2 Jumadil-Awal 1443  |  Senin 06 Desember 2021

basmalah.png

AS Kecam Langkah Israel Rebut 234 Hektare di Tepi Barat

AS Kecam Langkah Israel Rebut 234 Hektare di Tepi BaratFiqhislam.com - Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat John Kirby mengecam langkah Israel merebut 234 hektare lahan di Tepi Barat. Ia mengatakan upaya AS memiliki dampak negatif pada solusi dua negara.

"Ini merupakan situasi yang menggangu. Keputusan ini merupakan langkah tambahan dalam apa yang tampak seperti proses berkelanjutan dari pengambilalihan lahan dan perluasan permukiman yang fundamental merusak prospek untuk solusi dua negara," kata Kirby.

Kirby mengatakan sementara pada saat yang sama mereka menuntut kedua belah pihak menunjukkan kewajiban terhadap satu sama lain, pengambilalihan ini kebalikannya.

Israel menduduki Tepi Barat pada Perang 1967, dan telah mengendalikannya sejak itu. Langkah tersebut dikutuk masyarakat internasional.

PBB Desak Israel Kembalikan 234 Hektare di Tepi Barat

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Selasa (15/3) mendesak pemerintah Israel menghentikan dan mengembalikan wilayah yang mereka sita dari Tepi Barat yang diduduki. Ia mengatakan, langkah Israel tersebut merupakan halangan bagi solusi dua negara.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, Ban memandang klasifikasi terbaru oleh Israel atas 234 hektare lahan di Tepi Barat dapat menjadi penghalang bagi solusi dua negara. Tindakan tersebut menurutnya menunjukkan ke arah peningkatan kegiatan permukiman dan menunjukkan Israel terus melakukan konsolidasi untuk mengontrol Tepi Barat.

"Permukiman adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. Sekjen mendesak pemerintah Israel menghentikan dan membalikkan tindakan untuk kepentingan perdamian dan perjanjian akhir," katanya seperti dilansir Arutz Sheva, Rabu (16/3).

Pada akhir Januari, Ban menyatakan keprihatinan mendalam tentang laporan dari rencana pemerintah Israel untuk menguasai lahan baru di Tepi Barat. Israel menduduki Tepi Barat selama Perang Timur Tengah pada 1967 dan telah mengendalikannya sejak itu. Langkah tersebut dikutuk oleh masyarakat internasional. [yy/republika]