14 Rajab 1444  |  Minggu 05 Februari 2023

basmalah.png

Pendapat Awam Tidak Masuk Hitungan

Pendapat Awam Tidak Masuk Hitungan

Fiqhislam.com - Dalam kitab ushul-nya yang banyak menjadi rujukan para penuntut ilmu, Raudhoh An-Nadzir wa Junnah Al-Munadzir, pada bab Ijtihad Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (620 H) menuliskan:

يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع: فإن وجده لم يحتجْ إلى النظر في سواه.

Wajib bagi seorang mujtahid dalam setiap ijitihad terhadap satu masalah ialah yang pertama ia harus melihat apakah ada Ijma’ (konsesus) dalam masalah itu. Kalau ada Ijma’ di dalamnya maka tidak perlu lagi melihat selain itu (ijma’)”[1]

Kewajiban pertama kali bagi seorang mujtahid sebelum memulai ijtihadnya adalah melihat ijma’ terlebih dahulu dan bukan melihat Al-Quran dan juga bukan hadits. Apakah sudah ada ijma’ sebelumnya dalam masalah itu atau belum? Kalau sudah ada, entah itu atas kehalalannya atau keharamannya, maka tidak perlu lagi untuk berijtihad.

Karena kalau ia berijtihad, itu sama saja buang-buang energi. Ulama menyebutnya dengan istilah tahshilul-Hashil [تحصيل الحاصل] (menghasilkan yang sudah dihasilkan sebelumnya). Ijtihad itu akan menjadi sia-sia. Buat apa bersusah payah menghasilkan sesuatu yang sudah ada dihasilkan?

Kenapa Ijma’ duluan, bukan Al-Quran atau sunnah?

Imam Ibnu Qudamah menjawab:

ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ، أو متأول؛ لكون الإجماع دليلًا قاطعًا، لا يقبل نسخًا ولا تأويلًا

Kalau ijma’ itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, berarti ayat dan hadits itu telah di mansukh, atau dita’wil (dimaknai berbeda dengan teks zahirnya); karena ijma’ adalah dalil yang qath’iy (pasti), yang tidak bisa menerima naskh (penghapusan) atau juga ta’wil (penafsiran)” [2]

Jelas Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, bahwa yang pertama dilihat ijma’, barulah kalau memang tidak ada ijma’ di dalamnya, seorang mujtahid meneliti Al-Quran dan Sunnah mutawatirah. Nabi SAW bersabda:

لن تجتمع أمتى على الضلالة أبدا فعليكم بالجماعة

Umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan selamanya, maka ikutlah pada kesepakat Jamaah itu” [3]

Jadi kalau memang sudah ada kesepakatan para ulama madzhab fiqih dalam suatu masalah, bahkan sudah mencapai ijma’, tidak perlu repot-repot lagi bertanya, "Bagaimana menurut tuntunan quran dan sunnah Nabi?".

Tidak perlu!

Juga tidak perlu lagi susah-susah mencari dalil yang shahih. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah tadi, ijma' saja sudah cukup menjadi dalil. Bahkan level kekuatan dalil ijma' adalah dalil yang qath’iy (pasti).

Kenapa ijtihad menjadi sia-sia dalam hal ini?

Karena kalau ia berijtihad yang benar (sesuai dengan ijma’), dia melakukan hal yang sia-sia, padahal masih banyak perkara yang lebih urgent untuk diteliti dan ditinjau.

Kalau ijtihadnya salah, justru ia berdosa, dan bukan dapat pahala. Kenapa? Karena telah menyelisihi ijma’. Ulama semua sepakat, bahwa menyelisih ijma’ adalah terlarang.

Model Fiqih Baru

Tapi sayangnya, entah sejak kapan munculnya, ada model-model 'fiqih baru' yang dibawa oleh beberapa mereka yang kurang ilmu. Dengan segala keawamannya, mereka ini sering sekali tidak mengindahkan apa yang sudah difatwakan oleh madzhab fiqih yang memang benar-benar kompeten dalam bidang ini.

Mereka merasa tidak perlu untuk melihat kembali apa yang dibawa oleh para fuqaha dan ulama fiqih. Apakah para fuqaha dan ulama itu telah bersepakat atau tidak, sama sekali tidak digubris. Parahnya, mereka berangkat dari keyakinan dan tekat kuat bahwa para fuqaha dan ulama fiqih juga manusia yang bisa salah dan keliru, walaupun seluruhnya sudah sampai ke level ijma'.

Akhirnya dengan pongah mereka merasa perlu untuk berijtihad di setiap masalah yang ada, walaupun telah ada kesepakatan dari para ulama madzhab fiqih dalam hal tersebut. Karena memang mereka merasa berdosa kalau harus mengikuti manusia (ulama madzhab), tapi berpahala mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam hadits, walaupun itu sesuai pemahamannya sendiri yang mereka juga manusia (pasti mungkin salah).

Padahal tidak ada ulama madzhab yang berfatwa dengan hawa nafsu. Kewara-an para ulama madzhab jauh dibanding mereka yang baru lahir belakangan.

Akhirnya semangatnya kebablasan, sampai semua masalah direview ulang oleh mereka dan ditelisik lagi hukum masalahnya, padahal sudah ada fatwa ulama madzhab fiqih dalam hal tersebut. Sehingga terjadi cheos antara fatwanya dengan fatwa ulama 4 madzhab, dan ini bukan hal yang jarang terjadi, tapi sering sekali. Bahkan banyak sekali!

Aneh, ada ikhtilaf dalam masalah yang sudah dalam kesepakatan!

Ikhtilafnya Masuk Hitungan

Dalam masalah ini, kalau sudah ada kesepakatan satu pendapat, tapi kemudian ada pendapat yang menyelisih, yang jadi pertanyaan, apakah pendapat yang menyelisihi itu terhitung yang juga harus diakomodir dan diterima atau tidak?

Maka dilihat, siapa yang memunculkan pendapat berbeda itu, apakah seorang yang memang mumpuni dalam bidang fiqih atau bukan? Mujtahid-kah dia atau bukan? Dalam hal ini, ulama fiqih punya kaidah, yaitu:

لا اعتداد بخلاف غير الفقهاء

menyelisih-nya orang yang bukan ahli fiqih tidak masuk hitungan” [4]

Kalau memang perbedaan itu muncul dari seorang faqiih atau mujtahid yang memang mumpuni, maka pendapat itu harus diterima sebagai khazanah perbedaan pendapat dalam masalah fiqih yang memang sudah biasa.

Akan tetapi jika perbedaan itu muncul dari seorang yang baru belajar kemarin sore dari pengajian mingguan, maka tidak ada jalan untuknya menyelisihi pendapat ulama!

Atau muncul dari seorang yang dipanggil ustadz, maksudnya ustadz yang sering mengisi beberapa pengajian, tapi sesungguhnya latar belakang pendidikannya bukan di bidang syariah. Misalnya jebolan fakultas ekonomi, pertanian, kimia dan seterusnya. Tentu masalahnya akan semakin tidak nyambung.

Kalau yang melakukan kritik hanya selevel 'ustadz' macam ini, maka pendapatnya yang menyelisihi ulama jelas tidak masuk hitungan, alias tidak dilirik sama sekali.

Kenapa?

Karena dia tergolong sebagai orang awam, dan pendapatnya orang awam tidak bisa disandingkan dengan pendapatnya para ulama mujtahid. Imam Ibnu Qudamah dengng gamblang mengatakan:

ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم، كأهل الكلام، واللغة، والنحو ودقائق الحساب: فهو كالعامي لا يعتد بخلافه

Siapa yang punya pengetahuan (ilmu) yang mana ilmu itu tidak ada pengaruhnya dalam ilmu hukum (syariah), seperti ahli kalam, bahasa, nahwu, dan hitung-hitungan, maka ia sama saja (dalam masalah hukum syariah) seperti orang awam yang selisihnya tidak diperhitungkan/dipertimbangkan”.[5]

Dan prinsip ini semakin diperkuat dengan apa yang dikatakan dalam Al-Musawwadah, kitab Ushul-Fiqh yang dirampungkan oleh 3 ulama dari keluarga Taimiyah; Abdul-Salam bin Taimiyab (652 H), Abdul-Halim bin Taimiyah (682 H), dan Ahmad bin Taimiyah (728 H):

من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه والاجتهاد فيه لا يعتد بخلافه وبه قال معظم الأصوليين

Siapa yang berintisab kepada ilmu hadits saja, atau ilmu kalam dalam ushul dan ia bukan seorang ahli fiqih dan ijtihad maka menyelisih-nya tidak dipertimbangkan. Dan ini yang dikatakan oleh sebagian besar ahli ushul”[6]

Masalahnya Memang Diperselisihkan

Semua hal di atas masih seputar apabila ada orang awam menyelisihi kesepakatan atau ijma’ ulama. Lalu bagaimana jika memang ada perselisihan di kalangan ulama 4 madzhab? Bolehkah orang awam ikut berperan disini? Mungkin ada pertanyaan seperti ini.

Kalau yang melakukan kritik atau berselisih itu para ulama sendiri dengan sesama mereka, tentu tidak masalah. Namanya saja mujtahid, silahkan saja mereka melakukan apa yang memang menjadi tugas dan wewenang mereka.

Tetapi tetap akan menjadi masalah besar jika yang melakukannya hanya seorang awam yang tidak jelas pendidikannya. Di tengah perbedaan pendapat di kalangan ulama, tiba-tiba 'si orang awam' ini ikut-ikutan nimbrung dan menambah satu lagi pendapat berbeda.

Tentu sangat perlu dipertanyakan, siapa dia? Apakah ia mujtahid sehingga berani melahirkan pendapat baru?

Contohnya seperti ini, dalam satu masalah ulama madzhab berbeda pendapat ke dalam dua kelompok ulama. Kelompok ulama pertama mengatakan hukum A dan kelompok ulama kedua mengatakan hukum B. Lalu tiba-tiba muncul si orang awam yang bukan mujtahid itu dengan pendapat baru, yaitu pendapat ketiga (C).

Maka hal ii menjadi tercela sekali. Sebab si orang awam ini malah menambahkan pendapat ketiga, pendapat yang bukan kelompok pertama, dan bukan kelompok kedua. Seolah-olah dirinya layak menjadi bagian dari para ulama, padahal sama sekali tidak memenuhi syarat apapun.

Yang jadi pertanyaan, siapa dia? Mujtahidkah ia sehingga berani menyandingkan pendapatnya dengan pendapat ulama madzhab?

Kalau masih belajar lewat maktabah syamilah, maka sadarilah bahwa diri kita ini muqallid bukan mujtahid. Maka jangan berani-berani melahirkan pendapat baru, atau mendirikan madzhab baru.

Seharusnya, si orang awam ini hanya boleh mengikuti salah satu dari dua pendapat ulama di atas. Sebagai orang awam, silakan dia mengikuti pendapat A atau pendapati B. Kedua pendapat itu tidak ada yang tercela karena kedua pendapat ini lahir dari orang yang benar. Wallahu a’lam. [yy/rumahfiqih]

Ahmad Zarkasih, Lc

[1] Raudhoh An-Nadzir 2/389

[2] Raudhoh An-Nadzir 2/389

[3] Hadits riwayat Al-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir no. 13523, dari sahabat Ibnu Umar ra

[4] Al-Asas fi Fiqhil-Khilaf, 161

[5] Radhah An-Nadzir 1/392

[6] Al-Musawwadah 331