23 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 28 Nopember 2021

basmalah.png

Israel: Kami tak akan Mematuhi PBB atau Siapa Pun

Israel: Kami tak akan Mematuhi PBB atau Siapa Pun


Fiqhislam.com - Israel melawan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2334 yang memutuskan, tindakan negara tersebut membangun permukiman di wilayah Palestina melanggar undang-undang internasional. Selain memanggil sejumlah duta besar negara lain untuk Israel, rencana pembangunan permukiman juga tetap diteruskan.

Media Israel Haaretz melansir, Badan Perencanaan Lokal Yerusalem dan Komite Konstruksi Israel akan mengizinkan pembangunan 618 unit perumahan di Yerusalem Timur. Rencana itu dilontarkan sehari selepas 14 anggota tetap dan anggota sementara DK PBB meloloskan resolusi yang mengecam permukiman, yang dinilai terus menggerus wilayah Palestina sejak perang pada 1967.

Dari unit perumahan yang disetujui tersebut, 140 akan dibangun di Pisgat Zeev, 262 akan dibangun di Shlomo, dan 216 di Ramot. Menurut informasi yang diperoleh Haaretz, rapat untuk menyetujui pembangunan permukiman baru itu sengaja dilakukan sehubungan dengan pelolosan resolusi di DK PBB.

Komite Zona Distrik Yerusalem juga bakal bertemu pada Rabu (28/12) ini untuk mengesahkan pembangunan 5.600 rumah di Yerusalem Timur, termasuk 2.600 rumah di Gilo, 2.600 di Givat Hamatos, dan 400 di Ramot.

Wakil Wali Kota Yerusalem Meir Turgeman menyatakan, pada Senin (26/11), resolusi PBB yang terbaru tak akan menghalangi rencana pembangunan di Yerusalem Timur. "Kami tak akan mematuhi PBB, atau badan lain yang mencoba mendikte kami soal apa yang harus kami lakukan di Yerusalem," kata Turgeman seperti dikutip Israel Hayom.

DK PBB melakukan pertemuan membahas resolusi untuk permukiman legal Israel pada Jumat (23/12) lalu. Pemungutan suara mengenai resolusi tersebut dilakukan atas permintaan Venezuela, Senegal, Malaysia, dan Selandia Baru, 24 jam setelah Mesir yang memimpin kelompok Arab di DK PBB tiba-tiba meminta penundaan pemungutan suara.

Dalam pemungutan suara tersebut, 10 negara menyetujui resolusi dan empat negara abstain. Amerika Serikat yang biasanya selalu memveto kebijakan PBB soal Israel kali ini memilih abstain.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, Resolusi DK PBB 2334 mempertegas landasan hukum bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah. "Kalian (Israel) memiliki negara kalian, dan kami dapat memiliki negara kami, lalu kita dapat hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan," kata Abbas, seperti dilansir kantor berita Palestina WAFA.

Dalam resolusi yang disepakati tersebut, Israel disebut melanggar hukum internasional dengan terus melakukan pembangunan di wilayah Yerusalem bagian timur. Wilayah tersebut bukan termasuk bagian yang direbut Israel dalam Perang Enam Hari pada 1967.

Ribuan warga Palestina diusir dari rumah-rumah mereka dan kebanyakan jadi pengungsi di negara-negara sekitar akibat kebijakan permukiman Israel tersebut. Rumah-rumah mereka kerap diratakan dengan tanah oleh buldoser-buldoser yang dikawal oleh militer Israel.

Pada 2003, Rachel Corrie, seorang aktivis asal AS, tewas tergilas buldoser saat mencoba menghalang-halangi perobohan salah satu rumah milik warga Palestina di bagian yang dicaplok Israel. Meski begitu, AS sebelum resolusi pekan lalu, selalu menggunakan hak veto di DK PBB guna menghalangi upaya dunia menghentikan penjajahan Israel.

Kebanyakan negara di dunia melihat sikap Israel yang terus membangun permukiman di wilayah Palestina merupakan halangan besar untuk mencapai perdamaian di antara kedua negara tersebut. Namun, Israel selalu berdalih atas nama agama dan sejarah untuk menguasai wilayah Palestina.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu meradang dengan pelolosan resolusi DK PBB pekan lalu. Ia memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Daniel Saphiro, pada Ahad (25/12).

Netanyahu juga memperlihatkan kemarahannya yang luar biasa kepada Washington dengan melakukan pertemuan berkali-kali dengan kabinetnya. Bahkan, ia menuduh pemerintahan Presiden Barack Obama melakukan konspirasi dengan Palestina supaya Israel mau mengadopsi resolusi PBB tersebut dan menghentikan pembangunan permukiman.

"Menurut informasi yang kami terima, tak ada keraguan sedikit pun kalau pemerintahan Obama yang menginisiasi resolusi PBB tersebut. Mereka berdiri di belakang resolusi itu dan mendorong agar resolusi itu disetujui," ujar Netanyahu dalam siaran televisi di Israel.

Selama berpuluh-puluh tahun, seperti yang diungkap Netanyahu, Amerika dan Israel memang tak setuju soal pembangunan permukiman Israel. Dengan resolusi DK PBB tersebut, menurut Netanyahu, negosiasi perdamaian Israel-Palestina akan semakin sulit dan perdamaian akan semakin menjauh. "Seperti yang aku bilang terhadap John Kerry pada Kamis lalu, teman tak akan makan teman di DK PBB," ujarnya dengan kesal.

Sepuluh utusan dari 14 negara yang mendukung resolusi PPB tersebut yang juga dipanggil Israel. Di antaranya utusan dari Inggris, Cina, Rusia, Prancis, Mesir, Jepang, Uruguai, Spanyol, Ukraina, Selandia Baru.

Pejabat Israel mengatakan, Netanyahu juga telah meminta anggota kabinetnya tak pergi ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB. "Ini dilakukan hingga Presiden terpilih Amerika Donald Trump naik kursi kepresidenan di Gedung Putih," kata pejabat tersebut seperti dilansir Reuters, Ahad (25/12).

Haaretz juga melaporkan, Pemerintah Israel tengah dalam kepanikan karena menilai resolusi DK PBB hanya langkah awal. Mereka mencurigai Amerika Serikat dan Prancis akan mencoba menuntaskan persoalan Israel -Palestina sebelum Presiden Donald trump yang pro-Israel dilantik tahun depan.

Seorang pejabat senior di Israel membocorkan pada Haaretz, pada pertemuan kabinet Ahad (25/12), mereka dipaparkan soal rencana pertemuan para menteri luar negeri yang dijadwalkan pada 15 januari 2017 di Paris, Prancis. Pertemuan itu bertujuan menelurkan desakan baru terhadap Israel yang akan kembali diajukan ke DK PBB untuk disetujui sebelum 20 Januari 2017. [yy/republika]

***

POIN PENTING RESOLUSI
- Permukiman Israel di wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur melanggar hukum internasional.
- Mendesak Israel menghentikan seluruh upaya pembangunan permukiman di wilayah Palestina.
- PBB tak mengenali garis batas buatan Israel selain yang disepakati pada 1967.
- Negara-negara diminta mengupayakan penerapan resolusi DK PBB ini.

Tags: resolusi | veto | pbb