30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

PM Israel Desak AS Veto Resolusi PBB Pengutuk Permukiman di Palestina

PM Israel Desak AS Veto Resolusi PBB Pengutuk Permukiman di Palestina


Fiqhislam.com - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mendesak Amerika Serikat (AS) untuk memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang bertujuan untuk mengutuk proyek permukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki. Netanyahu anggap resolusi DK PBB itu sebagai resolusi anti-Israel.

Pada hari Kamis (22/12/2016), sebanyak 15 anggota DK PBB akan menggelar voting untuk memutuskan nasib resolusi DK PBB pengutuk proyek permukiman Israel tersebut.

Teks resolusi yang telah beredar pada Rabu malam, berisi tuntutan pada Israel untuk segera menghentikan semua proyek permukiman di tanah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur.

“Rancangan resolusi menekankan bahwa penghentian semua kegiatan permukiman Israel adalah penting untuk menyelamatkan solusi dua-negara,” bunyi teks resolusi yang sudah bocor ke publik.

AS yang merupakan sekutu utama Israel, pada tahun 2011 sudah memveto rancangan resolusi yang mengutuk proyek permukiman Israel.

Namun, baru-baru pemerintahan Barack Obama menyampaikan ketidaksetujuannya atas kebijakan permukiman Israel. Kini, pemerintahan Obama diuji lagi apakah memilih veto atau berani menentang keinginan Israel.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon terus mengkritik rancangan resolusi itu. Menurutnya, waktu yang tepat adalah membahas krisis Suriah, bukan mengusik permukiman Israel.

"Ini adalah aneh, sementara ribuan orang sedang dibantai di Suriah, Dewan Keamanan (PBB) mendedikasikan waktu khusus untuk membahas kecaman dari satu-satunya (negara) demokrasi di Timur Tengah (Israel),” ujar Danon, seperti dikutip Jerusalem Post.

”Kami berharap sekutu terbesar kami untuk tidak membiarkan resolusi anti-Israel sepihak ini,” ujarnya.

Lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di pemukiman di Tepi Barat dan di sekitar Yerusalem Timur, yang dibangun sejak pendudukan Israel di wilayah Palestina tahun 1967. [yy/sindonews]

PM Israel Desak AS Veto Resolusi PBB Pengutuk Permukiman di Palestina


Fiqhislam.com - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mendesak Amerika Serikat (AS) untuk memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang bertujuan untuk mengutuk proyek permukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki. Netanyahu anggap resolusi DK PBB itu sebagai resolusi anti-Israel.

Pada hari Kamis (22/12/2016), sebanyak 15 anggota DK PBB akan menggelar voting untuk memutuskan nasib resolusi DK PBB pengutuk proyek permukiman Israel tersebut.

Teks resolusi yang telah beredar pada Rabu malam, berisi tuntutan pada Israel untuk segera menghentikan semua proyek permukiman di tanah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur.

“Rancangan resolusi menekankan bahwa penghentian semua kegiatan permukiman Israel adalah penting untuk menyelamatkan solusi dua-negara,” bunyi teks resolusi yang sudah bocor ke publik.

AS yang merupakan sekutu utama Israel, pada tahun 2011 sudah memveto rancangan resolusi yang mengutuk proyek permukiman Israel.

Namun, baru-baru pemerintahan Barack Obama menyampaikan ketidaksetujuannya atas kebijakan permukiman Israel. Kini, pemerintahan Obama diuji lagi apakah memilih veto atau berani menentang keinginan Israel.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon terus mengkritik rancangan resolusi itu. Menurutnya, waktu yang tepat adalah membahas krisis Suriah, bukan mengusik permukiman Israel.

"Ini adalah aneh, sementara ribuan orang sedang dibantai di Suriah, Dewan Keamanan (PBB) mendedikasikan waktu khusus untuk membahas kecaman dari satu-satunya (negara) demokrasi di Timur Tengah (Israel),” ujar Danon, seperti dikutip Jerusalem Post.

”Kami berharap sekutu terbesar kami untuk tidak membiarkan resolusi anti-Israel sepihak ini,” ujarnya.

Lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di pemukiman di Tepi Barat dan di sekitar Yerusalem Timur, yang dibangun sejak pendudukan Israel di wilayah Palestina tahun 1967. [yy/sindonews]

177 Negara Mendukung Kemerdekaan Palestina

177 Negara Mendukung Kemerdekaan Palestina


177 Negara Mendukung Kemerdekaan Palestina


Fiqhislam.com - Majelis Umum PBB pada Senin  (19/12) telah mengesahkan resolusi berjudul ''Hak Bangsa Palestina Untuk Menetukan Nasibnya Sendiri'.'Resolusi ini pun didukung 177 negara.

PBB menetapkan bahwa bangsa Palestina berhak memiliki negaranya sendiri dan mengajak seluruh negara dan Badan PBB untuk memberikan dukungannya terhadap Palestina, seperti yang disampaikan situs Maannews.com.

Berdasarkan resolusi tersebut, PBB menuntut Israel menghentikan pendudukan yang telah dimulai sejak  1967, merealisasikan perjanjian damai yang bersifat adil dan menyeluruh serta menghormati keputusan PBB, inisiatif perdamaian negara-negara Arab dan solusi dari Kuartet Timur Tengah demi menyelesaikan konflik dengan solusi dua negara.

Resolusi tersebut juga merujuk keputusan Mahkamah Internasional taggal 9 Juli 2004, bahwa tindakan Israel yang memperkuat pemerintahannya di tanah Palestina dapat menjadi pengalan bagi bangsa Palestina untuk menentukan nasibanya.

Menurut situs Maannews, 177 negara menyetujui resolusi tersebut. Sedangkan 7 negara menolak dan 4 lainnya abstain.

Delegasi Palestina untuk PBB, Riyad Mansur menyatakan, masyarakat dunia melalui keputusan ini telah mengakui  Palestina sebagai bangsa merdeka yang berhak menetukan nasibnya dan Israel telah gagal merubah fakta ini.Warga Inggris gelar aksi dukungan terhadap Palestina

Sementara itu, Komite Nasional Rakyat Inggris untuk Palestina menuntut pemerintah kerajaan Inggris untuk memutuskan hubungan dagang dan diplomatik dengan Israel. Karena sudah jelas-jelas Israel melanggar Hak Asasi Manusia dalam aksi pembantaian perang 2014 silam.

“Dengan penjajahan Israel ini, kebebasan hak dan keadilan rakyat Palestina telah dirampas Israel. Kami akan terus berjuang dari Inggris untuk membebaskan Palestina dan mengembalikan kota al-Quds sebagai ibukota Palestina.” Ungkap ketua Komite

Selain itu bentuk yang paling mudah adalah memboikot produk-produk Israel yang masih banyak dikonsumsi di dunia. Rakyat inggris menunggu ketegasan pemerintah untuk menarik seluruh saham yang dimiliki Inggris di Israel. [yy/republika]

Israel Kembali Merampas 82 Hektare Tanah Palestina di Salfit

Israel Kembali Merampas 82 Hektare Tanah Palestina di Salfit


Israel Kembali Merampas 82 Hektare Tanah Palestina di Salfit


Fiqhislam.com - Otoritas Israel memastikan akan mencaplok tanah Palestina seluas 82 hektar di desa Der Ballot Provinsi Salfit. Sejumlah aparat mulai memasang pengumuman tertulis, bahwa segera akan dilakukan eksekusi penyitaan tanah di wilayah tersebut.

Menurut pengakuan Taisir Abdullah salah seorang warga Salfit, aparat  telah memasang pengumuman pengambilalihan tanah itu sejak Selasa (20/12), di sejumlah tembok dan pagar yang mengelilingi area. Padahal, kata Abdullah, seperti dilansir suarapalestina.id, hari ini. Di wilayah itu sudah ditanami sebanyak 200 bibit Zaitun.

Tiga tahun lalu warga Palestina pemilik tanah seluas 82 hektare tersebut, telah mendapat pengakuan sah hak kepemilikan melalui pengadilan militer. Namun anehnya, Israel sejak setahun terakhir ini, terus-menerus melakukan pemerataan tanah secara intensif.

Sebelumnya juga, PM Israel Benyamin Netanyahu telah menyetujui penggusuran puluhan rumah warga Palestina di wilayah utara dan selatan di tanah yang diduduki serta di wilayah Yerusalem. "Bulan depan kita akan menggusur puluhan rumah warga Palestina yang tidak memenuhi syarat  hukum," kata Netanyahu dalam pertemuannya dengan Partai Likud.

Netanyahu menyatakan, bahwa pemerintahnya telah menyiapkan ratusan juta Shekel untuk pembangunan rumah dan kantor polisi di wilayah sektor Arab. Dia juga meminta pihak berwenang untuk mempercepat pembongkaran rumah warga Palestina yang tidak memiliki izin di wilayah al-Dakhil, al-Quds Timur dan Negev.

Ada sekitar 47 rumah warga yang akan dibongkar. Program tersebut dilakukan atas perintah dari Netanyahu untuk menempatkan pemukim Yahudi yang digusur dari pemukiman Amona di Ramallah. [yy/republika]

 

Tags: pemukiman | israel