21 Rabiul-Awal 1443  |  Rabu 27 Oktober 2021

basmalah.png

Tapal Batas Pembaruan Fikih Islam

Tapal Batas Pembaruan Fikih IslamFiqhislam.com - Siapapun tak menyangkal, bahwa hukum Islam bersifat solutif. Karena, keberadaan syari'at sendiri ‘ditempah’ untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Malah jika dilakukan flashback, hakikat keberadaan Rasulullah SAW sendiri untuk menjelaskan dan memaparkan syari'at Islam. Hingga dapat disaksikan, Al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW kerap disesuaikan dengan kondisi dan problem yang dialami kaum muslimin.

Bagi umat yang hidup setelah wafat Rasulullah SAW, kewajiban merujuk Al-Qur’an untuk mencari solusi terhadap masalah yang ditemukan merupakan hal yang urgen. Karena Al-Qur’an memiliki posisi utama untuk menyandarkan kekuatan hukum yang ditetapkan (Masdhar al-Awwal fi at-Tasyri’). Sehingga cukup riil bahwa akal tidak dipandang sebagai sumber inti fikih Islam, karena tidak mampu merealisasikan keadilan dan idealisme seperti yang dituntut.

Bahkan, terkadang akal tidak bisa bersikap obyektif dan netral secara murni. Hal ini lebih disebabkan kemampuan akal manusia tidak sama dalam memahami sesuatu dan tolak ukurnya juga berbeda dalam menentukan kebaikan dan keburukan. Tak hanya itu, akal juga tak terlepas dari kecenderungan mudah dipengaruhi hawa nafsu.

Jika ditelusuri lebih mendalam, ruang lahirnya pembaruan fikih Islam sejatinya ‘didongkrak’ dan dipengaruhi oleh para pakar hukum positif. Sehingga pembaruan fikih Islam boleh disebut bagian dari hal yang sensitif, karena bisa menyebabkan hancurnya tatanan syari’ah dan fikih. Namun di sisi lain, pembaruan fikih Islam dinilai perlu, selama masih berada dalam koridor atau wilayah yang diperkenankan oleh syara’. Sehingga tak melahirkan kesan, bahwa pembaruan Islam berusaha menjauhi syari'at sedikit demi sedikit dan mengikuti hawa nafsu serta kecenderungan terhadap tujuan yang tidak benar.

Oleh karena itu, cukup layak mengamini opini yang didengungkan Wahbah Zuhaily dalam buku “Tajdid al-Fiqh al-Islamy” bahwa pembaruan tematik yang layak diterima adalah, yang memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah, batasan-batasan, dan prinsip-prinsip pembaruan yang layak diindahkan. Sehingga hasil dari seruan untuk melakukan pembaruan adalah membedakan antara syari'ah dah fikih.

Masih menurut Wahbah, Syari'at Islam adalah kumpulan-kumpulan hukum yang berisi perintah dan larangan sebagaimana yang termuat di dalam Al-Qur’an dan hadis Rasul yang tetap. Bagian ini tidak bisa diubah, diganti, diperbaharui, dihapus, ditinggalkan, ataupun dipersempit tanpa adanya dalil dan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh syara’. Sedangkan fikih Islam, kata Wahbah, adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat amal, yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yaitu, dalil-dalil atau sumber-sumber penggalian hukum seperti Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, qiyas, dan sebagainya.

Singkatnya, fikih dapat diklaim sebagai seni dan aktivitas akal yang dilakukan oleh ahli fikih dalam menafsirkan syari'ah Islam dan memahami tujuan nash-nashnya, serta menerapkannya secara baik. (Muhammad Abdul Mun’in al-Jamal : 2002). Pemahaman ini, sejatinya, telah ‘disinggung’ Allah SWT dalam surat al-Jatsiyah : 18, “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas sebuah syari'at (peraturan) dari urusan agama itu."

Sehingga, dapat ditekankan bahwa pembaruan fikih Islam harus berada dalam batasan yang dapat diterima oleh syara’, akal, dan kebiasaan (‘urf). Sebab manusia tidak mudah meninggalkan adat kebiasaan dan apa yang sudah mereka terima dan yakini sejak lama. Pada titik ini, dapat ditarik dua kesimpulan; Pertama, apabila kebiasaan itu bagian dari sesuatu yang buruk dan ‘menabrak’ hukum-hukum syari'ah dan agama, maka tak ditolerir lagi kebiasaan itu harus ditinggalkan.

Di sinilah tugas ulama fikih memberikan penyadaran untuk meninggalkan lalu mengalihkannya kepada hukum syar’i yang asli. Kedua, ketika kebiasaan tidak bertentangan dengn nash syar’i, maka tidak ada larangan untuk memperbarui hukum terlebih dahulu jika pembaruan yang dilakukan berdasarkan nash. Malah, tak ada larangan untuk mengambil tradisi baru selama tidak bertentangan dengan nash yang bisa merealisasikan kemaslahatan umat dalam interaksi antar sesama.

Pada titik ini baru termonitor dengan konkrit, bahwa urgensi pembaruan fikih Islam ketika menimbulkan beban yang sangat berat dan menyulitkan. Karena sesuai dengan prinsip menghindari kesulitan dalam Islam (Daf’ al-haraj fi al-Islam) dan kaidah umum syar’i : "kesulitan bisa mendatangkan/menarik kemudahan (al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taisir)" dan “ketika sesuatu sempit, maka rubah menjadi lapang (Idza Dhaqa al-Amru ittasa’a)".

Demikian halnya, apabila pembaruan dilakukan ketika terdapat hukum fikih yang bertentangan dengan tuntutan mashlahat dan realitas yang ada, di mana mashlahat tersebut termasuk yang diakui oleh syara’ dan memperhatikan tujuan pembuat syari'at (Allah SWT) dengan menjaga kulliyat al-khams : agama, akal, keturunan, harga diri, dan harta.(Qardhawi : 2006). Jadi, titik utama diperbolehkan pembaruan fikih Islam demi tuntutan kemaslahatan dengan berpedoman pada prinsip ‘kemudahan dan kelapangan’, yang dapat dikatakan fondasi pembentukan hukum Islam (tasyri al-Islami).

Jadi, dapat dikerucutkan bahwa pembaruan fikih Islam lebih difokuskan pada persoalan-persoalan yang baru muncul. Tepatnya, saat tidak ditemukan nash ataupun ijtihad yang menjelaskannya. Di samping itu, pembaruan fikih Islam juga dapat dilakukan pada permasalahan-permasalahan fikih yang telah dibahas dan dikupas hukumnya oleh para ulama terdahulu, namun menurut pakar keilmuan di bidang terkait ada perbedaan penilaian.

Pada kondisi ini, sangat diharapkan ahli fikih dan pakar keilmuan duduk bersama mencari kesamaan paradigma dan menguatkan posisi hukum yang ditetapkan. Sehingga klaim syari'at Islam sangat ideal dalam setiap kondisi dan keadaan dapat terealisasi dalam realita kehidupan masyarakat. Di samping itu, umat Islam dapat merasakan bahwa menjalankan syari'at yang ada tidak memberatkan dan menyulitkan. Klaim tersebut juga akan mengingatkan bahwa pintu ilmu sangat luas, tidak ada batasnya, sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya, “Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetauhan itu ada lagi yang lebih mengetauhi.” (QS. Yusuf : 76).

Penulis : Rahmat Hidayat Nasution | kotasantri.com