan tiga serangan militer besar terhadap orang-orang Palestina di Jalur Gaza. Salah satu serangan yang dimulai pada Juli 2014 dan berlangsung selama 51 hari, telah menewaskan lebih dari 2.200 orang, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil Palestina.

Awal bulan ini, Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (PCPSR) melakukan sebuah jajak pendapat yang menunjukkan, dua pertiga warga Palestina percaya Abbas harus mengundurkan diri. Sementara, separuh dari mereka yang disurvei menganggap Otoritas Palestina sebagai beban bagi rakyat Palestina.

Dana menjelaskan, sebagian besar legitimasi yang diperoleh Hamas di mata orang-orang Palestina berakar dari kekecewaan mereka terhadap Otoritas Palestina. Otoritas Palestina dianggap selalu gagal bernegoisasi dengan Israel.

"Hamas mendapatkan rasa hormat dari orang-orang Palestina karena aktivitas militannya melawan pendudukan Israel," kata Dana.

"Jika Hamas meletakkan senjatanya, tidak akan ada lagi gerakan pembebasan, dan karena itu Hamas akan kehilangan popularitas dan legitimasi yang menjadi inti kekuatannya," tambah dia.

Mukhaimer Abu Saada, seorang profesor ilmu politik di Universitas al-Azhar Gaza, memperkirakan kebanyakan orang Palestina di Gaza, termasuk mereka yang tidak mendukung Hamas, menentang pelucutan senjata kelompok tersebut.

"Mereka melihat apa yang terjadi pada orang-orang Palestina di Tepi Barat yang diduduki, tentara Israel melakukan penggerebekan setiap malam dan pemukim ekstremis menyerang warga sipil, dan mereka tidak menginginkan hal yang sama terjadi di sini," jelas Saada.

"Firasat saya adalah mayoritas orang Palestina di Gaza menentang pelucutan senjata Hamas, karena kita masih berada dalam pendudukan dan pengepungan. Gaza bisa jadi sasaran agresi Israel lagi kapanpun," ungkapnya.

Namun bagi Abbas dan Otoritas Palestina, membiarkan Hamas bertahan dengan senjatanya berarti membiarkan pertempuran kembali terjadi, yang menyebabkan Hamas mengambil alih Gaza, seperti pada 2007. [yy/republika]

Sejarah Kegagalan Rekonsiliasi Palestina

Sejarah Kegagalan Rekonsiliasi Palestina


Sejarah Kegagalan Rekonsiliasi Palestina


Fiqhislam.com - Setelah 80 tahun Deklarasi Balfour diresmikan, kepemimpinan lokal Palestina terpecah menjadi dua faksi, yaitu gerakan Hamas dan Fatah. Deklarasi Balfour merupakan pernyataan imperialis yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina.

Hamas dibentuk pada Desember 1987 setelah Intifadah pertama. Di bawah naungan Ikhwanul Muslimin, Hamas menciptakan salah satu entitas Islam terorganisir di Palestina.

Sementara itu, Fatah berasal dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dibentuk oleh Liga Arab pada 1964. Fatah yang berusaha menyatukan beberapa gerakan dan partai, akhirnya diakui sebagai wakil rakyat Palestina.

Perjuangan antara kedua entitas tersebut dapat dilacak hingga Maret 2006. Saat itu Hamas membentuk sebuah pemerintahan setelah memenangkan pemilihan parlemen.

Namun, kemenangan Hamas justru memperburuk hubungan dengan Fatah, para pemimpin Barat, dan beberapa negara Arab. Hamas kemudian berhasil mengambil alih Jalur Gaza, sementara Fatah menguasai wilayah Tepi Barat.

Berikut upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan kedua pihak yang bertikai, dilansir dari Daily News Egypt.

1. 2006-2007

Hamas memenangkan pemilihan parlemen, yang menyebabkan pertempuran sengit dengan Fatah. Pada Februari 2007, mendiang Raja Arab Saudi Abdullah Bin Abdul Aziz di Mekah berinisiatif mengumpulkan perwakilan dari dua gerakan tersebut.

Perundingan ini mengarah pada kesepakatan untuk menghentikan kekerasan, menyatukan upaya untuk melawan pendudukan Israel, dan menciptakan pemerintah persatuan nasional Palestina. Namun, pada Juni di tahun yang sama, Hamas menggulingkan pemerintahan Fatah di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dari jalur rekonsiliasi tersebut.

Setelah itu, Gaza semakin tertekan oleh blokade Israel. Jalur Gaza yang terkepung dan Tepi Barat juga semakin terpisah.

2. 2008

Pada Maret, kedua pihak yang bertikai bertemu lagi di Sanaa, Yaman. Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan Deklarasi Sanaa antara Azzam Al-Ahmad dari Fatah dan Moussa Abu Marzuk dari Hamas.

Mereka setuju untuk membuka dialog dan kembali ke panggung politik setelah ketegangan yang terjadi pada 2007. Namun, Fatah memprotes karena kesepakatan tersebut lebih menekankan dialog daripada membentuk pemerintah baru dan mengakui kekuatan PLO.

Hamas kemudian menjelaskan, mengakui PLO sama dengan menyetujui persyaratan yang dikeluarkan dalam Persetujuan Oslo 1993, yang mendorong solusi dua negara. Dengan demikian, hal itu bertentangan dengan ideologi politik utama Hamas bahwa Palestina adalah wilayah Muslim.

Di tahun yang sama, babak baru perundingan telah direncanakan di Kairo. Namun Hamas menolak untuk hadir, sebagai protes atas penangkapan yang dilakukan oleh Fatah terhadap anggota Hamas.

3. 2010-2011

Pada awal 2010, perundingan yang dimediasi oleh Mesir mengenai kemungkinan rekonsiliasi mulai membicarakan pembentukan pemerintahan baru. Hal ini termasuk pemilihan presiden dan parlemen baru, serta perencanaan aparat keamanan.

Namun, Hamas memprotes karena usulan tersebut akan berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Satu titik perbedaan lainnya adalah, Hamas ingin perjanjian tersebut mendukung orang-orang Palestina untuk terus melawan kebijakan Israel, yang tentunya berlawanan dengan sikap kelompok Fatah.

Pada April 2011, Hamas setuju untuk berunding di Kairo, beberapa bulan setelah pemberontakan menggulingkan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Pada Mei, kedua belah pihak menandatangani sebuah perjanjian bersejarah di markas besar Jenderal Intelijen Mesir, yaitu Perjanjian Kairo.

Keduanya bersumpah untuk terus melawan kebijakan Israel dan membentuk pemerintahan persatuan. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang diimplementasikan.

4. 2012

Pemimpin Hamas dan Fatah setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kairo dalam sebuah pertemuan di Doha, Qatar. Persetujuan ini ditandatangani pada Februari oleh Abbas dan Khaled Meshaal.

Mereka sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan dengan agenda non-politik, terutama kabinet otokrat. Mereka juga sepakat untuk terus melawan kehadiran Israel, serta merekonstruksi Jalur Gaza dan melakukan persiapan pemilihan.

Perbedaan pendapat terjadi mengenai siapa yang akan memimpin kabinet dan apa yang akan dilakukan pemerintah baru terhadap kewajiban yang dilakukan oleh PLO (yang ditentang Hamas). Akhirnya pemilihan diboikot oleh Hamas, yang tidak mengizinkan adanya pemungutan suara di Gaza.

Mereka beralasan bahwa pemungutan suara itu suatu pelanggaran dan bahkan mempertanyakan legitimasi pemilihan. Pemilihan kemudian menghasilkan pembentukan pemerintahan persatuan berbasis di Ramallah.

5. 2014

Setelah penggulingan Presiden Mesir Mohamed Morsi pada Juli 2013, Mesir menunda dukungannya terhadap upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Kedua kelompok tersebut kembali bertemu pada April 2014, dan menyetujui pembentukan pemerintah persatuan.

Tidak ada kesepakatan yang dicapai saat Fatah memprotes bahwa Kabinet Hamas tetap menguasai jalur Gaza.

6. 2017

Setelah serangan mematikan Israel pada 2014, situasi kemanusiaan semakin memburuk di Gaza. Setelah itu, bentrokan berdarah dengan pasukan Israel kembali terjadi pada Juli 2017.

Pada Oktober, Hamas mengizinkan pemerintah persatuan yang berbasis Ramallah, untuk mengambil alih badan administratifnya. Mereka mengharapkan terbentuknya sebuah pemerintahan baru dalam perundingan yang dimediasi oleh intelijen Mesir. Kedua belah pihak akan bertemu di Kairo pada Selasa (10/10). [yy/republika]

Israel Bertemu Pejabat Mesir Jelang Perundingan Fatah-Hamas

Israel Bertemu Pejabat Mesir Jelang Perundingan Fatah-Hamas


Israel Bertemu Pejabat Mesir Jelang Perundingan Fatah-Hamas


Fiqhislam.com - Delegasi Israel mengunjungi Kairo untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Mesir, pada Selasa (10/10). Pembicaraan ini dilakukan menjelang perundingan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas di Kairo.

Meskipun tidak ada kabar mengenai isi dari pembicaraan tersebut, sebuah laporan mengatakan kedatangan delegasi Israel itu berkaitan dengan upaya rekonsiliasi tersebut. Otoritas Palestina saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas Jalur Gaza setelah diperintah oleh Hamas selama satu dekade. Pekan lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam upaya rekonsiliasi itu. Ia mengatakan, pemerintah Palestina di masa depan harus membubarkan kelompok bersenjata Hamas dan memutuskan hubungannya dengan Iran.

Perundingan antara Fatah dan Hamas ini merupakan tidak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Otoritas Palestina Rami Hamdallah ke Gaza untuk pertama kalinya sejak tahun 2015. Menteri-menterinya juga secara resmi mengambil alih kendali departemen pemerintah di sana.

Meskipun ada kecaman dari Netanyahu, Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi mengatakan perundingan rekonsiliasi yang didukung oleh Mesir antara Otoritas Palestina dan Hamas adalah persiapan untuk kesepakatan damai antara Israel-Palestina. Sissi, yang bulan lalu bertemu dengan Netanyahu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, telah menekankan bahwa dia yakin rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas dapat membuka jalan bagi perdamaian Timur Tengah.

"Komite dialog untuk rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas mulai bekerja dengan dukungan Mesir," kata seorang delegasi dari kelompok Hamas, dikutip Times of Israel.

"Perundingan akan dilakukan di markas intelijen Mesir untuk memeriksa berkas-berkas yang memungkinkan pemerintah persatuan nasional Palestina bekerja di Jalur Gaza," tambahnya.

Azzam al-Ahmad, yang memimpin delegasi Fatah, mengatakan pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memberdayakan pemerintah di Gaza. Juru bicara Fatah, Osama al-Qawasmi, mengatakan perundingan ini juga dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemilihan presiden dan legislatif.

Kelompok Hamas dan gerakan Fatah yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat telah berselisih sejak mereka melakukan perang saudara pada 2007.

Perpecahan tersebut telah mempersulit setiap negosiasi perdamaian dengan Israel. Hamas tetap berkomitmen terhadap kehancuran negara Yahudi dan telah bersumpah pihaknya tidak akan menyerahkan persenjataannya dalam kesepakatan rekonsiliasi dengan Otoritas Palestina.

Seorang pejabat intelijen Mesir mengatakan kepada Haaretz, perundingan tersebut tidak akan membahas masalah-masalah seperti masa depan militer Hamas. Namun lebih fokus pada hal-hal seperti pengelolaan pegawai sipil di Gaza. [yy/republika]

 

Tags: Hamas | Fatah | Israel