30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Referendum Turki Bisa Buat Erdogan Berkuasa Hingga 2029

Referendum Turki Bisa Buat Erdogan Berkuasa Hingga 2029


Fiqhislam.com - Pemungutan suara sedang berlangsung dalam referendum perubahan konstitusi di Turki, Ahad (16/4). Referendum bersejarah ini akan menentukan apakah Presiden Recep Tayyip Erdogan mampu menggantikan sistem parlementer dengan sistem presidensial eksekutif dalam pemerintahan Turki.

Pendukung referendum mengatakan, perubahan konstitusi akan merampingkan dan memodernisasi negara. Akan tetapi, penentang referendum mengaku khawatir jika perubahan konstitusi bisa menyebabkan otoritarianisme yang lebih besar

Suara "ya" dalam referendum bisa membuat Erdogan tetap berkuasa di Turki hingga 2029. Erdogan juga akan mendapatkan kekuatan lebih besar untuk menunjuk menteri kabinet, memilih hakim senior, dan membubarkan parlemen. Sebanyak 55 juta orang berhak memilih di 167 ribu TPS yang tersebar di seluruh wilayah. Hasil referendum diharapkan dapat diumumkan pada Ahad (16/4) malam.

Erdogan mengatakan, perubahan konstitusi diperlukan untuk mengatasi tantangan keamanan yang dihadapi oleh Turki. Perubahan juga perlu untuk menghapuskan pengaruh koalisi pemerintahan yang rapuh di masa lalu.

Dalam kampanye terakhirnya di distrik Tuzla, ibu kota Istanbul, Erdogan mengatakan kepada pendukungnya bahwa konstitusi baru akan memberikan stabilitas yang diperlukan negara untuk tumbuh dan berkembang. "Turki bisa melompat ke masa depan," kata Erdogan, dikutip BBC.

Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki pada 2014, setelah lebih dari satu dekade menjabat sebagai perdana menteri. Referendum kali ini akan menghapuskan jabatan perdana menteri, yang memungkinkan presiden untuk mengatur semua birokrasi negara di bawah kekuasaannya.

Kemal Kilicdaroglu, pemimpin oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), mengatakan suara "ya" dalam referendum akan membahayakan negara. "Kami seperti sedang menempatkan 80 juta orang ke dalam bus tanpa rem. Kami tidak tahu kemana bus akan menuju," kata dia.

Rancangan konsitusi baru menyatakan bahwa pemilihan presiden dan parlemen akan diselenggarakan pada 3 November 2019. Presiden dapat menjabat selama lima tahun, untuk maksimal dua periode. [yy/republika]

Referendum Turki Bisa Buat Erdogan Berkuasa Hingga 2029


Fiqhislam.com - Pemungutan suara sedang berlangsung dalam referendum perubahan konstitusi di Turki, Ahad (16/4). Referendum bersejarah ini akan menentukan apakah Presiden Recep Tayyip Erdogan mampu menggantikan sistem parlementer dengan sistem presidensial eksekutif dalam pemerintahan Turki.

Pendukung referendum mengatakan, perubahan konstitusi akan merampingkan dan memodernisasi negara. Akan tetapi, penentang referendum mengaku khawatir jika perubahan konstitusi bisa menyebabkan otoritarianisme yang lebih besar

Suara "ya" dalam referendum bisa membuat Erdogan tetap berkuasa di Turki hingga 2029. Erdogan juga akan mendapatkan kekuatan lebih besar untuk menunjuk menteri kabinet, memilih hakim senior, dan membubarkan parlemen. Sebanyak 55 juta orang berhak memilih di 167 ribu TPS yang tersebar di seluruh wilayah. Hasil referendum diharapkan dapat diumumkan pada Ahad (16/4) malam.

Erdogan mengatakan, perubahan konstitusi diperlukan untuk mengatasi tantangan keamanan yang dihadapi oleh Turki. Perubahan juga perlu untuk menghapuskan pengaruh koalisi pemerintahan yang rapuh di masa lalu.

Dalam kampanye terakhirnya di distrik Tuzla, ibu kota Istanbul, Erdogan mengatakan kepada pendukungnya bahwa konstitusi baru akan memberikan stabilitas yang diperlukan negara untuk tumbuh dan berkembang. "Turki bisa melompat ke masa depan," kata Erdogan, dikutip BBC.

Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki pada 2014, setelah lebih dari satu dekade menjabat sebagai perdana menteri. Referendum kali ini akan menghapuskan jabatan perdana menteri, yang memungkinkan presiden untuk mengatur semua birokrasi negara di bawah kekuasaannya.

Kemal Kilicdaroglu, pemimpin oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), mengatakan suara "ya" dalam referendum akan membahayakan negara. "Kami seperti sedang menempatkan 80 juta orang ke dalam bus tanpa rem. Kami tidak tahu kemana bus akan menuju," kata dia.

Rancangan konsitusi baru menyatakan bahwa pemilihan presiden dan parlemen akan diselenggarakan pada 3 November 2019. Presiden dapat menjabat selama lima tahun, untuk maksimal dua periode. [yy/republika]

Turki Selidiki Sejumlah Tokoh AS Terkait Kudeta Militer Gagal

Turki Selidiki Sejumlah Tokoh AS Terkait Kudeta Militer Gagal


Turki Selidiki Sejumlah Tokoh AS Terkait Kudeta Militer Gagal


Fiqhislam.com - Seorang jaksa Turki mengatakan, pihaknya telah membuka penyelidikan terhadap 17 orang yang diduga mengobarkan kudeta militer gagal pada 15 Juli 2016. Mereka yang diselidiki termasuk di antaranya sejumlah pejabat Amerika Serikat, akademisi, dan politisi.

Sejumlah tokoh AS yang diselidiki antara lain, mantan Direktur CIA John O. Brennan, Senator Chuck Schumer, mantan jaksa Preet Bharara, dan David Cohen yang menjabat sebagai Wakil Direktur CIA ketika kudeta terjadi. Demikian menurut kantor berita Anadolu seperti dilansir the New York Times, Minggu, (16/4/2017).

Penyelidikan tersebut diumumkan hanya sehari sebelum referendum nasional digelar untuk menentukan apakah Turki masih mempertahankan sistem parlementer atau beranjak ke sistem presidensial yang memberikan Presiden Recep Tayyip Erdogan kekuasaan lebih luas. Spekulasi berkembang bahwa kedua peristiwa ini saling terkait.

Namun tidak dijelaskan lebih lanjut keterlibatan para tokoh AS tersebut dalam kudeta militer.

Sepanjang kampanye dalam mendukung sistem presidensial, Presiden Erdogan dan sekutunya kerap melontarkan pernyataan yang memicu ketegangan dengan negara-negara Eropa. Langkah Erdogan tersebut dipandang sebagai upaya untuk meraih suara pemilih nasionalis.

Menurut Soner Cagaptay, penuli buku biografi Erdogan berjudul "The New Sultan", upaya sang presiden untuk "melawan" Amerika dilandaskan pada niat yang sama.

"Kampanye 'Yes' untuk referendum masih belum aman. Masih harus mencari musuh asing dan konspirasi untuk memobilisasi dukungan kelompok nasionalis dan Islam," ujar Cagaptay yang juga seorang peneliti Turki di Washington Institute.

Sementara itu, Direktur untuk Program Timur Tengah di the Woodrow Wilson International Center Henri J. Barkey berpendapat, penyelidikan merupakan respons tit-for-tat atas penangkapan seorang eksekutif di bank milik Turki di New York.

"Ini bagian dari itu: Anda menangkap orang kami, dan kami bisa melakukan hal yang sama," klaim Barkey yang termasuk dalam daftar mereka yang diselidiki.

Bharara yang dipecat oleh rezim Trump pada bulan lalu dikabarkan tengah menyelidiki Reza Zarrab, seorang pedagang kaya Turki terkait koneksinya dengan dengan Presiden Erdogan. Ada seorang Turki lagi yang ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan, yaitu seorang banker Mehmet Hakan Atilla.

Para analis berspekulasi, penyelidikan yang dilakukan Turki boleh jadi merupakan cerminan dari harapan berkurangnya keterlibatan negara itu dalam kampanye AS untuk merebut Raqqa dari cengkeraman ISIS.

Pendapat lain menyebut, investigasi menunjukkan jaksa terlalu bersemangat untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Erdogan atau Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpinnya. [yy/liputan6]

 

Tags: Erdogan | Turki | Referndum