30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Pemerintah Suriah Tolak Proposal PBB

Pemerintah Suriah Tolak Proposal PBB


Fiqhislam.com - Proposal PBB untuk mengakhiri pertempuran di Kota Aleppo ditolak oleh Pemerintah Suriah. Dalam proposal yang diajukan PBB tersebut, kelompok oposisi di  Suriah akan mengontrol wilayah timur Aleppo. 

Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem mengatakan, Suriah menolak proposal PBB tersebut. "Proposal PBB tersebut melanggar kedaulatan Suriah," katanya seperti dilansir BBC, Senin, (21/11).

Menurut Muallem, kedaulatan Suriah harus dipulihkan di seluruh wilayah negara Suriah. Sebab hal itu penting bagi Suriah.

"Proposal PBB tak bisa diterima karena kami harus meninggalkan 275 ribu rakyat Suriah kepada 6.000 hingga 7.000 kelompok oposisi bersenjata. Saya kira tak akan ada pemerintah yang mau menerima hal ini jika berkaitan dengan kedaulatan negara," ujarnya.  

Moallem menolak keras proposal PBB tersebut saat berdiskusi dengan Utusan PBB Staffan De Mistura. 

Utusan PBB Staffan De Mistura meminta agar Pemerintah Suriah memberikan otonomi khusus dan mengakui pemerintahan lokal yang dipimpin oleh kelompok oposisi jika mereka mau meninggalkan Aleppo.

Seharusnya, ujar Mistura, Pemerintah Suriah jangan terlalu banyak mengejar kemenangan yang terlalu banyak memakan korban jiwa. Pemerintah Suriah seharusnya mau membuat penyelesaian politik dengan kelompok oposisi.

Pertempuran di Aleppo begitu dahsyat dan mematikan. Sebelumnya sebanyak delapan anak meninggal setelah kelompok oposisi melakukan serangan ke sekolah. Di Aleppo yang dikuasai kelompok oposisi, sebuah bom dijatuhkan dan membunuh enam orang.

Dokter setempat mengatakan, para korban bom di Al Sakhour mengalami sesak napas hingga mati karena bom yang ditembakkan mengandung gas klorin. [yy/republika]

Pemerintah Suriah Tolak Proposal PBB


Fiqhislam.com - Proposal PBB untuk mengakhiri pertempuran di Kota Aleppo ditolak oleh Pemerintah Suriah. Dalam proposal yang diajukan PBB tersebut, kelompok oposisi di  Suriah akan mengontrol wilayah timur Aleppo. 

Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem mengatakan, Suriah menolak proposal PBB tersebut. "Proposal PBB tersebut melanggar kedaulatan Suriah," katanya seperti dilansir BBC, Senin, (21/11).

Menurut Muallem, kedaulatan Suriah harus dipulihkan di seluruh wilayah negara Suriah. Sebab hal itu penting bagi Suriah.

"Proposal PBB tak bisa diterima karena kami harus meninggalkan 275 ribu rakyat Suriah kepada 6.000 hingga 7.000 kelompok oposisi bersenjata. Saya kira tak akan ada pemerintah yang mau menerima hal ini jika berkaitan dengan kedaulatan negara," ujarnya.  

Moallem menolak keras proposal PBB tersebut saat berdiskusi dengan Utusan PBB Staffan De Mistura. 

Utusan PBB Staffan De Mistura meminta agar Pemerintah Suriah memberikan otonomi khusus dan mengakui pemerintahan lokal yang dipimpin oleh kelompok oposisi jika mereka mau meninggalkan Aleppo.

Seharusnya, ujar Mistura, Pemerintah Suriah jangan terlalu banyak mengejar kemenangan yang terlalu banyak memakan korban jiwa. Pemerintah Suriah seharusnya mau membuat penyelesaian politik dengan kelompok oposisi.

Pertempuran di Aleppo begitu dahsyat dan mematikan. Sebelumnya sebanyak delapan anak meninggal setelah kelompok oposisi melakukan serangan ke sekolah. Di Aleppo yang dikuasai kelompok oposisi, sebuah bom dijatuhkan dan membunuh enam orang.

Dokter setempat mengatakan, para korban bom di Al Sakhour mengalami sesak napas hingga mati karena bom yang ditembakkan mengandung gas klorin. [yy/republika]

Harapan Pemerintah Suriah untuk Trump

Harapan Pemerintah Suriah untuk Trump


Harapan Pemerintah Suriah untuk Trump


Fiqhislam.com - Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem berharap Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump menarik dukungan kepada pemberontak. Walid mengatakan, memang terlalu dini untuk melihat kebijakan luar negeri Donald Trump, tapi Suriah berharap sang presiden baru bisa menghentikan dukungan Amerika. 

"Apa yang kami inginkan dari pemerintahan yang baru tidak hanya menghentikan dukungan tapi juga membatasi kekuatan mereka di regional...kita harus tunggu," katanya pada konferensi pers yang disiarkan televisi nasional, Ahad (20/11).

Pada pertengahan 18 Agustus 2011, Amerika Serikat (AS), Prancis, Inggris, Uni Eropa, dan Kanada menyatakan bahwa rezim pemerintahan Suriah di bawah Bashar al-Assad sudah kehilangan legitimasi rakyatnya. Mereka juga menyerukan kepada Assad untuk segera meletakkan jabatan. Reaksi internasional berlanjut dengan agenda resolusi Dewan Keamanan PBB yang diusung oleh beberapa negara-negara tersebut. 

Namun hubungan baik yang terjalin diantara Suriah dengan Rusia serta kerja sama perdagangan yang begitu penting dan besar dengan Cina, telah membuat upaya resolusi dewan keamanan PBB yang dipelopori AS ini akhirnya gagal. Cina dan Rusia tidak menginginkan Suriah diintervensi oleh Barat dengan mengeluarkan veto. Bashar al-Assad mendapat dukungan dari Rusia dan negara tetangganya Iran. [yy/republika]

 

Tags: assad | aleppo | oposisi | suriah