30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Presiden Filipina tak Peduli HAM untuk Menumpas Kejahatan

Presiden Filipina tak Peduli HAM untuk Menumpas Kejahatan

 

Fiqhislam.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan tak peduli dengan hak asasi manusia dalam menumpas kejahatan. Dalam siara televisi untuk Ahad pagi, Duterte menegaskan posisinya.

Menurut situs berita Rappler, Duterte mendaftar 158 pejabat yang dituduh terkait dengan perdagangan narkotika ilegal. Termasuk diantaranya polisi, pejabat militer, tiga anggota Kongres dan tujuh hakim.

Pada Sabtu, Duterte bersumbah untuk tetap dengan kebijakannya menembak penjahat hingga akhir masa kepengurusannya. "Saya tidak peduli dengan HAM, percayalah," kata dia dalam transkrip yang dirilis istana kepresidenan.

Sejauh ini 800 orang tewas sejak Duterte memenangkan pemilu Presiden pada Mei. Duterte mengatakan pejabat yang menggunakan posisinya untuk terlibat dalam perjualan narkotika akan berada dalam daftar pertamanya.

Kantor anti-narkoba PBB pada Rabu telah bergabung dengan organisasi-organisasi HAM internasional untuk mengecam kebijakan Duterte. "United Nations Office on Drugs and Crime sangat khawatir dengan laporan penghakiman dengan pembunuhan bagi penjual dan pengguna narkoba di Filipina," kata Direktur Eksekutif Yury Fedotov dalam pernyataan.

Beberapa waktu lalu, polisi melaporkan lebih dari 500 ribu orang menyerahkan diri pada otoritas lokal. Mereka berjanji berhenti menggunakan obat-obatan ilegal. [yy/republika]

Presiden Filipina tak Peduli HAM untuk Menumpas Kejahatan

 

Fiqhislam.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan tak peduli dengan hak asasi manusia dalam menumpas kejahatan. Dalam siara televisi untuk Ahad pagi, Duterte menegaskan posisinya.

Menurut situs berita Rappler, Duterte mendaftar 158 pejabat yang dituduh terkait dengan perdagangan narkotika ilegal. Termasuk diantaranya polisi, pejabat militer, tiga anggota Kongres dan tujuh hakim.

Pada Sabtu, Duterte bersumbah untuk tetap dengan kebijakannya menembak penjahat hingga akhir masa kepengurusannya. "Saya tidak peduli dengan HAM, percayalah," kata dia dalam transkrip yang dirilis istana kepresidenan.

Sejauh ini 800 orang tewas sejak Duterte memenangkan pemilu Presiden pada Mei. Duterte mengatakan pejabat yang menggunakan posisinya untuk terlibat dalam perjualan narkotika akan berada dalam daftar pertamanya.

Kantor anti-narkoba PBB pada Rabu telah bergabung dengan organisasi-organisasi HAM internasional untuk mengecam kebijakan Duterte. "United Nations Office on Drugs and Crime sangat khawatir dengan laporan penghakiman dengan pembunuhan bagi penjual dan pengguna narkoba di Filipina," kata Direktur Eksekutif Yury Fedotov dalam pernyataan.

Beberapa waktu lalu, polisi melaporkan lebih dari 500 ribu orang menyerahkan diri pada otoritas lokal. Mereka berjanji berhenti menggunakan obat-obatan ilegal. [yy/republika]

Dikritik, Duterte Pertahankan Kebijakan Tembak Mati Penjahat Narkoba

Dikritik, Duterte Pertahankan Kebijakan Tembak Mati Penjahat Narkoba

Di tengah kritikan dan kecaman yang muncul, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, berjanji akan terus mempertahankan kebijakan kontroversialnya untuk menembak mati setiap penjahat narkoba. Duterte bahkan mengaku tak peduli soal hak asasi manusia (HAM).

Laporan berbagai media lokal Filipina, seperti dilansir AFP, Sabtu (6/8/2016), sekitar 800 orang sejak Duterte menang pemilu pada Mei lalu. Selama kampanye, Duterte bersumpah akan membunuh puluhan ribu pelaku kriminal di Filipina.

"Kampanye 'tembak dan bunuh' ini akan tetap diberlakukan hingga hari terakhir saya menjabat, jika saya masih hidup hingga saat itu," tegas Duterte yang berusia 71 tahun ini dalam konferensi pers di kampung halamannya di Davao.

"Saya tidak peduli soal HAM, percaya dengan saya," imbuhnya, berdasarkan transkrip resmi yang dirilis Istana Kepresidenan Filipina pada Sabtu (6/8).

Duterte menyebut, pejabat pemerintahan yang memanfaatkan jabatannya untuk terlibat perdagangan narkoba, yang menghancurkan banyak kehidupan rakyat Filipina, ada di urutan pertama dalam daftarnya. Lebih lanjut, Duterte juga menawarkan jaminan resmi dan personal, kepada para tentara dan polisi Filipina, untuk mendapat kekebalan dari peradilan atas pembunuhan yang dilakukan mereka saat menjalankan tugas.

Badan Antinarkoba PBB, pekan ini, bergabung dengan organisasi HAM internasional dalam mengecam pembunuhan sembrono di bawah pemerintahan Duterte. "Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan Kriminal memiliki kekhawatiran besar atas laporan pembunuhan di luar hukum terhadap para tersangka pengedar dan pengguna narkoba di Filipina," demikian pernyataan Direktur Eksekutif Badan Antinarkoba PBB, Yury Fedotov.

"Saya bergabung bersama Sekjen PBB dalam mengecam pembunuhan di luar hukum, yang ilegal dan merupakan pelanggaran hak mendasar dan kebebasan," imbuhnya, merujuk pada kecaman keras Sekjen PBB Ban Ki-Moon pada Juni lalu.

"LSM-LSM mengadu kepada PBB, ini bukan urusan mereka. Saya menyatakan perang. Saya sekarang memberlakukan pasal perang," tegas Duterte.

Duterte juga menyatakan, dirinya tidak takut kebijakan kontroversialnya itu akan memicu pemakzulan maupun pelengseran dirinya. "Rakyat Filipina menangis memohon keadilan," tegasnya.

Disampaikan kepolisian Filipina, bahwa lebih dari 500 ribu orang telah menyerahkan diri kepada kantor polisi lokal dan berjanji berhenti memakai narkoba. [yy/news.detik]

 

Tags: duterte | filipina