5 Jumadil-Awal 1443  |  Kamis 09 Desember 2021

basmalah.png

Nur Mahmudi Tepis Persulit Izin Bangun Gereja

Nur Mahmudi Tepis Persulit Izin Bangun GerejaFiqhislam.com - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, menepis anggapan diskriminatif terhadap gereja. Pemerintah Kota Depok juga tidak pernah mempersulit proses penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) pendirian rumah ibadah dari agama apapun.

“Kami pada prinsipnya tidak pernah melarang adanya pembangunan gereja. Pemerintah justru akan mendorong percepatan pengurusan penerbitan IMB gereja di Depok, “ kata Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail di sela acara perayaan HUT Ke-30 Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Depok, Minggu (25/11).

Nur Mahmudi berharap jemaat GBKP yang telah memasuki usianya yang ke- 30 tahun semakin berinovasi. "Mudah-mudahan kebersamaan dan kekompakan jemaat GBKP Depok kian memperkokoh persatuan dan kesatuan seluruh lapisan warga masyarakat Depok dalam membangun kota sejuta belimbing, “ papar Nur Mahmudi.

Menurut Nur Mahmudi, Pemerintah Kota Depok akan terus memberi contoh positif dalam toleransi kerukunan dalam keberagaman hidup bergama. Memaknai toleransi kerukunan beragama di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok sudah menerbitkan sebanyak 29 IMB dari 207 gereja di Kota Depok. Tiga dari 29 IMB Gereja diterbitkan November 2012. Tiga Gereja tersebut yakni Gereja Kristen Indonesia (GKI) Depok Lama, Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jalan Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Cimanggis, dan Gereja Oikoumene Depok Timur.

“Sejak terpilih sebagai Wali Kota Depok, 2006, hingga sekarang (kami) telah menerbitkan sebanyak 29 IMB gereja. Itu artinya Pemerintah Kota Depok tidak diskriminatif terhadap Gereja," ujar Nur Mahmudi.

Akan tetapi, Sekretaris Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Umat Kristiani Depok (FKKUMD) Mangaranap Sinaga mengatakan, Nur Mahmudi Ismail pernah menghentikan kegiatan pembangunan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Cinere, Kota Depok kendati telah mengantongi IMB yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat yang terdahulu.

“Bahkan kasus penghentian kegiatan pembangunan Gereja HKBP Cinere sempat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam perkara ini gugatan penggugat dikabulkan PTUN Jawa Barat," tandas dia.

Sejak digugatnya ke PTUN, Pemerintah Kota Depok kemudian mulai melunak. Terbukti 29 dari 207 Gereja di Kota Depok, IMB-nya diproses. "Kami tidak dipersulit Pemerintah Kota Depok dalam hal perizinan. Kami tidak menemukan kendala asal syarat mendirikan tempat ibadah terpenuhi." [yy/mediaIndonesia]