5 Jumadil-Awal 1443  |  Kamis 09 Desember 2021

basmalah.png

Arab Saudi Bantah Ancam Sekjen PBB

Arab Saudi Bantah Ancam Sekjen PBBFiqhislam.com - Arab Saudi membantah telah mengancam akan memotong dana kemanusiaan untuk menekan PBB agar menghapus koalisi Saudi dalam daftar hitam pelaku kejahatan atas kemanusiaan dalam pertempuran di Yaman.

"Kami tidak menggunakan ancaman atau intimidasi dan kita tidak berbicara tentang pendanaan," kata Duta Besar Saudi untuk PBB, Abdullah al-Mouallimi kepada wartawan.

"Saya ingin meyakinkan Anda, bahwa pertama-tama tidak ada dalam cara kami, budaya menggunakan ancaman dan intimidasi. Kami memiliki rasa hormat yang besar terhadap lembaga PBB dan sekretariat dan tentu saja untuk Ban Ki-moon," kata utusan Saudi itu seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (10/6/2016).

Al-Mouallimi pun membantah jika pemerintahannya telah menekan PBB untuk membalikkan keputusannya dengan mengancam akan memotong jutaan dolar pendanaan. Arab Saudi berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan PBB dan Saudi tidak dapat mematahkan hubungan dengan badan internasional, karena dianggap sebagai salah satu anggota pendiri.

Sebelumnya, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan dirinya berada di bawah tekanan untuk mencabut koalisi Saudi dari daftar hitam pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Ki-moon mengatakan, pendukung Saudi mengancam akan mencabut dana bantuan untuk sejumlah program PBB jika koalisi Saudi tidak dicabut dari daftar hitam. [yy/sindonews]

Arab Saudi Bantah Ancam Sekjen PBBFiqhislam.com - Arab Saudi membantah telah mengancam akan memotong dana kemanusiaan untuk menekan PBB agar menghapus koalisi Saudi dalam daftar hitam pelaku kejahatan atas kemanusiaan dalam pertempuran di Yaman.

"Kami tidak menggunakan ancaman atau intimidasi dan kita tidak berbicara tentang pendanaan," kata Duta Besar Saudi untuk PBB, Abdullah al-Mouallimi kepada wartawan.

"Saya ingin meyakinkan Anda, bahwa pertama-tama tidak ada dalam cara kami, budaya menggunakan ancaman dan intimidasi. Kami memiliki rasa hormat yang besar terhadap lembaga PBB dan sekretariat dan tentu saja untuk Ban Ki-moon," kata utusan Saudi itu seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (10/6/2016).

Al-Mouallimi pun membantah jika pemerintahannya telah menekan PBB untuk membalikkan keputusannya dengan mengancam akan memotong jutaan dolar pendanaan. Arab Saudi berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan PBB dan Saudi tidak dapat mematahkan hubungan dengan badan internasional, karena dianggap sebagai salah satu anggota pendiri.

Sebelumnya, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan dirinya berada di bawah tekanan untuk mencabut koalisi Saudi dari daftar hitam pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Ki-moon mengatakan, pendukung Saudi mengancam akan mencabut dana bantuan untuk sejumlah program PBB jika koalisi Saudi tidak dicabut dari daftar hitam. [yy/sindonews]

Sekjen PBB Mengaku Diancam Arab Saudi Cs

Sekjen PBB Mengaku Diancam Arab Saudi Cs

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon, buka suara terkait keputusannya mencabut koalisi Arab Saudi dari daftar hitam pelaku kejahatan kemanusiaan. Ki-moon mengaku pendukung Arab Saudi mengancam akan menghentikan pendanaan sejumlah program PBB jika mereka tidak dikeluarkan dari daftar hitam tersebut.

Ki-moon mengatakan, ia harus mempertimbangkan prospek yang sangat nyata bahwa jutaan anak-anak lain di wilayah Palestina, Sudan Selatan, Suriah, Yaman dan banyak tempat lain akan menderita jika program PBB tidak mendapatkan pendanaan.

"Ini adalah salah satu keputusan yang paling menyakitkan dan sulit yang harus saya buat," katanya tanpa menyebut negara mana yang melakukan hal itu, seperti dikutip dari laman CBS News, Jumat (10/6/2016).

Ki-moon mengaku selalu tunduk pada tekanan dari 139 negara anggota. Namun, kali ini beberapa negara anggota telah bertindak terlalu jauh. Ia pun menyatakan bahwa tindakan itu tidak dapat diterima untuk negara anggota memberikan tekanan yang tidak semestinya.

Sebelumnya, PBB telah mencabut koalisi pimpinan Arab Saudi dari daftar hitam kejahatan kemanusiaan. Keputusan PBB ini pun mendapat kecaman dari lembaga kemanusiaan internasional seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International. [yy/sindonews]