30 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 05 Desember 2021

basmalah.png

Konflik Laut China Selatan, Presiden China: Kami Tak Akui Putusan Pengadilan Arbitrase

Konflik Laut China Selatan, Presiden China: Kami Tak Akui Putusan Pengadilan Arbitrase

Fiqhislam.com - China kembali menegaskan tidak akan mengakui putusan Pengadilan Arbitrase soal Laut China Selatan. Penegaskan itu disampaikan langsung oleh Presiden China XI Jingpin tidak lama setelah putusan pengadilan itu keluar.

Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah sumber daya di Laut China Selatan. Pengadilan juga menyatakan, klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Meski menolak keputusan Pengadilan Arbitrase tersebut, Jingpin menuturkan, pihaknya tetap memiliki komitmen kuat untuk menjaga perdamaian dan stabilias di kawasan Laut China Selatan.

"China memiliki dedikasi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, tetapi tidak akan menerima posisi atau tindakan berdasarkan pada hasil kasus arbitrase," ucap Jingping, sepeti dilansir Reuters pada Selasa (12/7).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa hasil putusan pengadilan itu akan membuat situasi di kawasan semakin memburuk. Putusan itu akan membuat kemungkinan adanya konflik lebih lanjut menjadi semakin terbuka. [yy/sindonews]

Konflik Laut China Selatan, Presiden China: Kami Tak Akui Putusan Pengadilan Arbitrase

Fiqhislam.com - China kembali menegaskan tidak akan mengakui putusan Pengadilan Arbitrase soal Laut China Selatan. Penegaskan itu disampaikan langsung oleh Presiden China XI Jingpin tidak lama setelah putusan pengadilan itu keluar.

Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah sumber daya di Laut China Selatan. Pengadilan juga menyatakan, klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Meski menolak keputusan Pengadilan Arbitrase tersebut, Jingpin menuturkan, pihaknya tetap memiliki komitmen kuat untuk menjaga perdamaian dan stabilias di kawasan Laut China Selatan.

"China memiliki dedikasi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, tetapi tidak akan menerima posisi atau tindakan berdasarkan pada hasil kasus arbitrase," ucap Jingping, sepeti dilansir Reuters pada Selasa (12/7).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa hasil putusan pengadilan itu akan membuat situasi di kawasan semakin memburuk. Putusan itu akan membuat kemungkinan adanya konflik lebih lanjut menjadi semakin terbuka. [yy/sindonews]

Pengadilan: China Tak Punya Dasar Hukum Mengklaim LCS

Pengadilan: China Tak Punya Dasar Hukum Mengklaim LCS

Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah sumber daya di Laut China Selatan (LCS).

"Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak-hak bersejarah dalam wilayah laut yang termasuk di dalam garis sembilan dash," bunyi putusan Pengadilan Arbitrase seperti dikutip dari laman Sputnik, Selasa (12/7/2016).

Pengadilan juga menyatakan bahwa klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). "Dengan demikian, pengadilan menyimpulkan bahwa sejauh China memiliki hak bersejarah untuk sumber daya di perairan Laut China Selatan, hak tersebut gugur karena tidak sesuai dengan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) berdasarkan Konvensi Hukum Laut," kata putusan tersebut.

Pengadilan juga memutuskan bahwa China melanggar hak-hak berdaulat dari Filipina di ZEE Filipina dan menciptakan risiko kecelakaan serius dan berbahaya bagi kapal-kapal Filipina di LCS. Pengadilan juga menambahkan, kepulauan Spratly China menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang.

Terkait keputusan ini, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay mengatakan bahwa Filipina menyambut baik putusan tersebut. "Filipina menyambut baik putusan terhadap proses arbitrase yang diajukan oleh pemerintah Filipina terkait dengan LCS," kata Yasay sesaat setelah putusan pengadilan dikeluarkan.

Sedangkan kantor berita China menyatakan bahwa Beijing tidak menerima dan mengakui putusan dari Pengadilan Arbitrase Internasional. [yy/sindonews]

China Sebut Putusan Pengadilan Arbitrase Perburuk Situasi di Kawasan

China Sebut Putusan Pengadilan Arbitrase Perburuk Situasi di Kawasan

Pemerintah China angkat bicara mengenai hasil putusan Pengadilan Arbitrase Internasional mengenai Laut China Selatan. Negeri Tirai Bambu itu menyebut bahwa hasil putusan pengadilan itu akan membuat situasi di kawasan semakin memburuk.

"Putusan Pengadilan Arbitrase soal Laut Cina Selatan telah menempatkan sengketa ke wilayah berbahaya, dengan menyebabkan semakin memburuknya situasi di wilayah tersebut," ucap Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam sebuah pernyataan.

Wang Yi, seperti dilansir Reuters pada Selasa (12/7), juga menuturkan, pihaknya menolak hasil putusan tersebut, dan menganggapnya sebuah lelucon belaka.

Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim hak bersejarah sumber daya di Laut China Selatan.

"Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak-hak bersejarah dalam wilayah laut yang termasuk di dalam sembilan garis imaginer," kata pengadilan tersebut.

Pengadilan juga menyatakan bahwa klaim China bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). [yy/sindonews]

Beijing Bersikukuh Abaikan Keputusan Pengadilan Soal LCS

Beijing Bersikukuh Abaikan Keputusan Pengadilan Soal LCS

China menyatakan akan mengabaikan putusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag terkait sengketa teritorial Beijing di Laut China Selatan (LCS). Filipina menentang hak Beijing untuk mengeksploitasi sumber daya di LCS.

China telah memboikot sidang di Pengadilan Arbitrase Internasional dengan menyatakan lembaga tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa. "Kami tidak akan menerima apa pun yang mereka putuskan, apa pun yang terjadi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang seperti dikutip dari laman Reuters, Selasa (12/7/2016).

Kantor berita China, Xinhua mengatakan pengadilan telah menyalahgunakan hukum dengan mengeluarkan putusan terhadap sengketa tersebut. Terkait kasus Manila, Xinhua menyatakan, keputusan tersebut diambil ditengah tekanan global yang bertindak sebagai juri yang tidak memiliki yurisdiksi, keputusan secara alami batal demi hukum.

Keputusan pengadian ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Ketegangan melibatkan militer China yang menyimpan kekhawatiran terhadap tetaangganya dan merupakan titik konfrontasi dengan Amerika Serikat (AS).

"Tidak peduli apa pun jenis putusan yang dikeluarkan, Angkatan Bersenjata China akan tegas dalam menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan maritim dan haknya, tegas menegakkan perdamaian dan stabilitas regional, serta semua yang terkait dengan segalam macam bentuk ancaman dan tantangan," bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan China. [yy/sindonews]

China: Kami akan Kerahkan Militer Kapan Saja ke Laut China Selatan

China: Kami akan Kerahkan Militer Kapan Saja ke Laut China Selatan

Wakil Menteri Luar Negeri Cina Liu Zhenmin menegaskan militer negaranya dapat dikerahkan ke Laut Cina Selatan setiap saat untuk menjaga kedaulatan wilayah di kawasan tersebut.

"Militer kami, angkatan laut Cina dapat kami kerahkan kapan saja untuk menjaga wilayah kedaulatan negara kami di sana, toh kami tidak berpartispasi, tidak menerima dan tidak melaksanakan keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional," katanya dalam jumpa wartawan di Beijing, Rabu (13/70.

Liu Zhenmin menegaskan kehadiran militer Cina di sekitar Laut Cina Selatan bertujuan menjaga kedaulatan di kawasan tersebut. "Sama sekali tidak untuk menyerang atau mengancam siapa-siapa. Kehadiran militer kami guna menjaga kedaulatan negara kami. Dan itu sah. Begitu pun jika kami mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) di Laut Cina Selatan," katanya.

Liu Zhenmin menambahkan, "Jika negara lain boleh mendeklarasikan ADIZ di Laut Cina Selatan, mengapa Cina tidak boleh? Cina punya hak juga untuk mendeklarasikan ADIZ. Dan, apakah kami akan meningkatkan kehadiran militer serta mendeklarasikan ADIZ sangat tergantung seberapa besar ancaman terhadap kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan. Cina sangat berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan, namun Cina tidak tinggal diam jika ada negara yang mengancam kedaulatan kami."

Cina mengingatkan semua pihak tidak menjadikan Laut Cina Selatan sebagai medan perang baru. "Cina berkomitmen menjaga perdamaian di Laut Cina Selatan bersama negara-negara lain di sekitar perairan, khususnya bersama negara-negara ASEAN," kata Liu.

ASEAN dan Cina bahkan telah memiliki kesepakatan tentang Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration on the Conduct of Parties/DOC) Laut Cina Selatan. "Itu kesepakatan sah yang harus ditaati semua pihak terkait. Itu tidak berubah dan tidak akan berubah," katanya. [yy/republika]

 

Tags: laut china | china