30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Perwira Turki di NATO Eropa Ramai-Ramai Cari Suaka

Perwira Turki di NATO Eropa Ramai-Ramai Cari Suaka


Fiqhislam.com - Beberapa perwira militer Turki yang ditugaskan di NATO Eropa telah meminta suaka sejak kudeta gagal di Turki pada Juli, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Jumat (18/11).

Kantor berita Reuters secara eksklusif melaporkan pada Oktober penguasa Turki telah memecat ratusan staf militer senior yang bertugas di NATO di Eropa dan Amerika Serikat setelah usaha kudeta pada Juli sebagai bagian penumpasan di Turki beberapa saat setelah usaha kudeta itu.

Stoltenberg menegaskan Turki masih merupakan sekutu penting NATO dan ia mengutuk kudeta pada 15 Juli, tetapi juga menyatakan Ankara harus menghormati perundang-undangan. Bahkan negara itu berusaha memberhentikan para tersangka dari angkatan bersenjata yang bersekongkol untuk melakukan kudeta.

"Beberapa perwira Turki yang bekerja di struktur komando NATO, beberapa di antaranya telah meminta suaka di negara-negara tempat mereka bekerja. Selalu ini adalah isu yang akan dinilai dan diputuskan oleh para sekutu NATO yang berbeda sebagai isu nasional," kata Stoltenberg dalam jumpa pers.

Stoltenberg, yang sudah mengangkat soal itu dengan pemerintah Turki, akan berkunjung ke Istanbul pada Ahad untuk bertemu dengan para anggota parlemen dari berbagai aliansi itu, bergabung dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan dan para menteri senior untuk menghadiri sidang tahunan Majelis Parlemen NATO.

Turki telah memecat atau memberhentikan lebih 110 ribu orang yang berdinas di militer, sipil, kehakiman dan tempat lain dan memenjarakan 36.000 orang menunggu peradilan sebagai bagian dari penyidikan atas usaha kudeta itu, demikian Antara. [yy/republika]

Perwira Turki di NATO Eropa Ramai-Ramai Cari Suaka


Fiqhislam.com - Beberapa perwira militer Turki yang ditugaskan di NATO Eropa telah meminta suaka sejak kudeta gagal di Turki pada Juli, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Jumat (18/11).

Kantor berita Reuters secara eksklusif melaporkan pada Oktober penguasa Turki telah memecat ratusan staf militer senior yang bertugas di NATO di Eropa dan Amerika Serikat setelah usaha kudeta pada Juli sebagai bagian penumpasan di Turki beberapa saat setelah usaha kudeta itu.

Stoltenberg menegaskan Turki masih merupakan sekutu penting NATO dan ia mengutuk kudeta pada 15 Juli, tetapi juga menyatakan Ankara harus menghormati perundang-undangan. Bahkan negara itu berusaha memberhentikan para tersangka dari angkatan bersenjata yang bersekongkol untuk melakukan kudeta.

"Beberapa perwira Turki yang bekerja di struktur komando NATO, beberapa di antaranya telah meminta suaka di negara-negara tempat mereka bekerja. Selalu ini adalah isu yang akan dinilai dan diputuskan oleh para sekutu NATO yang berbeda sebagai isu nasional," kata Stoltenberg dalam jumpa pers.

Stoltenberg, yang sudah mengangkat soal itu dengan pemerintah Turki, akan berkunjung ke Istanbul pada Ahad untuk bertemu dengan para anggota parlemen dari berbagai aliansi itu, bergabung dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan dan para menteri senior untuk menghadiri sidang tahunan Majelis Parlemen NATO.

Turki telah memecat atau memberhentikan lebih 110 ribu orang yang berdinas di militer, sipil, kehakiman dan tempat lain dan memenjarakan 36.000 orang menunggu peradilan sebagai bagian dari penyidikan atas usaha kudeta itu, demikian Antara. [yy/republika]

Polisi Turki Tahan 73 Akademisi

Polisi Turki Tahan 73 Akademisi


Polisi Turki Tahan 73 Akademisi


Fiqhislam.com - Polisi Turki menahan 73 akademisi dalam serangan fajar pada Jumat pagi menargetkan pengikut ulama berbasis di Amerika Serikat (AS) Fethullah Gulen. Gulen dituding sebagai otak dari kudeta yang gagal pada bulan Juli lalu.

"Jaksa Istanbul mengeluarkan surat perintah penahanan untuk 103 staf pengajar yang dituduh anggota kelompok teror bersenjata dalam penyelidikan yang menargetkan Yildiz Technical University," bunyi laporan kantor berita Anadolu yang dikutip Reuters, Jumat (18/11/2016).

Anadolu mengabarkan piah kepolisian menggeledah rumah para akademisi dan kantor pada tersangka. Tersangka sendiri dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan rutin dan kemudian ke kantir polisi Istanbul.

Beberapa tersangka dikatakan telah pengguna dari aplikasi messaging smart-phone yang disebut ByLock. Ankara mengatakan pengikut Gulen mulai menggunakan aplikasi tersebut pada tahun 2014.

Sebelumnya, kekuasaan kehakiman, memberhentikan 203 hakim dan jaksa karena diduga mempunyai hubungan dengan apa yang Ankara sebut dengan "Gulenist Teror Group".

Pasca peristiwa kudeta 15 Juli, Turki telah memecat dan menghukum 110 ribu orang dalam pelayanan sipil, militer dan peradilan. Sementara 36 ribu orang dipenjara sambil menunggu sidang dalam penyelidikan.

Kelompok hak asasi manusia dan beberapa sekutu Barat telah menyuarakan keprihatinan terkait operasi pembersihan Turki. Mereka menakutkan Presiden Tayyip Erdogan akan menggunakan kudeta sebagai dalih untuk membungkam perbedaan pendapat. [yy/sindonews]

Tak akan Ada Lagi Jabatan Perdana Menteri Turki

Tak akan Ada Lagi Jabatan Perdana Menteri Turki


Tak akan Ada Lagi Jabatan Perdana Menteri Turki


Fiqhislam.com - Turki akan menghapus jabatan perdana menteri (PM) dalam perubahan bersejarah di bawah proposal sistem presidensial baru yang didukung pemerintah, kata seorang menteri kabinet pada Kamis (17/11).

Menteri Kehutanan dan Perairan Veysel Eroglu mengatakan akan ada satu dan mungkin dua wakil presiden di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam format baru itu, yang kemungkinan akan disampaikan untuk referendum tahun depan.

"Tidak akan ada perdana menteri dalam sistem baru. Secara umum akan ada presiden dan di sampingnya mungkin satu wakil presiden seperti di Amerika Serikat. Kita mungkin memiliki lebih dari satu wakil presiden," katanya kepada kantor berita pemerintah Anadolu, dikutip dari Antara News.

Erdogan, yang terpilih sebagai presiden pada 2014 setelah menjabat sebagai perdana menteri selama lebih dari satu dekade, menginginkan jabatan kepresidenan yang kuat, seperti di Prancis atau Amerika Serikat. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Erdogan membutuhkan sedikitnya 330 suara dalam parlemen 550 kursi untuk menggelar referendum mengenai pengesahan perubahan tersebut.

Eroglu memperkirakan paket proposal itu akan dibawa ke referendum musim semi tahun depan dengan dukungan anggota parlemen dari oposisi Partai Gerakan Nasionalis (MHP). Kubu lawan menyatakan sejak terpilih Erdogan telah menjadi presiden eksekutif de facto dan berpendapat usul perubahan bisa menarik Turki ke pemerintahan penguasa tunggal.

Sebelum Erdogan menjadi kepala negara, perdana menteri Turki dipandang sebagai orang nomor satu, tapi sekarang Perdana Menteri Binali Yildirim kebanyakan hanya bertindak sebagai bawahannya. Cetak biru penuh mengenai sistem pemerintahan baru belum mengemuka, tapi Erdoglu mengindikasikan menteri-menteri kabinet tidak akan menjadi anggota parlemen.

"Yang dipikirkan adalah sistem di mana legislatif dan eksekutif menjalankan tugas secara terpisah," katanya.

Erdoglu menambahkan presiden akan berafiliasi dengan partai, artinya Erdogan bisa melanjutkan hubungan dengan partai berkuasa AKP yang harus dia putus setelah menjadi presiden. Menteri itu mengatakan pemilihan anggota parlemen dan presiden akan berlangsung 2019. [yy/republika]

 

Tags: turki | suaka